China Tunda Perundingan Senjata Nuklir dengan AS, Protes soal Taiwan
Kamis, 18 Juli 2024 - 09:21 WIB
loading...
China tunda perundingan pengendalian senjata nuklir dengan AS sebagai protes atas penjualan senjata Washington ke Taiwan. Foto/REUTERS
A
A
A
BEIJING - China telah memutuskan untuk menunda perundingan mengenai pengendalian senjata dan proliferasi nuklir dengan Amerika Serikat (AS).
Itu sebagai protes terhadap penjualan senjata Amerika ke Taiwan, pulau yang memerintah sendiri secara demokratis namun masih diklaim milik China.
Keputusan China tersebut, yang diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri pada hari Rabu, menghentikan perundingan awal mengenai senjata nuklir di tengah meningkatnya ketegangan antara Beijing dan Washington—di mana kedua calon presiden utama Amerika menyerukan peningkatan pembatasan perdagangan dan upaya untuk membendung pengaruh China di Asia Timur.
AS adalah mitra internasional utama dan pemasok senjata terbesar bagi Taiwan.
Baca Juga: China Terus Tingkatkan Kekuatan Antariksa untuk Kalahkan AS
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS pada bulan Juni menyetujui pendanaan militer asing sebesar USD500 juta bagi Taiwan untuk memperkuat pencegahan militer terhadap potensi invasi China, bersama dengan USD2 miliar dalam bentuk pinjaman dan jaminan pinjaman.
AS juga menyetujui pembelian suku cadang dan perbaikan senilai USD300 juta untuk jet tempur F-16 Taiwan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan bahwa AS terus menjual senjata ke Taiwan meskipun terdapat tentangan kuat China.
"Konsekuensinya, pihak China memutuskan untuk menunda diskusi dengan AS perihal putaran baru konsultasi mengenai pengendalian senjata dan nonproliferasi [nuklir]. Tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan AS," katanya, seperti dikutip The Guardian, Kamis (18/7/2024).
Lin mengatakan China bersedia menjaga komunikasi mengenai pengendalian senjata internasional."Namun AS harus menghormati kepentingan inti China dan menciptakan kondisi yang diperlukan untuk dialog dan pertukaran," paparnya.
Sebagai respons, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller menuduh China “mengikuti jejak Rusia” dengan menyandera negosiasi pengendalian senjata terhadap konflik lain dalam hubungan bilateral.
“Kami pikir pendekatan ini melemahkan stabilitas strategis, meningkatkan risiko dinamika perlombaan senjata,” kata Miller kepada wartawan.
Baca Juga: DF-26B, Rudal Canggih China Dibuat untuk Tenggelamkan Kapal Induk AS
“Sayangnya, dengan menunda konsultasi ini, China memilih untuk tidak melakukan upaya yang dapat mengelola risiko strategis dan mencegah perlombaan senjata yang merugikan, namun kami, Amerika Serikat, akan tetap terbuka untuk mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah pengurangan risiko yang nyata dengan China," katanya.
China diperkirakan memiliki 500 hulu ledak nuklir, namun Departemen Pertahanan AS memperkirakan Beijing akan memproduksi lebih dari 1.000 hulu ledak nuklir pada tahun 2030.
AS dan China telah mengadakan pembicaraan senjata pada bulan November untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir dan membahas perjanjian nonproliferasi nuklir, kepatuhan terhadap Konvensi Senjata Biologis dan Konvensi Senjata Kimia, serta keamanan luar angkasa dan pengendalian senjata reguler, menurut Kementerian Luar Negeri China.
Itu sebagai protes terhadap penjualan senjata Amerika ke Taiwan, pulau yang memerintah sendiri secara demokratis namun masih diklaim milik China.
Keputusan China tersebut, yang diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri pada hari Rabu, menghentikan perundingan awal mengenai senjata nuklir di tengah meningkatnya ketegangan antara Beijing dan Washington—di mana kedua calon presiden utama Amerika menyerukan peningkatan pembatasan perdagangan dan upaya untuk membendung pengaruh China di Asia Timur.
AS adalah mitra internasional utama dan pemasok senjata terbesar bagi Taiwan.
Baca Juga: China Terus Tingkatkan Kekuatan Antariksa untuk Kalahkan AS
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS pada bulan Juni menyetujui pendanaan militer asing sebesar USD500 juta bagi Taiwan untuk memperkuat pencegahan militer terhadap potensi invasi China, bersama dengan USD2 miliar dalam bentuk pinjaman dan jaminan pinjaman.
AS juga menyetujui pembelian suku cadang dan perbaikan senilai USD300 juta untuk jet tempur F-16 Taiwan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan bahwa AS terus menjual senjata ke Taiwan meskipun terdapat tentangan kuat China.
"Konsekuensinya, pihak China memutuskan untuk menunda diskusi dengan AS perihal putaran baru konsultasi mengenai pengendalian senjata dan nonproliferasi [nuklir]. Tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan AS," katanya, seperti dikutip The Guardian, Kamis (18/7/2024).
Lin mengatakan China bersedia menjaga komunikasi mengenai pengendalian senjata internasional."Namun AS harus menghormati kepentingan inti China dan menciptakan kondisi yang diperlukan untuk dialog dan pertukaran," paparnya.
Ini Respons Amerika
Sebagai respons, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller menuduh China “mengikuti jejak Rusia” dengan menyandera negosiasi pengendalian senjata terhadap konflik lain dalam hubungan bilateral.
“Kami pikir pendekatan ini melemahkan stabilitas strategis, meningkatkan risiko dinamika perlombaan senjata,” kata Miller kepada wartawan.
Baca Juga: DF-26B, Rudal Canggih China Dibuat untuk Tenggelamkan Kapal Induk AS
“Sayangnya, dengan menunda konsultasi ini, China memilih untuk tidak melakukan upaya yang dapat mengelola risiko strategis dan mencegah perlombaan senjata yang merugikan, namun kami, Amerika Serikat, akan tetap terbuka untuk mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah pengurangan risiko yang nyata dengan China," katanya.
China diperkirakan memiliki 500 hulu ledak nuklir, namun Departemen Pertahanan AS memperkirakan Beijing akan memproduksi lebih dari 1.000 hulu ledak nuklir pada tahun 2030.
AS dan China telah mengadakan pembicaraan senjata pada bulan November untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir dan membahas perjanjian nonproliferasi nuklir, kepatuhan terhadap Konvensi Senjata Biologis dan Konvensi Senjata Kimia, serta keamanan luar angkasa dan pengendalian senjata reguler, menurut Kementerian Luar Negeri China.
(mas)
Lihat Juga :
