Siapa Esmail Khatib? Menteri Intelijen Iran yang Gagal Melindungi Ismail Haniyeh

TEHERAN - Menteri Intelijen Iran , Esmail Khatib, telah dicalonkan kembali untuk melanjutkan perannya di bawah Presiden yang baru terpilih Masoud Pezeshkian, meskipun telah dijatuhi sanksi dua kali oleh Amerika Serikat.

Pada tanggal 9 September 2022, Departemen Keuangan AS memasukkannya, bersama dengan Kementerian Intelijen, ke dalam daftar sanksi karena keterlibatannya dalam aktivitas siber yang menargetkan Amerika Serikat dan sekutunya. Tak lama setelah itu, Khatib kembali dikenai sanksi AS pada 22 September 2022. Bersama Polisi Moral Iran dan para pemimpin seniornya, ia dimasukkan ke dalam daftar orang-orang yang ditetapkan Departemen Keuangan AS.

Ia telah menjadi kritikus vokal protes Gerakan Hijau 2009, melabelinya sebagai "hasutan" dan memuji tindakan keras Republik Islam terhadap perbedaan pendapat.

Gerakan Hijau Iran, yang dipimpin oleh Mir Hossein Mousavi dan Mehdi Karroubi, muncul setelah pemilihan presiden Iran tahun 2009 dan berlanjut hingga awal tahun 2010. Para pengunjuk rasa menuntut pencopotan Mahmoud Ahmadinejad dari jabatannya, dengan tuduhan bahwa hasil pemilu tersebut curang.

Siapa Esmail Khatib? Calon Menteri Intelijen Iran yang Gagal Melindungi Ismail Haniyeh

1. Pendiri Garda Revolusi Iran

Foto/AP

Melansir Iran International, lahir pada tahun 1961, Khatib merupakan anggota pendiri organisasi intelijen Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) pada awal tahun 1980-an. Pada tahun 1991, ia diangkat menjadi kepala Kantor Intelijen di Qom, yang beroperasi dengan nama samaran Esmail Vaezi.

Setelah masa jabatannya di Qom, Khatib diangkat menjadi kepala keamanan untuk Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran, di kota tersebut. Ia kemudian pindah ke bidang peradilan, di mana ia memimpin Pusat Perlindungan dan Intelijen Peradilan dari tahun 2012 hingga 2019.

2. Pernah Membongkar Jaringan Infiltrasi Iran

Foto/AP

Khatib diangkat menjadi Menteri Intelijen pada bulan Agustus 2021, di bawah pemerintahan mendiang Presiden Ebrahim Raisi. Kepemimpinannya telah menghasilkan peningkatan signifikan dalam anggaran Kementerian, yang menurutnya telah meningkatkan kemampuan Iran untuk melawan Israel.

Ia juga membanggakan diri karena telah membongkar apa yang ia gambarkan sebagai "jaringan infiltrasi Mossad" yang bertanggung jawab atas pembunuhan dan sabotase di Iran.

Meskipun anggarannya sangat besar, pada tanggal 31 Juli, setelah pelantikan presiden baru, Ismail Haniyeh, kepala biro politik Hamas, dibunuh di Teheran.

Baca Juga: Menanti Serangan Balas Dendam Iran

3. Menuding Israel Jadi Dalang Pembunuhan Ismail Haniyeh

Foto/AP

Khatib mengaitkan serangan itu dengan Israel, meskipun Israel belum mengklaim bertanggung jawab, dengan mengklaim bahwa serangan itu dilakukan dengan persetujuan AS. Teheran terus berjanji akan melakukan pembalasan yang keras atas serangan yang kurang ajar di wilayah Iran saat kekuatan global berupaya menengahi.

Khatib juga telah membahas ancaman yang ditimbulkan oleh "ISIS yang berkeliaran" menyusul kemunduran kelompok tersebut di Suriah, dengan menegaskan bahwa badan keamanan Iran telah berhasil mengatasi bahaya ini.

"Setelah peristiwa di Suriah mereda, kami tentu saja menghadapi ISIS yang berkeliaran dan diarahkan kepada kami," katanya bulan lalu, seraya menambahkan bahwa "dengan perencanaan strategis badan keamanan dan sinergi yang dikembangkan dalam komunitas keamanan, ancaman ini dapat diatasi.

4. Mengaku Kesalahan dan Malu ketika Iran Diserang Israel

Foto/AP

Pada tanggal 3 Januari, selama peringatan empat tahun kematian mantan komandan IRGC Qasem Soleimani, dua ledakan di kota selatan Kerman mengakibatkan 91 kematian dan lebih dari 200 luka-luka. Khatib mengakui kegagalan langkah-langkah keamanan lokal dalam serangan teror terburuk dalam sejarah Republik Islam tersebut.

Setelah ledakan tersebut, Khatib berkata, "Terlepas dari semua upaya dan tindakan otoritas provinsi Kerman dan anggota Dewan Keamanan Provinsi, kami menyaksikan bencana tragis ini dan rencana musuh, yang menyebabkan kami sangat malu di hadapan pemimpin dan rakyat."