China Tolak Laporan PBB yang Sebut Sejuta Warga Uighur Ditahan
Senin, 13 Agustus 2018 - 17:29 WIB
China Tolak Laporan PBB yang Sebut Sejuta Warga Uighur Ditahan
A
A
A
BEIJING - Pemerintah China menolak tuduhan dari panel HAM PBB bahwa sekitar 1 juta orang Uighur ditahan di kamp-kamp interniran di wilayah otonomi Xinjiang. Beijing tegaskan, bahwa mereka menindak kejahatan ekstrimis dan teroris yang mengatasnamakan agama.
Gay McDougall, anggota Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial, mengatakan pada hari Jumat bahwa pihkanya telah menerima banyak laporan yang dapat dipercaya yang menyebut 1 juta warga etnis Uighur di China ditahan. Mereka ditahan di kamp-kamp interniran yang diselimuti rahasia.Komunitas Uighur didominasi warga Muslim. Di Xinjiang, komunitas Uighur dilaporkan kerap terlibat konflik dengan komunitas etnis Han.
China melalui delegasinya di PBB menjawab tuduhan itu dengan menegaskan bahwa Beijing menekan kejahatan ekstremis dan teroris di Xinjiang sesuai dengan hukum. "Tidak menargetkan minoritas etnis tertentu atau melakukan 'de-Islamisasi'dari wilayah barat laut," kata delegasi China, seperti dikutip Reuters, Senin (13/8/2018).
"Mereka yang ditipu oleh ekstremisme agama akan dibantu dengan pemukiman kembali dan (diberi) pendidikan ulang," lanjut dia.
Sebelumnya, tabloid yang dikelola negara China mengklaim pemerintah telah mencegah "tragedi besar" di Xinjiang dengan memperjuangkan keamanan di wilayah barat laut negara tersebut. Klaim itu sebagai respons atas laporan PBB bahwa 1 juta warga Uighur ditahan di kamp interniran yang diselimuti rahasia.
Dalam editorial versi bahasa China dan Inggris, tabloid yang dikelola negara China; Global Times, mengatakan kritik terhadap catatan hak asasi manusia (HAM) di Xinjiang bertujuan untuk mengacaukan masalah di sana dan menghancurkan stabilitas yang diperoleh dengan susah payah.
Menurut media itu, kehadiran pasukan keamanan China di sana telah mencegah Xinjiang menjadi Suriah atau pun Libya.
"Tidak ada keraguan bahwa perdamaian dan stabilitas di Xinjiang saat ini sebagian disebabkan oleh tingginya intensitas peraturan. Polisi dan pos keamanan dapat dilihat di mana-mana di Xinjiang," tulis tabloid tersebut, Senin (13/8/2018).
"Tapi ini adalah fase yang Xinjiang harus lalui dalam membangun kembali perdamaian dan kemakmuran dan akan bertransisi menuju pemerintahan yang normal," lanjut editorial media tersebut.
Menurut Global Times, menjaga perdamaian dan stabilitas adalah kepentingan dasar orang-orang di Xinjiang dan seluruh China.
"Perubahan situasi keamanan Xinjiang telah mencegah tragedi besar dan menyelamatkan banyak nyawa, berkat hukum China yang kuat dan kekuatan penguasa yang kuat dari Partai Komunis China," imbuh editorial tersebut.
"Apa yang telah dibenci Barat telah menghancurkan banyak negara dan wilayah. Ketika pengaruh jahat yang sama menyebar di Xinjiang, itu dikekang secara meyakinkan."
Masih menurut media pemerintah tersebut, tidak ada ruang di Xinjiang untuk opini publik Barat yang merusak. Semua langkah harus diambil untuk memastikan stabilitasnya.
"Perdamaian dan stabilitas harus datang di atas segalanya. Dengan ini sebagai tujuan, semua langkah dapat dicoba. Kita harus berpegang pada keyakinan kita bahwa menjauhkan gejolak dari Xinjiang adalah hak asasi manusia terbesar," tulis Global Times.
Gay McDougall, anggota Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial, mengatakan pada hari Jumat bahwa pihkanya telah menerima banyak laporan yang dapat dipercaya yang menyebut 1 juta warga etnis Uighur di China ditahan. Mereka ditahan di kamp-kamp interniran yang diselimuti rahasia.Komunitas Uighur didominasi warga Muslim. Di Xinjiang, komunitas Uighur dilaporkan kerap terlibat konflik dengan komunitas etnis Han.
China melalui delegasinya di PBB menjawab tuduhan itu dengan menegaskan bahwa Beijing menekan kejahatan ekstremis dan teroris di Xinjiang sesuai dengan hukum. "Tidak menargetkan minoritas etnis tertentu atau melakukan 'de-Islamisasi'dari wilayah barat laut," kata delegasi China, seperti dikutip Reuters, Senin (13/8/2018).
"Mereka yang ditipu oleh ekstremisme agama akan dibantu dengan pemukiman kembali dan (diberi) pendidikan ulang," lanjut dia.
Sebelumnya, tabloid yang dikelola negara China mengklaim pemerintah telah mencegah "tragedi besar" di Xinjiang dengan memperjuangkan keamanan di wilayah barat laut negara tersebut. Klaim itu sebagai respons atas laporan PBB bahwa 1 juta warga Uighur ditahan di kamp interniran yang diselimuti rahasia.
Dalam editorial versi bahasa China dan Inggris, tabloid yang dikelola negara China; Global Times, mengatakan kritik terhadap catatan hak asasi manusia (HAM) di Xinjiang bertujuan untuk mengacaukan masalah di sana dan menghancurkan stabilitas yang diperoleh dengan susah payah.
Menurut media itu, kehadiran pasukan keamanan China di sana telah mencegah Xinjiang menjadi Suriah atau pun Libya.
"Tidak ada keraguan bahwa perdamaian dan stabilitas di Xinjiang saat ini sebagian disebabkan oleh tingginya intensitas peraturan. Polisi dan pos keamanan dapat dilihat di mana-mana di Xinjiang," tulis tabloid tersebut, Senin (13/8/2018).
"Tapi ini adalah fase yang Xinjiang harus lalui dalam membangun kembali perdamaian dan kemakmuran dan akan bertransisi menuju pemerintahan yang normal," lanjut editorial media tersebut.
Menurut Global Times, menjaga perdamaian dan stabilitas adalah kepentingan dasar orang-orang di Xinjiang dan seluruh China.
"Perubahan situasi keamanan Xinjiang telah mencegah tragedi besar dan menyelamatkan banyak nyawa, berkat hukum China yang kuat dan kekuatan penguasa yang kuat dari Partai Komunis China," imbuh editorial tersebut.
"Apa yang telah dibenci Barat telah menghancurkan banyak negara dan wilayah. Ketika pengaruh jahat yang sama menyebar di Xinjiang, itu dikekang secara meyakinkan."
Masih menurut media pemerintah tersebut, tidak ada ruang di Xinjiang untuk opini publik Barat yang merusak. Semua langkah harus diambil untuk memastikan stabilitasnya.
"Perdamaian dan stabilitas harus datang di atas segalanya. Dengan ini sebagai tujuan, semua langkah dapat dicoba. Kita harus berpegang pada keyakinan kita bahwa menjauhkan gejolak dari Xinjiang adalah hak asasi manusia terbesar," tulis Global Times.
(mas)
