Laporan Militer Iran: Tidak Ada Serangan dalam Kecelakaan Helikopter Presiden Raisi

TEHERAN - Laporan awal oleh militer Iran mengatakan sejauh ini tidak ditemukan bukti pelanggaran atau serangan selama penyelidikan atas kecelakaan helikopter yang menewaskan Presiden Ebrahim Raisi.

Raisi, seorang garis keras yang dipandang sebagai calon penerus Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, terbunuh ketika helikopternya jatuh dalam cuaca buruk di pegunungan dekat perbatasan Azerbaijan pada hari Minggu.

“Tanda-tanda tembakan atau sejenisnya tidak terlihat pada puing-puing helikopter (yang) jatuh di daerah dataran tinggi dan terbakar,” kata laporan yang dikeluarkan oleh staf umum angkatan bersenjata, dilansir Reuters.

“Tidak ada hal mencurigakan yang terlihat dalam percakapan menara kontrol dengan awak pesawat,” tambahnya.

Rincian lebih lanjut akan dirilis seiring dengan kemajuan penyelidikan, kata laporan itu.



Raisi dimakamkan di kota suci Mashhad yang dihuni umat Syiah pada hari Kamis, empat hari setelah kecelakaan yang juga menewaskan Menteri Luar Negeri Hossein Amirabdollahian dan enam orang lainnya.

Para ahli mengatakan Iran memiliki catatan keselamatan udara yang buruk, dengan banyak kecelakaan yang terjadi berulang kali, banyak di antaranya adalah pesawat buatan AS yang dibeli sebelum revolusi Islam tahun 1979.

Teheran mengatakan sanksi AS telah lama menghalangi mereka membeli pesawat baru atau suku cadang dari Barat untuk memperbarui armada mereka yang sudah rusak.

Jaksa penuntut utama Iran pekan ini memperingatkan agar tidak menyebarkan rumor di media sosial di tengah spekulasi bahwa helikopter tersebut mungkin telah jatuh, media pemerintah melaporkan.

Pasukan keamanan telah menahan seorang pria yang dituduh memposting laporan "palsu" yang kemudian menjadi viral di media sosial dengan 40 juta penayangan, kantor berita semi-resmi Fars melaporkan. Postingan tersebut menimbulkan keraguan atas keaslian foto-foto helikopter tersebut di media pemerintah.

Iran mengumumkan lima hari berkabung untuk Raisi, yang memberlakukan kebijakan Khamenei, menindak perbedaan pendapat publik dan mengambil tindakan keras terhadap masalah kebijakan luar negeri termasuk pembicaraan dengan Washington untuk menghidupkan kembali pakta nuklir Iran tahun 2015.