5 Fakta Pemerintahan Baru Palestina, Termasuk Buang Hamas?
Senin, 04 Maret 2024 - 14:32 WIB
loading...
A
A
A
Pada bulan Januari, Mustafa memimpin delegasi Palestina di Forum Ekonomi Dunia di Davos, di mana dia mengatakan kepada hadirin: "Jalan terbaik bagi kita semua—termasuk Israel—adalah menjadi negara bagi rakyat Palestina, perdamaian bagi semua orang, dan keamanan bagi semua orang. Semakin cepat kita melakukan hal ini, semakin baik.”
PA, yang dibentuk 30 tahun lalu sebagai pemerintahan sementara setelah perjanjian damai Oslo, saat ini menjalankan pemerintahan terbatas di sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel dan tidak ada pemerintahan di Gaza, tempat mereka diusir oleh kelompok Hamas setelah pemilu Palestina tahun 2006.
Walaupun PA yang direformasi merupakan pilihan yang lebih disukai AS dan negara-negara lain untuk memerintah Tepi Barat dan Gaza sebagai bagian dari dorongan baru bagi solusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan, badan pemerintahan tersebut kurang populer di kalangan warga Palestina.
Beberapa warga menganggapnya sebagai subkontraktor pendudukan militer Israel yang menghukum.
Memang benar, jajak pendapat pada bulan Desember yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina menemukan bahwa hampir 60% responden di Tepi Barat dan Gaza mendukung pembubaran Otoritas Palestina—persentase tertinggi yang pernah tercatat dalam jajak pendapat PSR.
Tuntutan pengunduran diri Abbas bahkan lebih tinggi lagi, yakni sekitar 90%.
Pemerintahan teknokratis baru diperkirakan terdiri dari tokoh-tokoh independen yang tidak berafiliasi dengan faksi Palestina mana pun, termasuk Hamas.
Oleh karena itu, Mustafa dari International Crisis Group mengatakan, pembentukan pemerintahan baru tidak akan ditentukan oleh kelompok militan, dan juga tidak akan melibatkan anggotanya.
“Komunitas internasional telah menyatakan dengan sangat jelas bahwa mereka tidak akan terlibat dalam diplomasi tingkat tinggi apa pun dengan Hamas,” kata Mustafa.
"Jadi gagasan untuk melibatkan mereka dalam pemerintahan apa pun bukanlah sebuah usulan yang bisa diterapkan Sekarang."
Namun, Mustafa menambahkan bahwa ada harapan bahwa mantan pegawai sipil Hamas di Gaza akan selalu terlibat dalam pemerintahan sehari-hari di Jalur Gaza dengan syarat bahwa orang-orang tersebut tidak terlibat dalam sayap militer Hamas.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak kemungkinan peran Otoritas Palestina di Gaza setelah perang dengan Hamas berakhir nanti.
Sebaliknya, dia menawarkan visinya sendiri untuk apa yang disebut “hari setelah” perang, yang mengusulkan agar Israel mempertahankan kendali tanpa batas atas Tepi Barat dan Gaza, sehingga mensterilkan kemungkinan pembentukan Negara Palestina—yang mana pemerintah Israel juga menolak.
“Israel mengirimkan sinyal yang sangat jelas ke sini bahwa otonomi Palestina—apalagi penentuan nasib sendiri—tidak mungkin dilakukan,” kata Mustafa.
PA, yang dibentuk 30 tahun lalu sebagai pemerintahan sementara setelah perjanjian damai Oslo, saat ini menjalankan pemerintahan terbatas di sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel dan tidak ada pemerintahan di Gaza, tempat mereka diusir oleh kelompok Hamas setelah pemilu Palestina tahun 2006.
Walaupun PA yang direformasi merupakan pilihan yang lebih disukai AS dan negara-negara lain untuk memerintah Tepi Barat dan Gaza sebagai bagian dari dorongan baru bagi solusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan, badan pemerintahan tersebut kurang populer di kalangan warga Palestina.
Beberapa warga menganggapnya sebagai subkontraktor pendudukan militer Israel yang menghukum.
Memang benar, jajak pendapat pada bulan Desember yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina menemukan bahwa hampir 60% responden di Tepi Barat dan Gaza mendukung pembubaran Otoritas Palestina—persentase tertinggi yang pernah tercatat dalam jajak pendapat PSR.
Tuntutan pengunduran diri Abbas bahkan lebih tinggi lagi, yakni sekitar 90%.
2. Isyarat Hamas Dibuang dari Pemerintahan Baru Palestina
Pemerintahan teknokratis baru diperkirakan terdiri dari tokoh-tokoh independen yang tidak berafiliasi dengan faksi Palestina mana pun, termasuk Hamas.
Oleh karena itu, Mustafa dari International Crisis Group mengatakan, pembentukan pemerintahan baru tidak akan ditentukan oleh kelompok militan, dan juga tidak akan melibatkan anggotanya.
“Komunitas internasional telah menyatakan dengan sangat jelas bahwa mereka tidak akan terlibat dalam diplomasi tingkat tinggi apa pun dengan Hamas,” kata Mustafa.
"Jadi gagasan untuk melibatkan mereka dalam pemerintahan apa pun bukanlah sebuah usulan yang bisa diterapkan Sekarang."
Namun, Mustafa menambahkan bahwa ada harapan bahwa mantan pegawai sipil Hamas di Gaza akan selalu terlibat dalam pemerintahan sehari-hari di Jalur Gaza dengan syarat bahwa orang-orang tersebut tidak terlibat dalam sayap militer Hamas.
3. Israel Menolak Peran Palestina atas Gaza
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak kemungkinan peran Otoritas Palestina di Gaza setelah perang dengan Hamas berakhir nanti.
Sebaliknya, dia menawarkan visinya sendiri untuk apa yang disebut “hari setelah” perang, yang mengusulkan agar Israel mempertahankan kendali tanpa batas atas Tepi Barat dan Gaza, sehingga mensterilkan kemungkinan pembentukan Negara Palestina—yang mana pemerintah Israel juga menolak.
“Israel mengirimkan sinyal yang sangat jelas ke sini bahwa otonomi Palestina—apalagi penentuan nasib sendiri—tidak mungkin dilakukan,” kata Mustafa.
Lihat Juga :
