Hari Ini, Rakyat Iran Pilih Presiden Baru Pengganti Ebrahim Raisi

TEHERAN - Rakyat Iran akan memilih presiden baru pada hari Jumat (28/6/2024) untuk menggantikan Presiden Ebrahim Raisi yang meninggal dalam kecelakaan helikopter 19 Mei lalu.

Menurut laporan AFP, pemilihan presiden (pilpres) kali ini kemungkinan besar tidak akan membawa perubahan besar dalam kebijakan Republik Islam Iran, namun hasilnya dapat memengaruhi suksesi Ayatollah Ali Khamenei—pemimpin tertinggi Iran yang berusia 85 tahun, yang telah berkuasa selama tiga setengah dekade.

Khamenei telah menyerukan jumlah pemilih yang hadir maksimum untuk mengimbangi krisis legitimasi yang dipicu oleh ketidakpuasan publik atas kesulitan ekonomi dan pembatasan kebebasan politik dan sosial.

Jumlah pemilih yang berpartisipasi telah menurun selama empat tahun terakhir, dengan sebagian besar penduduk muda merasa kesal dengan pembatasan politik dan sosial.



Pemungutan suara dibuka pada pukul 08.00 waktu setempat dan ditutup pada pukul 18.00, namun biasanya diperpanjang hingga tengah malam.

Karena surat suara dihitung secara manual, hasil akhir diperkirakan akan diumumkan hanya dalam dua hari meskipun angka awal mungkin akan keluar lebih cepat.

Jika tidak ada calon yang memperoleh sedikitnya 50 persen ditambah satu suara dari seluruh surat suara termasuk suara blanko, putaran kedua antara dua calon teratas diadakan pada hari Jumat pertama setelah hasil pilpres diumumkan.

Tiga dari kandidat tersebut adalah kandidat garis keras dan satu lagi kandidat moderat, yang didukung oleh faksi reformis yang sebagian besar telah dikesampingkan di Iran dalam beberapa tahun terakhir.

Kritik-kritik terhadap pemerintahan ulama Iran menyatakan rendahnya dan menurunnya jumlah pemilih dalam pemilu sebelumnya menunjukkan legitimasi sistem tersebut telah terkikis.

Hanya 48% pemilih yang berpartisipasi dalam pilpres 2021 yang membawa Raisi berkuasa, dan jumlah pemilih mencapai rekor terendah yaitu 41% dalam pemilu parlemen tiga bulan lalu.

Pilpres kali ini bertepatan dengan meningkatnya ketegangan regional akibat perang antara Israel dan dua sekutu Iran; Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon, serta meningkatnya tekanan Barat terhadap Iran atas program nuklirnya yang berkembang pesat.

Presiden berikutnya diperkirakan tidak akan menghasilkan perubahan kebijakan besar apa pun mengenai program nuklir Iran atau dukungan bagi kelompok milisi di Timur Tengah, karena Khamenei bertanggung jawab atas semua urusan penting negara.

Namun, presiden menjalankan pemerintahan sehari-hari dan dapat memengaruhi kebijakan luar negeri dan dalam negeri Iran.

Dewan Wali, sebuah badan pengawas yang terdiri dari enam ulama dan enam ahli hukum yang selaras dengan Khamenei, merupakan pihak yang menyetujui enam kandidat dari total 80 kandidat. Beberapa kandidat garis keras kemudian tersingkir dari persaingan.

Kandidat terkemuka di antara kelompok garis keras yang tersisa adalah Mohammad Baqer Qalibaf, ketua parlemen dan mantan komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), dan Saeed Jalili, mantan perunding nuklir yang bertugas selama empat tahun di kantor Khamenei.

Satu-satunya tokoh moderat yang komparatif, Massoud Pezeshkian, setia pada pemerintahan teokratis negara tersebut tetapi menganjurkan perdamaian dengan Barat, reformasi ekonomi, liberalisasi sosial, dan pluralisme politik.

Peluangnya bergantung pada menghidupkan kembali antusiasme pemilih yang berpikiran reformis, yang sebagian besar tidak ikut pemilu selama empat tahun terakhir setelah presiden pragmatis sebelumnya hanya mencapai sedikit perubahan. Dia juga bisa mendapatkan keuntungan dari kegagalan para pesaingnya dalam mengkonsolidasikan suara garis keras.

Keempat kandidat telah berjanji untuk menghidupkan kembali perekonomian yang lesu, yang dilanda salah urus, korupsi negara, dan sanksi yang diterapkan kembali sejak tahun 2018 setelah AS membatalkan perjanjian nuklir Teheran tahun 2015 dengan enam negara besar.

Tagar #ElectionCircus telah banyak diposting di platform media sosial X oleh masyarakat Iran dalam beberapa minggu terakhir, dengan beberapa aktivis di dalam dan luar negeri menyerukan boikot pilpres, dengan alasan bahwa jumlah pemilih yang tinggi akan melegitimasi Republik Islam Iran.