Rusia Didesak Terapkan Kembali Hukuman Mati, Ini Alasannya

MOSKOW - Rusia harus menerapkan kembali hukuman mati untuk kejahatan kekerasan tertentu. Desakan ini disampaikan Ketua Komite Investigasi Aleskandr Bastrykin.

Moskow secara efektif menangguhkan hukuman mati pada akhir tahun 1990-an sebagai syarat untuk bergabung dengan Dewan Eropa.

Namun, pada tahun 2022 Rusia keluar dari Dewan Eropa, menuduh Barat mempersenjatai organisasi itu untuk memberikan tekanan pada Moskow dan berupaya memaksakan “agenda politik dan nilai-nilai ‘progresif’-nya sendiri.”

Berbicara pada konferensi hukum di St Petersburg, Bastrykin mengatakan bahwa kejahatan dengan kekejaman yang dilakukan di Rusia telah meningkat dibandingkan dengan era Soviet.



Dia berargumentasi bahwa pengadilan harus diizinkan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada penjahat yang melakukan kekerasan, seperti teroris, pembunuh berantai, dan mereka yang melakukan kejahatan terhadap anak-anak.

“Saya pendukung hukuman mati,” kata kepala penyelidik tersebut.

“Mengapa kita tidak mencabut moratorium dan mengembalikan hukuman mati ke dalam undang-undang, mengingat jumlah kejahatan dengan kekerasan meningkat?” lanjut dia, seperti dikutip Russia Today, Minggu (30/6/2024).

Sebagai contoh, Bastrykin mengutip serangan pada bulan Maret di gedung konser di Moskow oleh teroris yang terkait dengan ISIS, yang menyebabkan 145 orang tewas. Polisi telah menahan beberapa tersangka, termasuk keempat pria bersenjata yang menyerbu tempat tersebut dan membakarnya.

“Di masa Soviet, seseorang bisa dijatuhi hukuman mati karena membunuh dua atau tiga orang. Sedangkan untuk hari ini, tersangka bisa diancam hukuman maksimal penjara seumur hidup,” kata Bastrykin.

Menurut ketua Komite Investigasi, tahun lalu saja, penegak hukum menyelidiki 23.700 pelanggaran terhadap anak, termasuk 246 pembunuhan, 1.870 kasus pemerkosaan, dan lebih dari 6.800 kejahatan seksual lainnya.

Bastrykin bukanlah pejabat Rusia pertama yang mengusulkan penerapan kembali hukuman mati terutama untuk kejahatan berat. Namun Presiden Vladimir Putin sejauh ini menolak untuk secara terbuka mendukung gagasan ini.