AS Ungkap 5 Unit Militer Israel Bersalah atas Pelanggaran HAM Berat
loading...
Pasukan Israel menindak warga Palestina yang memprotes permukiman Yahudi di dekat Nablus, Tepi Barat. Foto/REUTERS
A
A
A
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) menyatakan lima unit Israel bersalah atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
Departemen Luar Negeri AS mengungkap hal itu pada hari Senin (29/4/2024). Departemen Luar Negeri mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi “insiden pelanggaran hak asasi manusia berat” terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki sebelum serangan pimpinan Hamas ke Israel selatan pada 7 Oktober.
“Setelah proses yang hati-hati, kami menemukan lima unit Israel bertanggung jawab atas insiden pelanggaran berat hak asasi manusia. Semua ini terjadi sebelum tanggal 7 Oktober dan tidak ada yang terjadi di Gaza,” ujar wakil juru bicara Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel pada Senin.
“Empat dari unit-unit ini telah secara efektif memperbaiki pelanggaran-pelanggaran ini, yang merupakan apa yang kami harapkan akan dilakukan oleh mitra-mitra kami… Untuk unit-unit lainnya, kami terus melakukan konsultasi dan keterlibatan dengan pemerintah Israel,” papar dia.
Patel mengatakan temuan ini tidak akan berdampak pada transfer senjata dari AS ke Israel yang digunakan untuk membantai warga Palestina di Jalur Gaza.
Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken telah mengisyaratkan peninjauan terhadap unit militer Israel sedang dilakukan.
Blinken mengatakan pekan lalu bahwa Departemen Luar Negeri sedang melakukan penyelidikan berdasarkan undang-undang Leahy, yang melarang pengiriman bantuan militer kepada pasukan keamanan asing yang melanggar hak asasi manusia.
"Saya pikir adil untuk mengatakan bahwa Anda akan melihat hasilnya segera. Saya sudah membuat tekad. Anda bisa berharap untuk melihatnya di hari-hari mendatang," ungkap Blinken.
ABC News melaporkan pada Jumat bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah menyatakan tiga unit militer bersalah atas pelanggaran hak asasi manusia tetapi memutuskan tidak menahan bantuan militer kepada unit-unit tersebut karena yakin Israel sedang menangani temuan tersebut.
AS telah menyelidiki Netzah Yehuda, batalion militer Yahudi ultra-Ortodoks di tentara Israel, atas pelanggaran hak asasi manusia di Tepi Barat yang diduduki.
Panel Departemen Luar Negeri AS merekomendasikan beberapa bulan yang lalu agar Blinken memasukkan sejumlah unit militer dan polisi Israel ke dalam daftar hitam menyusul peninjauan terhadap pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina, menurut laporan pekan lalu di ProPublica.
Israel telah membunuh lebih dari 34.000 warga Palestina di Jalur Gaza yang sebagian besar wanita dan anak-anak.
Departemen Luar Negeri AS mengungkap hal itu pada hari Senin (29/4/2024). Departemen Luar Negeri mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi “insiden pelanggaran hak asasi manusia berat” terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki sebelum serangan pimpinan Hamas ke Israel selatan pada 7 Oktober.
“Setelah proses yang hati-hati, kami menemukan lima unit Israel bertanggung jawab atas insiden pelanggaran berat hak asasi manusia. Semua ini terjadi sebelum tanggal 7 Oktober dan tidak ada yang terjadi di Gaza,” ujar wakil juru bicara Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel pada Senin.
“Empat dari unit-unit ini telah secara efektif memperbaiki pelanggaran-pelanggaran ini, yang merupakan apa yang kami harapkan akan dilakukan oleh mitra-mitra kami… Untuk unit-unit lainnya, kami terus melakukan konsultasi dan keterlibatan dengan pemerintah Israel,” papar dia.
Patel mengatakan temuan ini tidak akan berdampak pada transfer senjata dari AS ke Israel yang digunakan untuk membantai warga Palestina di Jalur Gaza.
Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken telah mengisyaratkan peninjauan terhadap unit militer Israel sedang dilakukan.
Blinken mengatakan pekan lalu bahwa Departemen Luar Negeri sedang melakukan penyelidikan berdasarkan undang-undang Leahy, yang melarang pengiriman bantuan militer kepada pasukan keamanan asing yang melanggar hak asasi manusia.
"Saya pikir adil untuk mengatakan bahwa Anda akan melihat hasilnya segera. Saya sudah membuat tekad. Anda bisa berharap untuk melihatnya di hari-hari mendatang," ungkap Blinken.
ABC News melaporkan pada Jumat bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah menyatakan tiga unit militer bersalah atas pelanggaran hak asasi manusia tetapi memutuskan tidak menahan bantuan militer kepada unit-unit tersebut karena yakin Israel sedang menangani temuan tersebut.
AS telah menyelidiki Netzah Yehuda, batalion militer Yahudi ultra-Ortodoks di tentara Israel, atas pelanggaran hak asasi manusia di Tepi Barat yang diduduki.
Panel Departemen Luar Negeri AS merekomendasikan beberapa bulan yang lalu agar Blinken memasukkan sejumlah unit militer dan polisi Israel ke dalam daftar hitam menyusul peninjauan terhadap pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina, menurut laporan pekan lalu di ProPublica.
Israel telah membunuh lebih dari 34.000 warga Palestina di Jalur Gaza yang sebagian besar wanita dan anak-anak.
(sya)
Lihat Juga :
