Sekjen PBB Tuntut Lebanon Larang Hizbullah Dapatkan Senjata
Minggu, 20 Mei 2018 - 15:47 WIB
Sekjen PBB Tuntut Lebanon Larang Hizbullah Dapatkan Senjata
A
A
A
NEW YORK - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres, menuntut pemerintah Lebanon untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melarang Hizbullah memperoleh senjata. Peringatan ini dampak dari keterlibatan Hizbullah dalam krisis Suriah.
Guterres menuangkan tuntutannya itu dalam laporan terbarunya tentang pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1559. Resolusi ini menyangkut penarikan pasukan asing dari Lebanon dan perlucutan senjata milisi.
Dalam laporannya, Gutteres memperingatkan bahwa proliferasi senjata yang tersebar luas di luar kendali Negara, dikombinasikan dengan keberadaan terus-menerus milisi bersenjata berat, merusak keamanan warga negara Lebanon.
Guterres mengatakan dia sangat prihatin bahwa Hizbullah terus beroperasi di luar kendali negara Lebanon dengan memiliki senjata di luar kendali pemerintah.
Pria asal Portugal itu mengatakan dia juga memperingatkan dampak dari keterlibatan Hizbullah dalam perang Suriah. Ia mengatakan intervensi seperti itu menunjukkan kegagalan Hizbullah melucuti senjata dan penolakannya untuk bertanggung jawab di depan lembaga-lembaga negara Lebanon.
Guterres juga menyatakan keprihatinannya tentang informasi yang melaporkan keterlibatan Hizbullah dan anggota Lebanon lainnya dalam pertempuran yang tersebar di wilayah-wilayah lain, sebuah perkembangan yang membawa ancaman yang melibatkan Lebanon dalam konflik regional.
Guterres pun menyoroti kunjungan yang dilakukan oleh para pemimpin dari milisi Asaib Ahl al-Haq yang didukung Iran dan milisi Syiah Irak lainnya di daerah perbatasan antara Libanon dan Israel.
“Kunjungan tidak sah anggota milisi asing ke selatan Lebanon merusak otoritas negara dan bertentangan dengan semangat kebijakan pemisahan diri," katanya seperti dikutip dari Asharq Al-Awsat, Minggu (20/5/2018).
Dia menuntut Hizbullah dan semua pihak yang peduli untuk menghentikan kegiatan militer di dalam atau di luar Lebanon.
Sekjen PBB kemudian menyerukan kepada pemerintah Lebanon untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melarang Hizbullah dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya dari memperoleh senjata dan membangun kapasitas paramiliter di luar otoritas Negara.
Guterres menuangkan tuntutannya itu dalam laporan terbarunya tentang pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1559. Resolusi ini menyangkut penarikan pasukan asing dari Lebanon dan perlucutan senjata milisi.
Dalam laporannya, Gutteres memperingatkan bahwa proliferasi senjata yang tersebar luas di luar kendali Negara, dikombinasikan dengan keberadaan terus-menerus milisi bersenjata berat, merusak keamanan warga negara Lebanon.
Guterres mengatakan dia sangat prihatin bahwa Hizbullah terus beroperasi di luar kendali negara Lebanon dengan memiliki senjata di luar kendali pemerintah.
Pria asal Portugal itu mengatakan dia juga memperingatkan dampak dari keterlibatan Hizbullah dalam perang Suriah. Ia mengatakan intervensi seperti itu menunjukkan kegagalan Hizbullah melucuti senjata dan penolakannya untuk bertanggung jawab di depan lembaga-lembaga negara Lebanon.
Guterres juga menyatakan keprihatinannya tentang informasi yang melaporkan keterlibatan Hizbullah dan anggota Lebanon lainnya dalam pertempuran yang tersebar di wilayah-wilayah lain, sebuah perkembangan yang membawa ancaman yang melibatkan Lebanon dalam konflik regional.
Guterres pun menyoroti kunjungan yang dilakukan oleh para pemimpin dari milisi Asaib Ahl al-Haq yang didukung Iran dan milisi Syiah Irak lainnya di daerah perbatasan antara Libanon dan Israel.
“Kunjungan tidak sah anggota milisi asing ke selatan Lebanon merusak otoritas negara dan bertentangan dengan semangat kebijakan pemisahan diri," katanya seperti dikutip dari Asharq Al-Awsat, Minggu (20/5/2018).
Dia menuntut Hizbullah dan semua pihak yang peduli untuk menghentikan kegiatan militer di dalam atau di luar Lebanon.
Sekjen PBB kemudian menyerukan kepada pemerintah Lebanon untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melarang Hizbullah dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya dari memperoleh senjata dan membangun kapasitas paramiliter di luar otoritas Negara.
(ian)
