Pandangan Capres AS dalam Pemilu 2024 tentang Konflik Palestina dan Israel

4. Masa Depan Gaza

Biden bersikeras pengaturan apa pun di masa depan untuk Jalur Gaza akan tetap utuh dan berada di tangan Palestina.

Trump belum menyatakan satu atau lain cara. Namun, sebelumnya dia telah menerima rencana yang diajukan Israel untuk mencaplok Gaza dan bahkan Tepi Barat.

Menantu Trump, Jared Kushner, yang saat itu menjabat sebagai orang kepercayaan presiden untuk Timur Tengah, menyuarakan beberapa ide.

Dia mengatakan kepada seorang pewawancara bahwa dia yakin pilihan terbaik dalam konflik tersebut adalah "menghancurkan sesuatu di Negev," gurun di Israel selatan yang berbatasan dengan Mesir, dan memindahkan warga Palestina ke sana sehingga pasukan Israel dapat "menyelesaikan pekerjaan" di Gaza.

Kushner menyampaikan komentar tersebut kepada Middle East Initiative, program di Universitas Harvard.

Kushner menambahkan "properti tepi laut" Gaza bisa jadi "sangat berharga" dan mengatakan mengizinkan warga Palestina memiliki negara adalah "ide yang sangat buruk."

Tidak jelas peran apa yang akan dia miliki dalam pemerintahan Trump mendatang atau apakah pandangannya mencerminkan pandangan ayah mertuanya.

5. Permukiman Ilegal Israel

Pemerintahan Biden telah menghidupkan kembali kebijakan lama AS bahwa permukiman Yahudi yang dibangun Israel di Tepi Barat merupakan hambatan bagi perdamaian.

Sebagian besar dunia melangkah lebih jauh, dengan mengatakan permukiman tersebut ilegal. Namun, Israel tetap membangunnya, meskipun ada protes dari Departemen Luar Negeri AS.

Pemerintah AS pada bulan Desember memang mengambil langkah yang tidak biasa dengan memberikan sanksi kepada sejumlah kecil pemukim Israel yang dianggap bertanggung jawab atas serangan mematikan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Para pemukim telah merampas tanah warga Palestina, menghancurkan kebun pohon zaitun mereka, dan membakar rumah mereka.

Trump tidak mengambil langkah apa pun sebagai presiden untuk mengendalikan permukiman; pemerintahannya bahkan bergerak untuk melegitimasinya.

Menteri Luar Negeri Trump, Michael R Pompeo, mengatakan pada tahun 2019 bahwa bertentangan dengan kebijakan AS selama puluhan tahun, permukiman Yahudi yang dibangun di Tepi Barat dan wilayah lain yang diklaim oleh Palestina "tidak bertentangan dengan hukum internasional."

Pemerintahan Parta Demokrat dan Republik hingga saat itu menganggap permukiman setidaknya "tidak membantu" penyelesaian damai konflik Israel-Palestina dan dalam beberapa kasus ilegal.

Mengenai masalah ini, pemerintahan Biden membalikkan kebijakan Trump, kembali ke deskripsi tradisional AS meskipun samar, tentang permukiman sebagai bermasalah dan tidak membantu, sambil menolak secara eksplisit menyebutnya ilegal.

Baca juga: Biden Ingin Lebih Banyak Tidur dan Lebih Sedikit Kerja