Hamas Kecam Penunjukan PM Baru Palestina Mohammad Mustafa
Sabtu, 16 Maret 2024 - 21:40 WIB
loading...
Hamas mengkritik penunjukkan PM Baru Palestina Mohammad Mustafa. Foto/Reuters
A
A
A
GAZA - Kelompok Islam Hamas mengkritik penunjukan “sepihak” oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas terhadap Mohammad Mustafa, sekutu dan tokoh bisnis terkemuka sebagai perdana menteri dengan mandat untuk membantu mereformasi Otoritas Palestina (PA) dan membangun kembali Gaza.
Penunjukan Mohammad Mustafa terjadi setelah meningkatnya tekanan untuk merombak badan pemerintahan wilayah Palestina yang diduduki dan meningkatkan pemerintahan di Tepi Barat yang diduduki, yang menjadi basis badan tersebut.
Hamas mengatakan keputusan itu diambil tanpa berkonsultasi meskipun baru-baru ini mengambil bagian dalam pertemuan di Moskow yang juga dihadiri oleh gerakan Fatah pimpinan Abbas untuk mengakhiri perpecahan yang telah lama melemahkan aspirasi politik Palestina.
“Kami menyatakan penolakan kami untuk melanjutkan pendekatan yang telah dan terus merugikan rakyat dan perjuangan nasional kami,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan, dilansir Reuters.
“Mengambil keputusan individu dan melakukan langkah-langkah yang dangkal dan kosong seperti membentuk pemerintahan baru tanpa konsensus nasional hanya akan memperkuat kebijakan unilateralisme dan memperdalam perpecahan.”
Pada saat perang dengan Israel, Palestina membutuhkan kepemimpinan terpadu untuk mempersiapkan pemilu demokratis yang bebas yang melibatkan seluruh komponen masyarakat mereka.
Penunjukan Mohammad Mustafa terjadi setelah meningkatnya tekanan untuk merombak badan pemerintahan wilayah Palestina yang diduduki dan meningkatkan pemerintahan di Tepi Barat yang diduduki, yang menjadi basis badan tersebut.
Hamas mengatakan keputusan itu diambil tanpa berkonsultasi meskipun baru-baru ini mengambil bagian dalam pertemuan di Moskow yang juga dihadiri oleh gerakan Fatah pimpinan Abbas untuk mengakhiri perpecahan yang telah lama melemahkan aspirasi politik Palestina.
“Kami menyatakan penolakan kami untuk melanjutkan pendekatan yang telah dan terus merugikan rakyat dan perjuangan nasional kami,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan, dilansir Reuters.
“Mengambil keputusan individu dan melakukan langkah-langkah yang dangkal dan kosong seperti membentuk pemerintahan baru tanpa konsensus nasional hanya akan memperkuat kebijakan unilateralisme dan memperdalam perpecahan.”
Pada saat perang dengan Israel, Palestina membutuhkan kepemimpinan terpadu untuk mempersiapkan pemilu demokratis yang bebas yang melibatkan seluruh komponen masyarakat mereka.
Lihat Juga :
