Demokrat Kuasai DPR AS, Israel Ketar Ketir

TEL AVIV - Keberhasilan Partai Demokrat menguasai Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) membawa dampak negatif bagi Israel. Negara zionis itu khawatir mengenai dampak yang ditimbulkannya bagi posisi AS terhadap Israel dan konflik Palestina-Israel.

Kekhawatiran Israel datang di tengah hubungan yang kadang berbatu antara pemerintahan AS sebelumnya di bawah kepemimpinan Barack Obama dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Mantan duta besar Israel untuk Washington Michael Oren, yang saat ini menjabat sebagai wakil menteri di kantor Netanyahu, mengatakan kepada harian Israel Yedioth Ahronoth bahwa kontrol Partai Demokrat terhadap Kongres AS dapat mempercepat pengumuman Presiden AS Donald Trump tentang rencana perdamaian Timur Tengahnya yang dijuluki "Kesepakatan abad ini".

Menurut Oren, kongres baru AS yang mayoritas dikuasai Demokrat akan mendorong Trump untuk lebih fokus pada urusan luar negeri, termasuk rencana perdamaiannya yang kontroversial.

Dia menambahkan bahwa Israel sekarang harus fokus pada pemulihan kepercayaan kepada Demokrat Amerika, bersama dengan Yahudi liberal di AS, yang terguncang selama kepresidenan Obama.

Yedioth Ahronoth mengutip pejabat Israel lainnya yang mengatakan bahwa dukungan untuk Israel tidak akan terpengaruh di Senat AS, di mana Partai Republik menikmati mayoritas yang solid.

Namun, para pejabat Israel, yang lebih memilih untuk tetap anonim, mengatakan situasinya lebih kompleks dalam kongres, yang sekarang didominasi oleh Demokrat.

"Israel juga prihatin tentang bergabungnya perwakilan baru, beberapa di antaranya adalah Muslim yang terkenal karena posisi mereka melawan Israel," kata seorang pejabat seperti dikutip dari Anadolu, Jumat (9/11/2018).

Surat kabar itu juga mengutip duta besar Israel untuk PBB, Danny Dayan, yang mengatakan bahwa ia baru-baru ini bertemu dengan sebagian besar anggota Kongres yang terpilih dari negara bagian New York, New Jersey dan Pennsylvania untuk membangun hubungan kerja dengan mereka.

Menurut Yedioth Ahronoth, Komite Urusan Publik Amerika-Israel, atau AIPAC, lobi Zionis paling terkemuka di Washington, baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan semua kontestan dalam perlombaan kongres baru-baru ini.

Surat kabar itu kemudian mengutip pejabat Partai Demokrat mengatakan bahwa banyak wakil yang dipilih partai adalah pendukung Israel, meskipun Partai Republik telah dilaporkan memperingatkan Israel bahwa Partai Demokrat semakin menjadi anti-Israel.

Menurut jajak pendapat yang dilakukan di kalangan anak muda Amerika, mereka tidak cenderung mendukung Israel, tetapi menganggap Israel sebagai agresor dalam konflik yang sedang berlangsung dengan Palestina.

Perkiraan di AS menunjukkan bahwa separuh dari pemilih muda berpartisipasi dalam proses pemilihan, dan bahwa jumlah pemilih yang memenuhi syarat akan meningkat sebesar 22 juta dalam pemilihan presiden dan kongres yang dijadwalkan untuk 2020.

Menurut perkiraan ini, surat kabar mengatakan, Netanyahu harus bersiap untuk kehilangan teman-teman Republik di Gedung Putih dalam waktu dua tahun - terutama karena kandidat Demokrat tidak bergantung pada dukungan Yahudi untuk kampanye mereka.

Jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa 79 persen orang Yahudi Amerika memilih Partai Demokrat dan bahwa Israel tidak mempengaruhi posisi mereka, yang terutama didasarkan pada isu-isu sosial domestik.

Kelompok lobi Yahudi J Street adalah pesaing utama AIPAC.

J Street mencapai prestasi besar dalam pemilihan baru-baru ini dengan kemenangan 120 kandidat kongres yang menerima dukungannya. Itu berarti bahwa kelompok lobi telah menjadi pendukung lebih dari setengah anggota Kongres dan Senat Demokrat.

J Street mendukung "solusi dua negara" untuk masalah Palestina dan mengadopsi posisi yang bertentangan dengan sayap kanan Israel.

Hubungan antara Partai Demokrat dan Israel tegang setelah penandatanganan perjanjian nuklir 2015 antara Iran dan pemerintahan Obama.

Hubungan juga dipengaruhi oleh keputusan Obama untuk tidak abstein - daripada menggunakan hak veto - pada resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk kebijakan pemukiman Israel.