5 Alasan Krisis Kelahiran di Eropa Menjadikan Benua Itu Menuju Abad Kegelapan
Kamis, 04 April 2024 - 17:17 WIB
loading...
A
A
A
Namun, gagasan mengenai kebijakan “imigrasi terbuka” merupakan kutukan bagi banyak negara demokrasi Barat saat ini.
Di Inggris, misalnya, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak telah menjadikan pembatasan imigrasi sebagai prioritas utama ketika pemerintahan Partai Konservatifnya menunggu kebijakan pengiriman pencari suaka ke Rwanda yang telah lama ditunggu-tunggu untuk ditandatangani menjadi undang-undang.
Dan di Prancis, Presiden Emmanuel Macron berupaya menerapkan rancangan undang-undang imigrasi “garis keras” setelah disahkan oleh parlemen Prancis pada bulan Desember tahun lalu. Namun, pada akhir bulan Januari, mahkamah konstitusi negara tersebut, yang memeriksa undang-undang baru untuk memastikan undang-undang tersebut sesuai dengan prinsip konstitusi Perancis, membatalkan sebagian besar rancangan undang-undang tersebut, termasuk usulan untuk membatasi akses migran terhadap tunjangan kesejahteraan, sehingga memicu Macron akan mengumumkan versi RUU yang lebih sederhana.
Meskipun demikian, banyak pengamat berpendapat bahwa undang-undang baru tersebut masih mencerminkan aturan imigrasi Perancis yang lebih ketat.
Memang benar, teori konspirasi “Penggantian Besar” – yang pertama kali dipopulerkan oleh filsuf sayap kanan Perancis Renaud Camus dalam bukunya tahun 2011, Le Grand Remplacement – mempromosikan gagasan yang salah dan rasis bahwa penurunan angka kelahiran di masyarakat Barat adalah bagian dari “plot” yang dapat menyebabkan sebagian besar orang kulit putih “digantikan” oleh orang-orang dari ras lain.
Perdana Menteri Hongaria yang berhaluan sayap kanan dan anti-imigrasi, Viktor Orban, juga dituduh memanfaatkan teori “Penggantian Besar” dalam upayanya mengadvokasi peningkatan angka kelahiran di Eropa, termasuk di negaranya sendiri.
Pada tahun 2019, saat ia mengumumkan serangkaian kebijakan ramah keluarga di Hongaria seperti subsidi perumahan dalam upaya meningkatkan angka kelahiran, Orban menolak gagasan bahwa Eropa abad ke-21 “dihuni oleh orang non-Eropa”.
“Jika Eropa tidak akan dihuni oleh orang-orang Eropa di masa depan dan kita menganggap hal ini sebagai hal yang wajar, maka kita berbicara tentang pertukaran populasi, untuk menggantikan populasi orang Eropa dengan orang lain,” katanya.
Di Inggris, misalnya, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak telah menjadikan pembatasan imigrasi sebagai prioritas utama ketika pemerintahan Partai Konservatifnya menunggu kebijakan pengiriman pencari suaka ke Rwanda yang telah lama ditunggu-tunggu untuk ditandatangani menjadi undang-undang.
Dan di Prancis, Presiden Emmanuel Macron berupaya menerapkan rancangan undang-undang imigrasi “garis keras” setelah disahkan oleh parlemen Prancis pada bulan Desember tahun lalu. Namun, pada akhir bulan Januari, mahkamah konstitusi negara tersebut, yang memeriksa undang-undang baru untuk memastikan undang-undang tersebut sesuai dengan prinsip konstitusi Perancis, membatalkan sebagian besar rancangan undang-undang tersebut, termasuk usulan untuk membatasi akses migran terhadap tunjangan kesejahteraan, sehingga memicu Macron akan mengumumkan versi RUU yang lebih sederhana.
Meskipun demikian, banyak pengamat berpendapat bahwa undang-undang baru tersebut masih mencerminkan aturan imigrasi Perancis yang lebih ketat.
5. Kelompok Sayap Kanan Paling Kritis
Para pendukung kelompok sayap kanan telah mengkhawatirkan gagasan penurunan angka kelahiran jauh sebelum The Lancet menerbitkan penelitiannya.Memang benar, teori konspirasi “Penggantian Besar” – yang pertama kali dipopulerkan oleh filsuf sayap kanan Perancis Renaud Camus dalam bukunya tahun 2011, Le Grand Remplacement – mempromosikan gagasan yang salah dan rasis bahwa penurunan angka kelahiran di masyarakat Barat adalah bagian dari “plot” yang dapat menyebabkan sebagian besar orang kulit putih “digantikan” oleh orang-orang dari ras lain.
Perdana Menteri Hongaria yang berhaluan sayap kanan dan anti-imigrasi, Viktor Orban, juga dituduh memanfaatkan teori “Penggantian Besar” dalam upayanya mengadvokasi peningkatan angka kelahiran di Eropa, termasuk di negaranya sendiri.
Pada tahun 2019, saat ia mengumumkan serangkaian kebijakan ramah keluarga di Hongaria seperti subsidi perumahan dalam upaya meningkatkan angka kelahiran, Orban menolak gagasan bahwa Eropa abad ke-21 “dihuni oleh orang non-Eropa”.
“Jika Eropa tidak akan dihuni oleh orang-orang Eropa di masa depan dan kita menganggap hal ini sebagai hal yang wajar, maka kita berbicara tentang pertukaran populasi, untuk menggantikan populasi orang Eropa dengan orang lain,” katanya.
(ahm)
Lihat Juga :
