Siapakah Druze? Suku Minoritas di Israel yang Menghuni Dataran Tinggi Golan
Senin, 29 Juli 2024 - 12:30 WIB
loading...
A
A
A
Para penolak biasanya tidak memiliki dukungan yang cukup dalam komunitas tersebut. Urfod mengumpulkan uang beasiswa dan jenis dukungan lainnya untuk membantu mereka.
![Siapakah Druze? Suku Minoritas di Israel yang Menghuni Dataran Tinggi Golan]()
Foto/EPA
Undang-Undang Negara Bangsa Israel menurunkan bahasa Arab - yang dituturkan oleh 20% penduduk - menjadi bahasa kedua dan membatasi hak untuk menentukan nasib sendiri hanya untuk orang Yahudi. Undang-undang tersebut tidak merujuk pada kesetaraan semua warga negara Israel sebagaimana yang pernah dibuat dalam Deklarasi Kemerdekaan 1948.
Dampak dari undang-undang diskriminatif terlihat dalam dua pemilihan umum Israel terakhir, dengan lebih banyak orang Druze yang memilih Daftar Gabungan Arab, dan, menurut Saluran 12 Israel, lebih banyak terlibat dalam perdebatan tentang nilai pendaftaran di tentara Israel.
Di permukaan, isu Druze tampak seperti perdebatan hak-hak sipil internal. Namun, di negara Yahudi yang dideklarasikan sendiri, hak-hak non-Yahudi bergantung pada pembuktian 'kesetiaan' kepada negara, bahkan jika hukum tertentu ditujukan terhadap mereka.
'Kesetiaan' Druze dan, oleh karena itu, akses ke hak-hak sipil, terkait erat dengan pengabdian mereka di militer Israel. Beberapa Druze, pada kenyataannya, menduduki posisi tinggi di militer dan banyak dari mereka bertugas di wilayah yang diduduki tahun 1967. Hal itu membuat komunitas tersebut mendapat reputasi negatif di antara sebagian besar warga Palestina.
Namun, yang lain melihat situasi Druze secara lebih kritis sebagai produk dari krisis identitas tragis yang disebabkan oleh konteks kolonial-pemukim yang kompleks.
Sejak awal tahun 1930-an, gerakan Zionis menyadari bahwa mengingat perlawanan sengit kaum Druze terhadap Prancis di Suriah (1925), maka perlu untuk menetralkan ancaman mereka atau menyelaraskan mereka dengan tujuan Zionis. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengeksploitasi kelemahan mereka sebagai kaum minoritas dan faksionalisme di antara tiga keluarga Druze - Tarif, Yarka, dan Abu Snaan.
Setelah berdirinya Israel pada tahun 1948, negara Israel berusaha untuk memecah belah sisa-sisa warga Palestina dengan meminggirkan kelompok-kelompok - seperti Badui - dan membina hubungan dengan pihak lain, terutama kaum Druze yang rentan.
4. Kerap Jadi Korban Diskriminasi di Israel
Foto/EPA
Undang-Undang Negara Bangsa Israel menurunkan bahasa Arab - yang dituturkan oleh 20% penduduk - menjadi bahasa kedua dan membatasi hak untuk menentukan nasib sendiri hanya untuk orang Yahudi. Undang-undang tersebut tidak merujuk pada kesetaraan semua warga negara Israel sebagaimana yang pernah dibuat dalam Deklarasi Kemerdekaan 1948.
Dampak dari undang-undang diskriminatif terlihat dalam dua pemilihan umum Israel terakhir, dengan lebih banyak orang Druze yang memilih Daftar Gabungan Arab, dan, menurut Saluran 12 Israel, lebih banyak terlibat dalam perdebatan tentang nilai pendaftaran di tentara Israel.
Di permukaan, isu Druze tampak seperti perdebatan hak-hak sipil internal. Namun, di negara Yahudi yang dideklarasikan sendiri, hak-hak non-Yahudi bergantung pada pembuktian 'kesetiaan' kepada negara, bahkan jika hukum tertentu ditujukan terhadap mereka.
'Kesetiaan' Druze dan, oleh karena itu, akses ke hak-hak sipil, terkait erat dengan pengabdian mereka di militer Israel. Beberapa Druze, pada kenyataannya, menduduki posisi tinggi di militer dan banyak dari mereka bertugas di wilayah yang diduduki tahun 1967. Hal itu membuat komunitas tersebut mendapat reputasi negatif di antara sebagian besar warga Palestina.
Namun, yang lain melihat situasi Druze secara lebih kritis sebagai produk dari krisis identitas tragis yang disebabkan oleh konteks kolonial-pemukim yang kompleks.
Sejak awal tahun 1930-an, gerakan Zionis menyadari bahwa mengingat perlawanan sengit kaum Druze terhadap Prancis di Suriah (1925), maka perlu untuk menetralkan ancaman mereka atau menyelaraskan mereka dengan tujuan Zionis. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengeksploitasi kelemahan mereka sebagai kaum minoritas dan faksionalisme di antara tiga keluarga Druze - Tarif, Yarka, dan Abu Snaan.
Setelah berdirinya Israel pada tahun 1948, negara Israel berusaha untuk memecah belah sisa-sisa warga Palestina dengan meminggirkan kelompok-kelompok - seperti Badui - dan membina hubungan dengan pihak lain, terutama kaum Druze yang rentan.
(ahm)
Lihat Juga :
