Perdana Menteri Inggris Keir Starmer Tegaskan Hak Negara Merdeka Palestina

LONDON - Perdana Menteri Inggris yang baru diangkat, Keir Starmer, menegaskan kembali dukungan Inggris untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dalam panggilan telepon baru-baru ini dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Panggilan telepon tersebut, yang berlangsung pada tanggal 7 Juli, menyoroti komitmen Starmer memajukan proses perdamaian Timur Tengah dengan menekankan prioritas seperti penerapan gencatan senjata, pembebasan sandera Israel yang ditahan Hamas, pengiriman bantuan yang dipercepat ke Gaza, dan dukungan finansial untuk lembaga-lembaga Palestina.

Starmer, yang memimpin Partai Buruh dan memangku jabatan setelah pemilihan parlemen Inggris pada tanggal 5 Juli.

Dia telah lama menganjurkan pengakuan resmi Palestina sebagai bagian dari kerangka kerja "dua negara, dua bangsa".

Meskipun Partai Buruh memperoleh kemenangan signifikan dalam pemilihan umum, partai tersebut menghadapi kritik atas kinerjanya di wilayah-wilayah mayoritas Muslim dan atas kekurangan yang dirasakan dalam menangani gencatan senjata Gaza dalam konteks konflik Hamas-Israel.

Selain perbincangannya dengan Abbas, Starmer juga berbincang dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari yang sama.

Selama perbincangan ini, Starmer menekankan perlunya gencatan senjata yang mendesak di wilayah tersebut, menyerukan pemulangan sandera Israel yang ditawan di Gaza dengan aman, dan menggarisbawahi pentingnya peningkatan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil Palestina.

Dia menyatakan keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya ketegangan antara tentara Israel dan Hizbullah di Lebanon, dan mendesak semua pihak yang terlibat untuk berhati-hati.

Sementara itu, pada tanggal 4 Juni, Parlemen Slovenia secara resmi mengakui Palestina sebagai negara merdeka melalui suara mayoritas.

Keputusan ini mengikuti pengakuan serupa yang dilakukan oleh Spanyol, Norwegia, dan Irlandia pada tahun-tahun sebelumnya, yang menyoroti dukungan internasional yang berkelanjutan bagi negara Palestina.