Hamas Kecam Penunjukan PM Baru Palestina Mohammad Mustafa
loading...
Hamas mengkritik penunjukkan PM Baru Palestina Mohammad Mustafa. Foto/Reuters
A
A
A
GAZA - Kelompok Islam Hamas mengkritik penunjukan “sepihak” oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas terhadap Mohammad Mustafa, sekutu dan tokoh bisnis terkemuka sebagai perdana menteri dengan mandat untuk membantu mereformasi Otoritas Palestina (PA) dan membangun kembali Gaza.
Penunjukan Mohammad Mustafa terjadi setelah meningkatnya tekanan untuk merombak badan pemerintahan wilayah Palestina yang diduduki dan meningkatkan pemerintahan di Tepi Barat yang diduduki, yang menjadi basis badan tersebut.
Hamas mengatakan keputusan itu diambil tanpa berkonsultasi meskipun baru-baru ini mengambil bagian dalam pertemuan di Moskow yang juga dihadiri oleh gerakan Fatah pimpinan Abbas untuk mengakhiri perpecahan yang telah lama melemahkan aspirasi politik Palestina.
“Kami menyatakan penolakan kami untuk melanjutkan pendekatan yang telah dan terus merugikan rakyat dan perjuangan nasional kami,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan, dilansir Reuters.
“Mengambil keputusan individu dan melakukan langkah-langkah yang dangkal dan kosong seperti membentuk pemerintahan baru tanpa konsensus nasional hanya akan memperkuat kebijakan unilateralisme dan memperdalam perpecahan.”
Pada saat perang dengan Israel, Palestina membutuhkan kepemimpinan terpadu untuk mempersiapkan pemilu demokratis yang bebas yang melibatkan seluruh komponen masyarakat mereka.
Di Tepi Barat, Fatah membalas kritik Hamas terhadap Abbas, dan menyalahkan Hamas atas apa yang menimpa Gaza sejak mereka secara sepihak melakukan “petualangan pada 7 Oktober”.
“Apakah Hamas telah berkonsultasi dengan pemimpin Palestina saat mereka sedang bernegosiasi dengan Israel dan menawarkan konsesi, dalam upaya untuk mendapatkan jaminan keselamatan pribadi para pemimpinnya sebagai imbalan?” kata pernyataan Fatah.
Sebagai presiden, Abbas tetap menjadi tokoh paling berkuasa di Otoritas Palestina, namun penunjukan pemerintahan baru menunjukkan kesediaan untuk memenuhi tuntutan internasional untuk perubahan dalam pemerintahan.
Mustafa, yang membantu mengatur rekonstruksi Gaza setelah konflik sebelumnya, ditugaskan untuk memimpin bantuan dan pembangunan kembali wilayah tersebut, yang telah hancur akibat perang selama lebih dari lima bulan, dan mereformasi lembaga-lembaga Otoritas Palestina, menurut surat penunjukan tersebut.
Penunjukan Mohammad Mustafa terjadi setelah meningkatnya tekanan untuk merombak badan pemerintahan wilayah Palestina yang diduduki dan meningkatkan pemerintahan di Tepi Barat yang diduduki, yang menjadi basis badan tersebut.
Hamas mengatakan keputusan itu diambil tanpa berkonsultasi meskipun baru-baru ini mengambil bagian dalam pertemuan di Moskow yang juga dihadiri oleh gerakan Fatah pimpinan Abbas untuk mengakhiri perpecahan yang telah lama melemahkan aspirasi politik Palestina.
“Kami menyatakan penolakan kami untuk melanjutkan pendekatan yang telah dan terus merugikan rakyat dan perjuangan nasional kami,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan, dilansir Reuters.
“Mengambil keputusan individu dan melakukan langkah-langkah yang dangkal dan kosong seperti membentuk pemerintahan baru tanpa konsensus nasional hanya akan memperkuat kebijakan unilateralisme dan memperdalam perpecahan.”
Pada saat perang dengan Israel, Palestina membutuhkan kepemimpinan terpadu untuk mempersiapkan pemilu demokratis yang bebas yang melibatkan seluruh komponen masyarakat mereka.
Di Tepi Barat, Fatah membalas kritik Hamas terhadap Abbas, dan menyalahkan Hamas atas apa yang menimpa Gaza sejak mereka secara sepihak melakukan “petualangan pada 7 Oktober”.
“Apakah Hamas telah berkonsultasi dengan pemimpin Palestina saat mereka sedang bernegosiasi dengan Israel dan menawarkan konsesi, dalam upaya untuk mendapatkan jaminan keselamatan pribadi para pemimpinnya sebagai imbalan?” kata pernyataan Fatah.
Sebagai presiden, Abbas tetap menjadi tokoh paling berkuasa di Otoritas Palestina, namun penunjukan pemerintahan baru menunjukkan kesediaan untuk memenuhi tuntutan internasional untuk perubahan dalam pemerintahan.
Mustafa, yang membantu mengatur rekonstruksi Gaza setelah konflik sebelumnya, ditugaskan untuk memimpin bantuan dan pembangunan kembali wilayah tersebut, yang telah hancur akibat perang selama lebih dari lima bulan, dan mereformasi lembaga-lembaga Otoritas Palestina, menurut surat penunjukan tersebut.
Lihat Juga :
