Kata Macron, Ukraina Tak Boleh Menyerah pada Tuntutan Rusia

ZURICH - Presiden Prancis Emmanuel Macron berpendapat bahwa Ukraina tidak boleh menyerah pada tuntutan Rusia untuk membawa perdamaian abadi di negara pecahan Uni Soviet tersebut.

Berbicara pada hari Sabtu di “KTT tentang Perdamaian di Ukraina” di Swiss, Macron menyerukan keterlibatan lebih banyak negara dalam proses upaya mengakhiri perang dengan Rusia.

Namun, Moskow tidak diundang ke KTT tersebut, sehingga membuat Kremlin berpendapat bahwa pembicaraan tersebut tidak ada artinya.

“Kita semua berkomitmen untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan,” kata Macron.

“Perdamaian seperti itu tidak bisa berarti penyerahan diri Ukraina. Ada satu penyerang dan satu korban,” paparnya, seperti dikutip dari Russia Today, Minggu (16/6/2024).

Baca Juga: Rusia Kerahkan Sistem Rudal Tercanggih S-500 ke Crimea setelah S-400 Dihancurkan Ukraina

Dia menambahkan bahwa setiap perjanjian untuk mengakhiri pertempuran harus memulihkan kedaulatan Ukraina dan menghormati aturan internasional.

KTT di Swiss terjadi pada saat pasukan Rusia terus menguasai medan perang melawan pasukan Kyiv yang kalah jumlah dan persenjataan.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pekan lalu bahwa Ukraina kehilangan setidaknya 50.000 tentara per bulan, sementara Moskow mengalami korban jiwa yang tidak disebutkan secara spesifik.

Macron dan para pemimpin Barat lainnya bersikeras bahwa Rusia tidak boleh dibiarkan menang, dan mereka berjanji untuk terus memberikan persenjataan tambahan dan bantuan ekonomi kepada Kyiv selama diperlukan.

Macron telah menjadi pendukung utama keterlibatan NATO yang lebih dalam dalam konflik tersebut, dan menyerukan koalisi negara-negara pro-Kyiv untuk mengirim pelatih militer ke Ukraina.

Dia juga menyarankan agar anggota NATO tidak mengesampingkan pengerahan personel militer pada suatu saat nanti.

Para pejabat Rusia mengeklaim bahwa para pemimpin Barat menggagalkan perjanjian perdamaian tentatif antara Moskow dan Kyiv pada Maret 2022 yang akan mengakhiri pertempuran hanya beberapa minggu setelah dimulai.

Sementara itu, New York Times melaporkan para pemimpin AS dan Polandia terkejut ketika mereka melihat rancangan perjanjian perdamaian tahun 2022, yang dinegosiasikan di Istanbul.

Surat kabar tersebut memuat tiga dokumen yang disebut-sebut berasal dari perundingan, termasuk teks perjanjian yang diusulkan oleh pihak Ukraina.

Menurut dokumen tersebut, Ukraina menyetujui proposal tersebut untuk menjanjikan “netralitas permanen” dengan imbalan jaminan keamanan dari AS, Inggris, Prancis, Rusia, dan China.

Rencana tersebut tidak diterima dengan baik oleh para pejabat AS, yang melihatnya sebagai “pelucutan senjata sepihak”.

Putin mengatakan pada hari Jumat bahwa Moskow akan memerintahkan gencatan senjata dan memulai perundingan perdamaian jika Kyiv menyetujui beberapa syarat, termasuk penyerahan kelima wilayah bekas Ukraina yang memberikan suara dalam referendum untuk menjadi bagian dari Rusia.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky langsung menolak tawaran tersebut dan menyebutnya sebagai “ultimatum”.