Sanksi AS Tampar Perusahaan Rusia dan China
Kamis, 13 September 2018 - 23:55 WIB
Sanksi AS Tampar Perusahaan Rusia dan China
A
A
A
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada perusahaan teknologi yang berbasis di China, CEO asal Korea Utara (Korut) dan anak perusahaan Rusia. Individu dan entitas itu dituding telah memindahkan dana gelap ke Korut yang melanggar sanksi AS.
Sanksi baru ini dijatuhkan kepada Yanbian Silverstar Network Technology Co yang berbasis di China, kepala eksekutif asal Korut Jong Song-hwa, dan perusahaan yang berbasis di Rusia, Volasys Silver Star. Demikian pernyataan yang dikeluarkan Departemen Keuangan AS.
"Tindakan ini dimaksudkan untuk menghentikan aliran pendapatan gelap ke Korea Utara dari para pekerja teknologi informasi di luar negeri yang menyamarkan identitas mereka yang sebenarnya dan bersembunyi di balik perusahaan depan, alias, dan warga negara ketiga," kata Menteri Keuangan Steven Mnuchin dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters, Kamis (13/9/2018).
Mnuchin memperingatkan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia untuk mengambil tindakan pencegahan guna memastikan bahwa mereka secara tidak sadar mempekerjakan pekerja Korea Utara untuk proyek-proyek teknologi.
Pemerintah Trump telah mempertahankan tekanan terhadap Pyongyang melalui sanksi dalam upaya untuk meyakinkan Korut agar menyerahkan senjata nuklirnya, yang merupakan ancaman bagi AS.
Presiden Donald Trump bertemu dengan pemimpin Korut Kim Jong-un pada bulan Juni lalu di Singapura. Dalam pertemuan itu, Kim setuju dalam arti luas untuk bekerja menuju denuklirisasi di semenanjung Korea. Namun Korut tidak memberikan indikasi bahwa mereka bersedia menyerahkan senjatanya secara sepihak, seperti yang diminta oleh pemerintahan Trump.
Washington juga menuduh Rusia melanggar sanksi PBB terhadap Korut dengan memberikan izin kerja kepada para pekerja asal negera tertutup itu meski Rusia menolak tuduhan tersebut.
Sanksi baru ini dijatuhkan kepada Yanbian Silverstar Network Technology Co yang berbasis di China, kepala eksekutif asal Korut Jong Song-hwa, dan perusahaan yang berbasis di Rusia, Volasys Silver Star. Demikian pernyataan yang dikeluarkan Departemen Keuangan AS.
"Tindakan ini dimaksudkan untuk menghentikan aliran pendapatan gelap ke Korea Utara dari para pekerja teknologi informasi di luar negeri yang menyamarkan identitas mereka yang sebenarnya dan bersembunyi di balik perusahaan depan, alias, dan warga negara ketiga," kata Menteri Keuangan Steven Mnuchin dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters, Kamis (13/9/2018).
Mnuchin memperingatkan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia untuk mengambil tindakan pencegahan guna memastikan bahwa mereka secara tidak sadar mempekerjakan pekerja Korea Utara untuk proyek-proyek teknologi.
Pemerintah Trump telah mempertahankan tekanan terhadap Pyongyang melalui sanksi dalam upaya untuk meyakinkan Korut agar menyerahkan senjata nuklirnya, yang merupakan ancaman bagi AS.
Presiden Donald Trump bertemu dengan pemimpin Korut Kim Jong-un pada bulan Juni lalu di Singapura. Dalam pertemuan itu, Kim setuju dalam arti luas untuk bekerja menuju denuklirisasi di semenanjung Korea. Namun Korut tidak memberikan indikasi bahwa mereka bersedia menyerahkan senjatanya secara sepihak, seperti yang diminta oleh pemerintahan Trump.
Washington juga menuduh Rusia melanggar sanksi PBB terhadap Korut dengan memberikan izin kerja kepada para pekerja asal negera tertutup itu meski Rusia menolak tuduhan tersebut.
(ian)
