Israel Ingin Kehadiran Pasukan Keamanan Multi-nasional di Gaza, Mengapa?
loading...
Israel menginginkan pasukan multi-nasional di Gaza. Foto/AP
A
A
A
GAZA - Israel sedang mempertimbangkan untuk membentuk kekuatan militer multi-nasional di Gaza untuk mengambil alih keamanan lokal. Itu dilaporkan Axios mengutip sumber-sumber pemerintah zionis.
Menurut laporan Axios, ide tersebut datang dari Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, yang mengutarakannya saat berkunjung ke Washington awal pekan ini.
Proposal tersebut membayangkan kontingen pasukan dari negara-negara Arab dikerahkan ke Gaza untuk masa transisi terbatas. Pasukan tersebut akan ditugaskan untuk mengawal dan membantu memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan dan secara umum menjaga hukum dan ketertiban di daerah kantong tersebut. Mereka juga diharapkan membantu membentuk badan pemerintahan alternatif di Gaza.
Gallant dilaporkan meminta Washington untuk mendukung inisiatif tersebut selama pertemuannya dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin, Menteri Luar Negeri Antony Blinken, dan penasihat keamanan nasional Jake Sullivan.
Sementara itu, para pejabat Israel juga dilaporkan telah mendiskusikan proposal tersebut dalam beberapa pekan terakhir dengan perwakilan setidaknya dari tiga negara Arab, salah satunya adalah Mesir.
“Ada kemajuan dalam mempromosikan inisiatif ini baik dari segi kesediaan pemerintahan Biden untuk membahasnya dan dalam hal keterbukaan negara-negara Arab terhadap gagasan tersebut,” kata salah satu sumber, dilansir Axios.
Namun, seorang pejabat Arab yang tidak disebutkan namanya dari salah satu negara yang dilaporkan terlibat dalam perundingan tersebut mengatakan kecil kemungkinannya pasukan asing akan dikerahkan ke wilayah tersebut sampai permusuhan berakhir.
Seorang pejabat AS menambahkan bahwa langkah tersebut memerlukan undangan resmi dari Otoritas Palestina di Gaza dan hanya akan dilakukan dalam konteks solusi dua negara. Hal ini, kata sumber tersebut, membuat inisiatif ini tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat karena penolakan Israel untuk mengakui Palestina sebagai negara terpisah.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berulang kali menolak gagasan pembentukan negara Palestina setelah perang. Dia juga mengkritik resolusi Dewan Keamanan PBB yang disahkan awal pekan ini, yang menuntut gencatan senjata segera di Gaza, dan mengatakan bahwa keputusan tersebut melemahkan upaya Israel untuk membebaskan warga Israel yang ditahan oleh Hamas.
Pejuang Hamas melancarkan serangan dari Gaza ke Israel selatan pada bulan Oktober, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera banyak orang. Israel telah berjanji untuk melanjutkan operasi militernya di daerah kantong tersebut sampai mereka benar-benar melenyapkan benteng Hamas.
Menurut data terbaru Kementerian Kesehatan Palestina, lebih dari 32.000 warga Palestina telah terbunuh sejak konflik pecah.
Menurut laporan Axios, ide tersebut datang dari Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, yang mengutarakannya saat berkunjung ke Washington awal pekan ini.
Proposal tersebut membayangkan kontingen pasukan dari negara-negara Arab dikerahkan ke Gaza untuk masa transisi terbatas. Pasukan tersebut akan ditugaskan untuk mengawal dan membantu memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan dan secara umum menjaga hukum dan ketertiban di daerah kantong tersebut. Mereka juga diharapkan membantu membentuk badan pemerintahan alternatif di Gaza.
Gallant dilaporkan meminta Washington untuk mendukung inisiatif tersebut selama pertemuannya dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin, Menteri Luar Negeri Antony Blinken, dan penasihat keamanan nasional Jake Sullivan.
Sementara itu, para pejabat Israel juga dilaporkan telah mendiskusikan proposal tersebut dalam beberapa pekan terakhir dengan perwakilan setidaknya dari tiga negara Arab, salah satunya adalah Mesir.
“Ada kemajuan dalam mempromosikan inisiatif ini baik dari segi kesediaan pemerintahan Biden untuk membahasnya dan dalam hal keterbukaan negara-negara Arab terhadap gagasan tersebut,” kata salah satu sumber, dilansir Axios.
Namun, seorang pejabat Arab yang tidak disebutkan namanya dari salah satu negara yang dilaporkan terlibat dalam perundingan tersebut mengatakan kecil kemungkinannya pasukan asing akan dikerahkan ke wilayah tersebut sampai permusuhan berakhir.
Seorang pejabat AS menambahkan bahwa langkah tersebut memerlukan undangan resmi dari Otoritas Palestina di Gaza dan hanya akan dilakukan dalam konteks solusi dua negara. Hal ini, kata sumber tersebut, membuat inisiatif ini tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat karena penolakan Israel untuk mengakui Palestina sebagai negara terpisah.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berulang kali menolak gagasan pembentukan negara Palestina setelah perang. Dia juga mengkritik resolusi Dewan Keamanan PBB yang disahkan awal pekan ini, yang menuntut gencatan senjata segera di Gaza, dan mengatakan bahwa keputusan tersebut melemahkan upaya Israel untuk membebaskan warga Israel yang ditahan oleh Hamas.
Pejuang Hamas melancarkan serangan dari Gaza ke Israel selatan pada bulan Oktober, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera banyak orang. Israel telah berjanji untuk melanjutkan operasi militernya di daerah kantong tersebut sampai mereka benar-benar melenyapkan benteng Hamas.
Menurut data terbaru Kementerian Kesehatan Palestina, lebih dari 32.000 warga Palestina telah terbunuh sejak konflik pecah.
(ahm)
Lihat Juga :
