5 Dampak Keputusan Kekebalan Hukum dari MA kepada Donald Trump

WASHINGTON - Keputusan Mahkamah Agung mengenai ruang lingkup kekebalan presiden akan “mengubah” pemerintahan Amerika Serikat (AS). Keputusan tersebut juga dapat melemahkan supremasi hukum di negara tersebut.

Mahkamah Agung AS mempertimbangkan klaim luas yang dibuat mantan Presiden Donald Trump bahwa tindakannya, ketika masih menjabat, kebal dari tuntutan. Dia saat ini menghadapi tuntutan pidana atas perilakunya pada hari-hari terakhir masa jabatannya sebagai presiden, ketika dia dituduh berusaha membatalkan pemilu 2020.

Mahkamah Agung memberi Trump kemenangan parsial, dengan memutuskan bahwa mantan presiden AS tidak dapat dituntut atas tindakan resmi yang diambil saat menjabat. “Dia berhak atas setidaknya kekebalan dugaan,” tulis mayoritas hakim Mahkamah Agung.

Keputusan yang dikeluarkan pada hari Senin ini kemungkinan akan menunda dua kasus pidana Trump setelah pemilihan presiden pada bulan November, karena pengadilan yang lebih rendah harus terlebih dahulu mendengarkan argumen mengenai apa yang merupakan tindakan resmi.

5 Dampak Keputusan Kekebalan Hukum dari MA kepada Donald Trump

1. Keputusan yang Mengubah Sistem Kepresidenan AS

"Namun di luar dampak langsungnya, keputusan tersebut akan memiliki dampak yang luar biasa terhadap kekuasaan presiden," kata David Super, seorang profesor hukum di Universitas Georgetown, dilansir Al Jazeera.

“Ini secara mendasar mengubah kepresidenan,” kata Super kepada Al Jazeera. “Di sini, pengadilan mengatakan presiden masih tunduk pada hukum, namun mereka telah membuat undang-undang tersebut jauh lebih sempit dibandingkan sebelumnya. Tentu saja ini adalah jenis kekuasaan yang lebih familiar bagi para diktator dibandingkan presiden di negara-negara demokratis.”

Enam hakim Mahkamah Agung yang konservatif menyetujui keputusan tersebut pada hari Senin, sementara tiga hakim liberal menentangnya.

Mayoritas berpendapat bahwa, kecuali tindakan resmi dilindungi dari dampak hukum, seorang presiden dapat menghadapi hukuman dari lawan politiknya setelah meninggalkan jabatannya.

2. Kongres Tak Bisa Mengkriminalisasi Tindakan Presiden

Namun menurut pendapat mayoritas, Ketua Hakim John Roberts menjelaskan bahwa kekebalan presiden ada batasnya.

“Presiden tidak mempunyai kekebalan atas tindakan tidak resminya, dan tidak semua yang dilakukan Presiden adalah resmi,” tulis Roberts.

“Presiden tidak kebal hukum. Namun Kongres tidak boleh mengkriminalisasi tindakan Presiden dalam menjalankan tanggung jawab Cabang Eksekutif berdasarkan Konstitusi.”