Bangladesh Rusuh, Hacker Bobol Situs Kantor PM, Bank Sentral, dan Polisi
loading...
Mobil-mobil hangus dibakar dalam kerusuhan di Bangladesh. Kini, kelompok hacker meretas situs Kantor PM, Bank Sentral, dan Polisi Bangladesh, sebagai protes atas kematian para demonstran. Foto/EPA-EFE/MONIRUL ALAM
A
A
A
DHAKA - Di tengah kerusuhan yang melanda Bangladesh, kelompok hacker telah meretas situs resmi Kantor Perdana Menteri (PM), Bank Sentral dan polisi. Kelompok hacker itu menamakan dirinya "THE R3SISTANTC3".
Dalam serangan sibernya, kelompok itu meninggalkan pesan yang sama di ketiga situs: "Operasi Perburuan, Hentikan Pembunuhan Mahasiswa". Pesan itu ditambahkan dengan tulisan warna merah: "Ini bukan protes lagi, ini perang sekarang."
Pesan yang lebih panjang berbunyi: “Protes damai yang dilakukan oleh mahasiswa kami yang pemberani telah ditanggapi dengan kekerasan dan pembunuhan brutal, yang diatur oleh pemerintah dan kroni-kroni politiknya. Ini bukan lagi sekadar protes; ini adalah perang demi keadilan, kebebasan, dan kepentingan masa depan kami."
Kelompok hacker tersebut lebih lanjut mengatakan, "Kami segera menyerukan kepada para peretas, penyelidik OSINT, dan jurnalis untuk bergabung dengan tujuan kami. Kami membutuhkan keahlian Anda, informasi Anda, dan keberanian Anda untuk mengambil tindakan tegas. Waktu untuk observasi pasif telah berakhir."
Pesan lain di bagian bawah situs-situs yang diretas berbunyi: "Persiapkan diri Anda. Perjuangan untuk keadilan telah dimulai."
Situs-situs itu juga menampilkan gambar lima pria dan dua anjing tanpa menyebutkan rincian tentang mereka.
Kerusuhan di Bangladesh dipicu oleh mahasiswa yang telah lama menuntut perombakan sistem kuota perekrutan pegawai negeri, yang awalnya hanya menyediakan 30 persen pekerjaan di pemerintahan untuk keturunan veteran yang berperang dalam perang kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971.
Para kritikus berpendapat bahwa sistem ini menguntungkan sekutu partai Liga Awami yang berkuasa, yang memelopori gerakan pembebasan melawan Pakistan.
Lebih dari 100 orang tewas dalam protes mengenai peraturan perekrutan pegawai negeri yang kontroversial tersebut.
Menyusul protes yang mengakibatkan kematian lebih dari 100 orang, Mahkamah Agung Bangladesh memutuskan untuk memangkas kuota yang disediakan untuk kerabat veteran perang dari 30 persen menjadi 5 persen dan mengizinkan 93 persen untuk dialokasikan berdasarkan prestasi dan 2 persen sisanya akan diperuntukkan bagi anggota etnis minoritas, individu transgender, dan penyandang disabilitas.
Dalam serangan sibernya, kelompok itu meninggalkan pesan yang sama di ketiga situs: "Operasi Perburuan, Hentikan Pembunuhan Mahasiswa". Pesan itu ditambahkan dengan tulisan warna merah: "Ini bukan protes lagi, ini perang sekarang."
Pesan yang lebih panjang berbunyi: “Protes damai yang dilakukan oleh mahasiswa kami yang pemberani telah ditanggapi dengan kekerasan dan pembunuhan brutal, yang diatur oleh pemerintah dan kroni-kroni politiknya. Ini bukan lagi sekadar protes; ini adalah perang demi keadilan, kebebasan, dan kepentingan masa depan kami."
Kelompok hacker tersebut lebih lanjut mengatakan, "Kami segera menyerukan kepada para peretas, penyelidik OSINT, dan jurnalis untuk bergabung dengan tujuan kami. Kami membutuhkan keahlian Anda, informasi Anda, dan keberanian Anda untuk mengambil tindakan tegas. Waktu untuk observasi pasif telah berakhir."
Pesan lain di bagian bawah situs-situs yang diretas berbunyi: "Persiapkan diri Anda. Perjuangan untuk keadilan telah dimulai."
Situs-situs itu juga menampilkan gambar lima pria dan dua anjing tanpa menyebutkan rincian tentang mereka.
Kerusuhan di Bangladesh dipicu oleh mahasiswa yang telah lama menuntut perombakan sistem kuota perekrutan pegawai negeri, yang awalnya hanya menyediakan 30 persen pekerjaan di pemerintahan untuk keturunan veteran yang berperang dalam perang kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971.
Para kritikus berpendapat bahwa sistem ini menguntungkan sekutu partai Liga Awami yang berkuasa, yang memelopori gerakan pembebasan melawan Pakistan.
Lebih dari 100 orang tewas dalam protes mengenai peraturan perekrutan pegawai negeri yang kontroversial tersebut.
Menyusul protes yang mengakibatkan kematian lebih dari 100 orang, Mahkamah Agung Bangladesh memutuskan untuk memangkas kuota yang disediakan untuk kerabat veteran perang dari 30 persen menjadi 5 persen dan mengizinkan 93 persen untuk dialokasikan berdasarkan prestasi dan 2 persen sisanya akan diperuntukkan bagi anggota etnis minoritas, individu transgender, dan penyandang disabilitas.
Lihat Juga :
