Majelis Umum Dukung Jalur Menuju Anggota Penuh Palestina di PBB

Yang paling menonjol dari resolusi tersebut adalah mengadopsi hak-hak dan keistimewaan baru bagi Palestina dalam hal-hal prosedural di PBB, meskipun negara tersebut tetap mempertahankan “status pengamat”, dan meminta sekretaris jenderal PBB menerapkan hak-hak istimewa ini.

Hak-hak istimewa yang baru juga mencakup hak untuk membuat pernyataan atas nama suatu kelompok, untuk mengajukan proposal dan amandemen dan memperkenalkannya secara lisan, hak untuk menjawab, serta mensponsori bersama proposal dan amandemen dan untuk mengajukan mosi prosedural, dan lain-lain.

Undang-undang ini juga memberikan hak kepada anggota delegasi Palestina untuk dipilih sebagai pejabat di pleno dan komite utama Majelis Umum.

Perjanjian ini tidak memberikan Palestina hak untuk memberikan suara dalam Majelis Umum, mengusulkan resolusi atau mengajukan pencalonannya ke badan-badan PBB.

Perjanjian ini juga memberikan hak untuk "berpartisipasi penuh dan efektif dalam konferensi-konferensi PBB dan konferensi-konferensi internasional serta pertemuan-pertemuan yang diadakan di bawah naungan Majelis Umum."

Negara Palestina juga dapat duduk di antara negara-negara anggota sesuai urutan abjad dan berhak dicantumkan sebagai pembicara dalam agenda selain Timur Tengah atau Palestina.

Setelah pemungutan suara Majelis Umum PBB, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan Palestina akan "melanjutkan upayanya" memperoleh status keanggotaan penuh PBB dan sedang menunggu pemungutan suara lagi di DK PBB.