Israel Larang Salat di Masjid Al-Aqsa, Hamas: Perang Agama Berkobar

GAZA - Gerakan perlawanan Palestina, Hamas , mengecam rencana Israel untuk membatasi masuknya warga Palestina ke kompleks Masjid al-Aqsa selama bulan suci Ramadhan. Hamas memperingatkan bahwa tindakan tersebut akan memperburuk situasi.

“Ledakan kemarahan menunggu untuk diledakkan di hadapan rezim pendudukan sebagai respons terhadap pembatasan ibadah di Masjid al-Aqsa selama Ramadhan,” kata Izzat al-Rishq, anggota biro politik Hamas, dilansir Press TV.

Sebelumnya, Hamas mengecam keras rencana Israel untuk membatasi akses warga Palestina ke Masjid al-Aqsa selama bulan Ramadhan, dan menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan cerminan dari kejahatan Zionis dan perang agama yang dilakukan oleh elemen garis keras di pemerintahan Israel terhadap rakyat Palestina.

Dalam sebuah pernyataan, kelompok yang berbasis di Gaza mengatakan pembatasan tersebut merupakan “pelanggaran terhadap kebebasan beribadah” di tempat suci tersebut, dan menambahkan bahwa rencana tersebut menunjukkan niat Israel untuk meningkatkan serangannya terhadap masjid tersebut selama bulan puasa.



Pernyataan tersebut meminta warga Palestina di Timur al-Quds, Tepi Barat yang diduduki, dan wilayah yang diduduki pada tahun 1948 untuk menolak dan menolak “keputusan kriminal” ini, dan mendesak mereka untuk “mengambil tindakan dan berbondong-bondong ke Masjid al-Aqsa.”

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memberikan lampu hijau terhadap rekomendasi Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan menyetujui pembatasan masuknya warga Palestina ke Masjid al-Aqsa selama Ramadhan.

Sejumlah warga Palestina dilaporkan akan diizinkan memasuki masjid selama bulan tersebut.

Beberapa media berbahasa Ibrani, termasuk saluran televisi Keshet 12, melaporkan dalam dua hari terakhir bahwa layanan keamanan internal Israel, Shin Bet, telah memperingatkan rezim Tel Aviv yang melarang warga Palestina memasuki Masjid al-Aqsa selama Ramadhan “ dapat menyebabkan gangguan besar.”

Badan tersebut memperingatkan bahwa keputusan ini dapat menyebabkan gangguan yang lebih “berbahaya” daripada meletusnya ketegangan di al-Quds, Tepi Barat, dan wilayah-wilayah pendudukan tahun 1948.