Ketua DPR AS Kecam Trump karena Klaim FDA Tunda Vaksin Covid-19

WASHINGTON - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi mengecam Presiden Donald Trump yang dia nilai sudh membuat pernyataan berbahaya. Trump melalui Twitter mengklaim Administrasi Makanan dan Obat-obatan (FDA) yang dijalankan dengan sistem "deep state" telah menghalangi respons AS terhadap pandemi virus corona baru ( Covid-19 ), termasuk persetujuan vaksin.

Dalam tweet-nya hari Sabtu yang menandai Komisaris FDA Stephen Hahn, presiden Trump menuduh FDA menunda persetujuan uji klinis untuk vaksin virus corona dengan tujuan untuk memengaruhi pemilu November.

“Deep state, atau siapa pun, di FDA membuat sangat sulit bagi perusahaan obat untuk membuat orang menguji vaksin dan terapeutik. Jelas, mereka berharap untuk menunda jawaban sampai setelah 3 November. Harus fokus pada kecepatan, dan menyelamatkan nyawa!” tulis Trump. (Baca: Trump Ejek Konvensi Partai Demokrat: Paling Suram dalam Sejarah )

Pelosi mengecam tweet tersebut melalui pernyataan yang mengatakan kata-kata presiden "melampaui batas".

“FDA memiliki tanggung jawab untuk menyetujui obat-obatan yang dinilai berdasarkan keamanan dan kemanjurannya, bukan dengan pernyataan dari Gedung Putih tentang kecepatan,” katanya yang dilansir Russia Today, Minggu (23/8/2020).

"Ini adalah pernyataan yang sangat berbahaya di pihak presiden, bahkan baginya pernyataan itu melampaui batas, dalam hal bagaimana dia akan membahayakan kesehatan dan kesejahteraan rakyat Amerika," imbuh Ketua DPR AS yang juga politisi Partai Demokrat tersebut.

Trump sebelumnya juga mengecam FDA karena mencabut otorisasi penggunaan darurat hydroxychloroquine dan chloroquine untuk mengobati pasien Covid-19 . Presiden memuji hydroxychloroquine sebagai pengobatan yang memungkinkan untuk Covid-19, tetapi penelitian menunjukkan hasil yang beragam.

Membalas tweet dari FDA yang menyebut obat itu "tidak efektif", presiden mengklaim bahwa banyak dokter dan penelitian tidak setuju dengan yang disampaikan FDA.

Trump juga mengecam badan pemerintah itu pada Rabu lalu karena menunda penggunaan darurat plasma darah untuk mengobati pasien Covid-19 . (Baca juga: Kasus Virus Corona Global Tembus 23 Juta )

"Ini bisa menjadi keputusan politik karena Anda memiliki banyak orang di sana yang tidak ingin terburu-buru karena mereka ingin melakukannya setelah 3 November," katanya pada konferensi pers Gedung Putih.

Plasma yang kaya antibodi secara teoritis akan membantu mereka yang terinfeksi Covid-19 untuk melawan virus, tetapi FDA mengutip bahwa bukti masih terlalu tipis untuk mendukung klaim ini.