Militer Mali Berjanji Gelar Pemilu Pasca Lakukan Kudeta

BAMAKO - Militer Mali berjanji untuk memulihkan stabilitas dan mengawasi masa transisi politik menuju pemilu dalam periode yang "masuk akal." Hal itu diungkapkan setelah mereka menggulingkan presiden dan pemerintah Mali dalam kudeta militer yang mengundang kecaman.

Diapit oleh tentara, juru bicara pemberontak Kolonel Ismael Wague mengundang masyarakat sipil dan gerakan politik Mali untuk bergabung dengan mereka guna menciptakan kondisi bagi transisi politik.

"Negara kita tenggelam dalam kekacauan, anarki, dan ketidakamanan yang sebagian besar disebabkan oleh kesalahan orang-orang yang bertanggung jawab atas takdirnya," katanya dalam pernyataan yang disiarkan di televisi milik negara.

"Kami tidak tertarik pada kekuasaan, tapi kami tertarik pada stabilitas negara, yang akan memungkinkan kami untuk mengatur pemilihan umum untuk memungkinkan Mali melengkapi dirinya dengan institusi yang kuat dalam batas waktu yang wajar," imbuhnya seperti dilansir dari Reuters, Rabu (19/8/2020).

Hingga kini masih belum jelas siapa yang memimpin pemberontakan.(Baca: Diduga Pemberontakan, Suara Tembakan Terdengar di Kamp Militer Mali )

Namun juru bicara para pemberontak, yang menyebut diri mereka Komite Nasional untuk Penyelamat Rakyat, mengatakan mereka bertindak untuk mencegah Mali jatuh lebih jauh ke dalam kekacauan seperti dikutip dari Reuters.

Pada Selasa malam, pengunjuk rasa anti-pemerintah memenuhi alun-alun pusat di Bamako untuk menghibur para pemberontak saat mereka masuk dengan kendaraan militer.

Namun Ibu Kota Mali itu jauh lebih tenang pada Rabu pagi, dengan sedikit warga sipil di jalan-jalan sebagian besar toko di satu daerah pemukiman masih tutup di tengah bukti penjarahan semalam.

Video yang beredar di media sosial menunjukkan warga Mali berlarian tanpa pemeriksaan melalui kompleks mewah di kota, termasuk properti yang diidentifikasi sebagai milik Menteri Kehakiman Kassoum Tapo dan putra Keita, Karim. Belum memungkinkan bagi Reuters untuk mengautentikasi rekaman tersebut.

Mali yang terkurung daratan telah berjuang untuk mendapatkan kembali stabilitas sejak pemberontakan Tuareg pada tahun 2012 yang dibajak oleh militan Islam yang terkait dengan al-Qaeda, dan kudeta berikutnya di ibu kota membuat negara itu menjadi kacau balau.

Keita (75) berkuasa pada 2013 setelah kudeta Bamako yang menjanjikan perdamaian dan stabilitas serta memerangi korupsi. Dia memenangkan pemilu untuk masa jabatan lima tahun kedua pada 2018.

Presiden Mali Ibrahim Boubacar Keita mengundurkan diri dan membubarkan parlemen pada Selasa malam beberapa jam setelah pemberontak menahannya di bawah todongan senjata, menjerumuskan negara yang sudah menghadapi pemberontakan jihadis dan protes massa lebih dalam ke dalam krisis. (Baca: Disandera dan Ditodong Senjata, Presiden Mali Mengundurkan Diri )

Kudeta dengan cepat dikutuk oleh mitra regional dan internasional Mali. Mereka khawatir jatuhnya Keita dapat semakin mengguncang bekas koloni Prancis dan seluruh wilayah Sahel Afrika Barat.

Pada hari Rabu, Komisaris Industri Uni Eropa Thierry Breton mengatakan blok tersebut akan menuntut digelarnya pemilu baru di Mali dalam jangka waktu yang wajar, sementara China mengatakan pihaknya menentang perubahan rezim dengan paksa.

Blok regional Afrika Barat yang beranggotakan 15 negara, Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat pada Selasa telah menangguhkan Mali dari lembaganya, dan menutup perbatasan negara anggotanya dengan Mali.

Setelah sebelumnya memperingatkan bahwa mereka tidak akan lagi mentolerir kudeta militer di wilayah tersebut, blok tersebut berencana untuk mengirim delegasi tingkat tinggi ke Mali untuk memastikan kembalinya demokrasi konstitusional.

Dewan Keamanan PBB akan diberi pengarahan tentang Mali secara tertutup pada hari Rabu atas permintaan Prancis dan Niger, kata para diplomat.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Selasa menyerukan pembebasan segera Keita dan tahanan lainnya.