Jenderal Tertinggi AS: Israel Enggan Berbagi Rencana Pasca-Perang dengan Hamas
Jum'at, 26 Juli 2024 - 08:50 WIB
loading...
Jenderal tertinggi AS, CQ Brown, sebut Israel enggan berbagi rencana untuk Gaza setelah perang dengan Hamas berakhir nanti. Foto/EPA-EFE/Yuri Gripas/POOL
A
A
A
WASHINGTON - Jenderal tertinggi Amerika Serikat (AS), CQ Brown, mengatakan Israel masih enggan berbagi tentang perencanaan untuk Gaza setelah perang dengan Hamas berakhir nanti.
Jenderal Brown, Ketua Kepala Staf Gabungan atau Panglima Militer Amerika, menyampaikan hal itu menyusul pidato Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Kongres pada hari Rabu.
Dalam pidatonya, Netanyahu hanya menggambarkan garis besar yang samar-samar untuk Gaza pascaperang yang "dideradikalisasi".
"Tidak banyak detail yang dapat saya lihat dari rencana mereka," kata Brown dalam konferensi pers Pentagon pada Kamis, yang dilansir Reuters, Jumat (26/7/2024).
Baca Juga: Parlemen Israel Voting Menentang Pendirian Negara Palestina
"Ini adalah sesuatu yang akan terus kami kerjakan bersama mereka," lanjut sang jenderal.
Selama berbulan-bulan, Washington telah berulang kali mendesak Israel untuk menyusun rencana pascaperang yang realistis untuk Gaza dan memperingatkan bahwa ketiadaan rencana tersebut dapat memicu pelanggaran hukum dan kekacauan serta kembalinya Hamas ke wilayah Palestina tersebut.
"Sejauh hari setelahnya, kami telah berbicara dengan Israel tentang hal ini, bagaimana melakukan transisi. Kami telah berbicara dengan mereka beberapa kali," kata Brown.
Palestina sebelumnya mengatakan hanya berakhirnya pendudukan Israel dan pembentukan Negara Palestina yang akan membawa perdamaian.
Namun dalam pidatonya di Kongres, Netanyahu tidak menyebutkan tentang penciptaan jalur menuju Negara Palestina setelah perang di Gaza berakhir nanti.
Itu adalah sesuatu yang dia dan mitra koalisi sayap kanannya telah dengan tegas menentangnya bahkan ketika pemerintahan Biden telah mendorong Israel untuk mengalah dalam masalah tersebut.
Netanyahu tidak mengesampingkan peran Otoritas Palestina yang memimpin Tepi Barat, yang posisinya dalam solusi dua negara di masa depan didukung oleh pemerintahan Biden tetapi ditentang oleh mitra koalisi Netanyahu.
Hamas berkuasa di Gaza pada tahun 2006 setelah tentara dan pemukim Israel mundur pada tahun 2005. Namun Israel mengendalikan akses ke Gaza.
Perang Israel telah menghancurkan daerah kantong Palestina tersebut dan menewaskan lebih dari 39.000 penduduknya, menurut pejabat kesehatan Gaza.
Hamas memicu perang pada 7 Oktober dengan menyerbu Israel selatan, menewaskan 1.200 orang dan menyandera 250 orang, menurut penghitungan Israel.
Jenderal Brown, Ketua Kepala Staf Gabungan atau Panglima Militer Amerika, menyampaikan hal itu menyusul pidato Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Kongres pada hari Rabu.
Dalam pidatonya, Netanyahu hanya menggambarkan garis besar yang samar-samar untuk Gaza pascaperang yang "dideradikalisasi".
"Tidak banyak detail yang dapat saya lihat dari rencana mereka," kata Brown dalam konferensi pers Pentagon pada Kamis, yang dilansir Reuters, Jumat (26/7/2024).
Baca Juga: Parlemen Israel Voting Menentang Pendirian Negara Palestina
"Ini adalah sesuatu yang akan terus kami kerjakan bersama mereka," lanjut sang jenderal.
Selama berbulan-bulan, Washington telah berulang kali mendesak Israel untuk menyusun rencana pascaperang yang realistis untuk Gaza dan memperingatkan bahwa ketiadaan rencana tersebut dapat memicu pelanggaran hukum dan kekacauan serta kembalinya Hamas ke wilayah Palestina tersebut.
"Sejauh hari setelahnya, kami telah berbicara dengan Israel tentang hal ini, bagaimana melakukan transisi. Kami telah berbicara dengan mereka beberapa kali," kata Brown.
Palestina sebelumnya mengatakan hanya berakhirnya pendudukan Israel dan pembentukan Negara Palestina yang akan membawa perdamaian.
Namun dalam pidatonya di Kongres, Netanyahu tidak menyebutkan tentang penciptaan jalur menuju Negara Palestina setelah perang di Gaza berakhir nanti.
Itu adalah sesuatu yang dia dan mitra koalisi sayap kanannya telah dengan tegas menentangnya bahkan ketika pemerintahan Biden telah mendorong Israel untuk mengalah dalam masalah tersebut.
Netanyahu tidak mengesampingkan peran Otoritas Palestina yang memimpin Tepi Barat, yang posisinya dalam solusi dua negara di masa depan didukung oleh pemerintahan Biden tetapi ditentang oleh mitra koalisi Netanyahu.
Hamas berkuasa di Gaza pada tahun 2006 setelah tentara dan pemukim Israel mundur pada tahun 2005. Namun Israel mengendalikan akses ke Gaza.
Perang Israel telah menghancurkan daerah kantong Palestina tersebut dan menewaskan lebih dari 39.000 penduduknya, menurut pejabat kesehatan Gaza.
Hamas memicu perang pada 7 Oktober dengan menyerbu Israel selatan, menewaskan 1.200 orang dan menyandera 250 orang, menurut penghitungan Israel.
(mas)
Lihat Juga :
