Mantan Agen Mossad: Pemimpin Hamas Yahya Sinwar Makin Kuat, Bukan Melemah
loading...
Yahya Sinwar, pemimpin politik Hamas, disebut makin kuat. Foto/AP
A
A
A
GAZA - Mantan kepala Divisi Tawanan dan Orang Hilang di Mossad , Rami Igra, yang mengatakan bahwa kepala biro politik Hamas, Yahya Sinwar, tidak melemah tetapi malah semakin kuat. Itu bertentangan dengan semua perkiraan dari militer Israel.
Pekan lalu, Hamas memilih Sinwar, pejabat tingginya di Gaza, sebagai pemimpin baru biro politik gerakan tersebut setelah pembunuhan Ismail Haniyeh di ibu kota Iran, Teheran pada 31 Juli. Baik Hamas maupun Iran menyalahkan Israel atas serangan yang menewaskan Haniyeh. Tel Aviv belum mengklaim bertanggung jawab.
Sinwar menghabiskan 22 tahun di penjara Israel. Ia dibebaskan dalam kesepakatan pertukaran tahanan yang membebaskan lebih dari 1.000 tahanan Palestina pada tahun 2011 untuk mengamankan pembebasan tentara Israel Gilad Shalit.
Menurut Igra, Sinwar yang berusia 61 tahun telah menjadi "semakin kuat dan diangkat sebagai orang yang sangat berkuasa di Hamas." "Hal-hal yang ia inginkan terjadi," kata Igra kepada Radio Israel 103FM.
Igra mengatakan, selama Israel tidak menyediakan alternatif pemerintahan yang nyata bagi Hamas di Gaza, maka Hamas memegang kendali. "Sinwar membuktikannya dengan fakta bahwa ia diangkat menjadi kepala biro politik," tambahnya, dilansir Surat kabar Israel Maariv.
Sementara itu, Hamas telah meminta mediator untuk menyampaikan rencana berdasarkan perundingan gencatan senjata sebelumnya alih-alih berupaya menemukan kesepakatan gencatan senjata Gaza yang baru, beberapa hari menjelang perundingan yang diusulkan oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar.
Dalam sebuah pernyataan di saluran Telegram resminya, kelompok tersebut mengatakan bahwa mereka menginginkan sebuah rencana “berdasarkan proposal gencatan senjata [Presiden AS Joe] Biden pada tanggal 31 Mei, kerangka kerja yang ditetapkan oleh mediator Qatar dan Mesir pada tanggal 6 Mei, dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2735“.
Usulan 6 Mei, yang sebelumnya disetujui Hamas dan ditolak Israel, juga memastikan pembebasan tawanan Israel di Gaza serta sejumlah warga Palestina yang tidak disebutkan jumlahnya yang ditahan di penjara Israel.
Pernyataan Hamas hari Minggu menambahkan bahwa "para mediator harus menegakkan [usulan 6 Mei] ini pada pendudukan [Israel] alih-alih mengejar putaran negosiasi lebih lanjut atau usulan baru yang akan memberikan perlindungan bagi agresi pendudukan dan memberinya lebih banyak waktu untuk melanjutkan genosida terhadap rakyat kami".
Juru bicara Hamas Jihad Taha mengatakan pada hari Sabtu bahwa pimpinan kelompok tersebut sedang "mempelajari" undangan untuk perundingan gencatan senjata ini.
Pekan lalu, Hamas memilih Sinwar, pejabat tingginya di Gaza, sebagai pemimpin baru biro politik gerakan tersebut setelah pembunuhan Ismail Haniyeh di ibu kota Iran, Teheran pada 31 Juli. Baik Hamas maupun Iran menyalahkan Israel atas serangan yang menewaskan Haniyeh. Tel Aviv belum mengklaim bertanggung jawab.
Sinwar menghabiskan 22 tahun di penjara Israel. Ia dibebaskan dalam kesepakatan pertukaran tahanan yang membebaskan lebih dari 1.000 tahanan Palestina pada tahun 2011 untuk mengamankan pembebasan tentara Israel Gilad Shalit.
Menurut Igra, Sinwar yang berusia 61 tahun telah menjadi "semakin kuat dan diangkat sebagai orang yang sangat berkuasa di Hamas." "Hal-hal yang ia inginkan terjadi," kata Igra kepada Radio Israel 103FM.
Igra mengatakan, selama Israel tidak menyediakan alternatif pemerintahan yang nyata bagi Hamas di Gaza, maka Hamas memegang kendali. "Sinwar membuktikannya dengan fakta bahwa ia diangkat menjadi kepala biro politik," tambahnya, dilansir Surat kabar Israel Maariv.
Sementara itu, Hamas telah meminta mediator untuk menyampaikan rencana berdasarkan perundingan gencatan senjata sebelumnya alih-alih berupaya menemukan kesepakatan gencatan senjata Gaza yang baru, beberapa hari menjelang perundingan yang diusulkan oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar.
Dalam sebuah pernyataan di saluran Telegram resminya, kelompok tersebut mengatakan bahwa mereka menginginkan sebuah rencana “berdasarkan proposal gencatan senjata [Presiden AS Joe] Biden pada tanggal 31 Mei, kerangka kerja yang ditetapkan oleh mediator Qatar dan Mesir pada tanggal 6 Mei, dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2735“.
Usulan 6 Mei, yang sebelumnya disetujui Hamas dan ditolak Israel, juga memastikan pembebasan tawanan Israel di Gaza serta sejumlah warga Palestina yang tidak disebutkan jumlahnya yang ditahan di penjara Israel.
Pernyataan Hamas hari Minggu menambahkan bahwa "para mediator harus menegakkan [usulan 6 Mei] ini pada pendudukan [Israel] alih-alih mengejar putaran negosiasi lebih lanjut atau usulan baru yang akan memberikan perlindungan bagi agresi pendudukan dan memberinya lebih banyak waktu untuk melanjutkan genosida terhadap rakyat kami".
Juru bicara Hamas Jihad Taha mengatakan pada hari Sabtu bahwa pimpinan kelompok tersebut sedang "mempelajari" undangan untuk perundingan gencatan senjata ini.
Lihat Juga :
