Menlu Akan Kampanyekan Keanggotaan Indonesia di Sidang Dewan HAM PBB

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dilaporkan akan menghadiri sidang Dewan HAM PBB di kantor PBB di Jenewa, Swiss pada pekan depan. Pertemuan itu akan dimulai pada tanggal 25 Febuari mendatang hingga akhir Maret.

Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Achsanul Habib menuturan, kehadiran Retno dalam sidang Dewan HAM adalah sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam pemajuan perlindungan nilai-nilai HAM.

Habib mengatakan, isu-isu yang akan diangkat dalam pertemuan itu selaras dengan kepentingan nasional. Dia menyebut, dalam perspektif pembahasan isu HAM multilateral, Indonesia memang menjadi tolak ukur dan contoh di Asia Pasifik sebagai negara yang dinilai paling maju dalam pemajuan dan perlindungan nilai-nilai HAM.

"Beberapa agenda yang akan kita bahas, tentunya tidak hanya kepentingan-kepentingan Indonesia, namun juga ada isu regional yang terus menerus kita aktif terjun seperti isu mengenai Palestina, tentu juga mengenai pembahasan isu Myanmar, disamping isu-isu lain yang menjadi standar basis pembahasan di Dewan HAM, seperti isu-isu yang menyangkut hak-hak sipil, hak-hak ekonomi sosial budaya dan hak-hak kelompok rentan," ungkapnya, Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Dirinya kemudian mengatakan, Retno juga akan memanfaatkan pertemuan ini untuk mengkampanyekan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB. Indonesia akan mengambil tema "A True Partner for Diplomacy and Development and Social Justice" dalam pencalonanya sebagai anggota Dewan HAM PBB.

"Kesempatan kehadiran Menlu dalam sidang Dewan HAM untuk mengkampanyekan pencalonan kita menjadi anggota Dewan HAM yang akan dilakukan pemilihannya pada bulan November 2019 untuk periode 2020-2022. Kita mengharapkan dukungan yang solid dari negara-negara sahabat dalam pencalonan kita di Dewan HAM," ucapnya.

Indonesia akan maju untuk mewakili kawasan Asia Pasifik, di mana ada empat kursi yang diperebutkan dan Indonesia akan bersaing dengan lima calon lainnya yakni Jepang, Iran, China, Korea Selatan dan Kepulauan Marshal.

"Kita harus bersaing dengan negara tersebut, tentunya kita optimis mengingat reputasi dan rekam jejak kita yang baik di Dewan HAM, tentunya dari beberapa sahabat akan memberikan dukungan," tukasnya.