5 Fakta Pemerintahan Baru Palestina, Termasuk Buang Hamas?
Senin, 04 Maret 2024 - 14:32 WIB
loading...
Ada beberapa fakta menarik perihal pemerintahan baru Palestina yang akan dibentuk, termasuk kemungkinan membuang Hamas. Foto/REUTERS
A
A
A
JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammad Shtayyeh dan pemerintahannya mengajukan pengunduran diri mereka kepada Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas pada 26 Februari 2024.
Banyak pengamat menganggap itu sebagai langkah pertama menuju pembentukan pemerintahan teknokratis Palestina yang baru untuk mengatur wilayah Palestina dan mengawasi rekonstruksi Gaza setelah perang Israel-Hamas berakhir nanti.
“Keputusan untuk mengundurkan diri diambil mengingat eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Tepi Barat dan Yerusalem serta perang, genosida, dan kelaparan di Jalur Gaza,” kata Shtayyeh dalam pengumumannya.
Baca Juga: Poin-poin Penting Kesepakatan Gencatan Senjata Terbaru Israel-Hamas
"Tahap berikutnya dan tantangan-tantangannya memerlukan pembentukan pemerintahan baru dan pengaturan politik yang mempertimbangkan realitas baru di Gaza dan perlunya konsensus orang-orang Palestina berdasarkan persatuan Palestina dan perluasan kesatuan otoritas atas tanah Palestina.”
Presiden Abbas, yang memimpin Otoritas Palestina (PA) yang mengelola bagian-bagian tertentu Tepi Barat yang diduduki Israel, menerima pengunduran diri tersebut dan meminta pemerintahan Shtayyeh untuk tetap dalam kapasitas sementara sampai pemerintahan baru ditunjuk.
5 Fakta Tentang Pemerintahan Baru Palestina yang Akan Dibentuk
Pengunduran diri PM Shtayyeh dan pemerintahannya merupakan perombakan kabinet yang menyeluruh, kata Tahani Mustafa, seorang analis senior Palestina di International Crisis Group, kepada TIME.
Perombakan ini, menurutnya, dapat dibaca sebagai upaya untuk memenuhi tuntutan Amerika Serikat (AS) dan negara-negara lain agar pembentukan Otoritas Palestina yang direvitalisasi, di mana Gaza dan Tepi Barat dapat dipersatukan kembali di bawah satu struktur pemerintahan setelah perang Israel-Hamas.
Husam Zomlot, duta besar Palestina untuk Inggris, mengatakan kepada wartawan bahwa pembentukan pemerintahan baru merupakan upaya untuk memulai dari awal demi kepentingan persatuan rakyat Palestina.
Dia menambahkan bahwa pembentukan pemerintahan baru tidak akan melibatkan faksi politik apa pun.
“Ini bukan waktunya untuk faksi politik,” katanya. “Inilah waktunya bagi rakyat Palestina.”
Di antara mereka yang diperkirakan akan dimasukkan dalam pemerintahan baru ini adalah Mohammad Mustafa, mantan pejabat Bank Dunia dan ketua Dana Investasi Palestina, yang diperkirakan akan ditunjuk oleh Abbas sebagai PM baru Palestina.
Dikenal luas sebagai teknokrat independen, Mustafa sebelumnya menjabat sebagai menteri ekonomi dan wakil perdana menteri, dan pada saat itu ia terlibat dalam rekonstruksi Gaza setelah perang tahun 2014.
Banyak pengamat menganggap itu sebagai langkah pertama menuju pembentukan pemerintahan teknokratis Palestina yang baru untuk mengatur wilayah Palestina dan mengawasi rekonstruksi Gaza setelah perang Israel-Hamas berakhir nanti.
“Keputusan untuk mengundurkan diri diambil mengingat eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Tepi Barat dan Yerusalem serta perang, genosida, dan kelaparan di Jalur Gaza,” kata Shtayyeh dalam pengumumannya.
Baca Juga: Poin-poin Penting Kesepakatan Gencatan Senjata Terbaru Israel-Hamas
"Tahap berikutnya dan tantangan-tantangannya memerlukan pembentukan pemerintahan baru dan pengaturan politik yang mempertimbangkan realitas baru di Gaza dan perlunya konsensus orang-orang Palestina berdasarkan persatuan Palestina dan perluasan kesatuan otoritas atas tanah Palestina.”
Presiden Abbas, yang memimpin Otoritas Palestina (PA) yang mengelola bagian-bagian tertentu Tepi Barat yang diduduki Israel, menerima pengunduran diri tersebut dan meminta pemerintahan Shtayyeh untuk tetap dalam kapasitas sementara sampai pemerintahan baru ditunjuk.
5 Fakta Tentang Pemerintahan Baru Palestina yang Akan Dibentuk
1. Faktor yang Mendorong Perombakan Pemerintah Palestina
Pengunduran diri PM Shtayyeh dan pemerintahannya merupakan perombakan kabinet yang menyeluruh, kata Tahani Mustafa, seorang analis senior Palestina di International Crisis Group, kepada TIME.
Perombakan ini, menurutnya, dapat dibaca sebagai upaya untuk memenuhi tuntutan Amerika Serikat (AS) dan negara-negara lain agar pembentukan Otoritas Palestina yang direvitalisasi, di mana Gaza dan Tepi Barat dapat dipersatukan kembali di bawah satu struktur pemerintahan setelah perang Israel-Hamas.
Husam Zomlot, duta besar Palestina untuk Inggris, mengatakan kepada wartawan bahwa pembentukan pemerintahan baru merupakan upaya untuk memulai dari awal demi kepentingan persatuan rakyat Palestina.
Dia menambahkan bahwa pembentukan pemerintahan baru tidak akan melibatkan faksi politik apa pun.
“Ini bukan waktunya untuk faksi politik,” katanya. “Inilah waktunya bagi rakyat Palestina.”
Di antara mereka yang diperkirakan akan dimasukkan dalam pemerintahan baru ini adalah Mohammad Mustafa, mantan pejabat Bank Dunia dan ketua Dana Investasi Palestina, yang diperkirakan akan ditunjuk oleh Abbas sebagai PM baru Palestina.
Dikenal luas sebagai teknokrat independen, Mustafa sebelumnya menjabat sebagai menteri ekonomi dan wakil perdana menteri, dan pada saat itu ia terlibat dalam rekonstruksi Gaza setelah perang tahun 2014.
Lihat Juga :
