5 Fakta Pemerintahan Baru Palestina, Termasuk Buang Hamas?

4. Dampak Jangka Pendek dari Pemerintahan Baru Palestina

Pemerintahan Palestina saat ini telah menyaksikan periode ketidakstabilan besar-besaran di Tepi Barat, termasuk meningkatnya kekerasan pemukim Israel dan krisis ekonomi.

Kondisi itu diperburuk oleh perang Israel-Hamas serta keputusan pemerintah Israel untuk menahan pendapatan pajak Palestina, sumber utama pendapatan PA.

“Melakukan hal-hal minimal seperti memberikan pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain adalah hal yang mustahil,” kata Mustafa.

“Pergantian personel di PA tidak menghilangkan hambatan tersebut.”

Dalam konferensi pers hari Selasa lalu, Zomlot mengakui bahwa pemerintah Palestina tidak dapat berfungsi tanpa kendali atas pendapatan, sumber daya, atau perbatasannya sendiri.

“Sangat penting bagi kami untuk memastikan bahwa pemerintahan baru dapat berjalan dan hal ini merupakan pembicaraan yang kami lakukan dengan mitra regional dan internasional kami," paparnya.

5. Pesimistis Akan Ada Pemilu Baru Palestina?

Pemilu belum pernah diadakan di wilayah Palestina—yang diduduki Israel—selama hampir dua dekade.

Terakhir kali warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza memberikan suara mereka adalah pada tahun 2006, ketika kelompok Hamas mengalahkan gerakan sekuler Fatah dalam Pemilihan Dewan Legislatif, yang pada akhirnya mengakibatkan pengusiran mereka dari Jalur Gaza.

Sejak itu, kendali administratif atas wilayah Palestina telah terbagi antara Hamas di Gaza dan Fatah di Tepi Barat, tempat Abbas memerintah berdasarkan keputusan presiden sejak memenangkan masa jabatan empat tahun pertamanya pada tahun 2005.

Tidak ada pemilihan presiden berikutnya yang diadakan sejak itu.

“Hal ini diperkirakan tidak akan terjadi dalam waktu dekat,” kata Zomlot kepada TIME mengenai pemilu baru, dan menekankan bahwa mengatasi krisis yang mendesak harus menjadi prioritas pertama.

Namun dia menambahkan bahwa pemungutan suara baru harus dilakukan dalam hitungan “bulan, bukan tahun.”