AS Akhiri Sumber Bantuan Terakhir untuk Palestina

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) memblokir jutaan dolar untuk program yang membangun hubungan Israel dan Palestina. Begitu laporan yang diturunkan oleh New York Times.

Mengutip pejabat dan mantan pejabat AS, laporan itu mengatakan langkah untuk mencegah warga Palestina - termasuk, dalam banyak kasus, anak-anak - memanfaatkan dana dari saluran bantuan AS yang tersisa bagi warga sipil Palestina sudah tertutup.

Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), Manajemen Konflik dan Program Mitigasi, dan Kids4Peace adalah salah satu program yang dilarang oleh Presiden AS Donald Trump untuk mengalokasikan dana.

"Pada dasarnya, USAID dihadapkan pada pilihan untuk menutup program dan kehilangan dana, atau mempertahankan sesuatu. Mereka memutuskan untuk mendukung program yang melibatkan orang Yahudi Israel dan Arab Israel," kata Tim Rieser, asisten kebijakan luar negeri untuk Senator Patrick Leahy, dikutip oleh New York Times.

USAID mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat bahwa saat ini tidak dapat melibatkan warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza sebagai akibat dari keputusan pemerintah baru-baru ini mengenai bantuan Palestina.

Jason Greenblatt, asisten Trump dan perwakilan khusus untuk negosiasi internasional, pada hari Jumat berbagi cerita New York Times di Twitter.

"Baik anak-anak Palestina dan Israel akan kalah, dan program-program ini akan menjadi tidak berarti, jika Otoritas Palestina terus mengutuk rencana yang belum mereka lihat & menolak untuk terlibat di dalamnya. Mudah-mudahan Otoritas Palestina akan mengambil peranan penting ... mari kita lihat ..," kata Greenblatt di Twitter seperti dikutip dari Anadolu, Minggu (16/9/2018).

Pemerintah AS pada hari Senin mengumumkan penutupan kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington, yang juga berfungsi sebagai kedutaan Palestina.

Khususnya, langkah itu muncul tak lama setelah AS membatalkan semua pendanaan untuk UNRWA, badan pengungsi Palestina yang kekurangan uang.

Keputusan itu juga muncul ketika pemerintah AS bersiap untuk mengungkap rencana perdamaian kontroversial Timur Tengah, yang rinciannya belum diumumkan.

Pejabat Palestina, bagaimanapun, telah menolak peran AS dalam proses perdamaian sejak Trump secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel tahun lalu.