Tentara Bayaran Asal Prancis yang Berperang di Ukraina Dibantai Rusia
loading...
Rusia membantai banyak tentara bayaran asing di Ukraina. Foto/Reuters
A
A
A
MOSKOW - Beberapa warga negara Prancis telah mendaftar untuk berperang di militer Ukraina. Menteri Pertahanan Prancis Sebastien Lecornu mengakui hal tersebut. Klaim tersebut setelah Rusia berhasil membantai puluhan tentara bayaran asal Prancis di Ukraina.
Itu tampaknya bertentangan dengan klaim sebelumnya oleh Kementerian Luar Negeri bahwa Paris tidak memiliki tentara bayaran di Kiev atau di mana pun.
Awal pekan ini, militer Rusia mengumumkan telah membunuh lebih dari 60 tentara bayaran asing dalam serangan tepat di Kharkov, dan sebagian besar dari mereka adalah yang bisa berbahasa Prancis. Pihak berwenang setempat di Ukraina memberikan laporan yang bertentangan tentang apa yang terjadi.
Pada hari Kamis, Kementerian Luar Negeri Perancis menegaskan bahwa “Prancis tidak memiliki tentara bayaran, baik di Ukraina maupun di tempat lain.” Namun, saat berbicara kepada lembaga penyiaran LCI pada Jumat, Lecornu mengakui hal tersebut tidak sepenuhnya benar.
“Ada warga sipil Prancis yang pergi berperang di Ukraina dengan seragam militer Ukraina,” katanya dilansir RT. “Kami tidak bisa melarang mereka melakukan hal itu, kami masih negara demokrasi.”
Lecornu bersikeras, bagaimanapun, bahwa “orang-orang ini tidak memiliki hubungan dengan angkatan bersenjata Perancis, tidak mengenakan seragam Prancis dan tidak berhubungan dengan institusi militer Perancis.” Dia menolak berkomentar mengenai masalah ini lebih lanjut, dan mengatakan bahwa hal lain akan digunakan oleh Rusia dalam “perang informasi.”
Pekerjaan tentara bayaran telah ilegal di Prancis sejak tahun 2003, dan dapat dihukum hingga lima tahun penjara dan denda hingga €75.000 euro ($81.000). Namun, cara penulisan undang-undang tersebut memungkinkan warga negara Prancis untuk “menjadi sukarelawan” di pasukan militer asing.
Duta Besar Prancis untuk Moskow, Pierre Levy, dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Rusia pada hari Jumat untuk menjelaskan “meningkatnya keterlibatan” Paris dalam konflik Ukraina. Selain kehadiran pesawat tempur berbahasa Prancis di Kharkov, pemerintahan Presiden Emmanuel Macron telah mengumumkan pengiriman tambahan rudal jarak jauh, howitzer, dan amunisi artileri ke Kiev.
Itu tampaknya bertentangan dengan klaim sebelumnya oleh Kementerian Luar Negeri bahwa Paris tidak memiliki tentara bayaran di Kiev atau di mana pun.
Awal pekan ini, militer Rusia mengumumkan telah membunuh lebih dari 60 tentara bayaran asing dalam serangan tepat di Kharkov, dan sebagian besar dari mereka adalah yang bisa berbahasa Prancis. Pihak berwenang setempat di Ukraina memberikan laporan yang bertentangan tentang apa yang terjadi.
Pada hari Kamis, Kementerian Luar Negeri Perancis menegaskan bahwa “Prancis tidak memiliki tentara bayaran, baik di Ukraina maupun di tempat lain.” Namun, saat berbicara kepada lembaga penyiaran LCI pada Jumat, Lecornu mengakui hal tersebut tidak sepenuhnya benar.
“Ada warga sipil Prancis yang pergi berperang di Ukraina dengan seragam militer Ukraina,” katanya dilansir RT. “Kami tidak bisa melarang mereka melakukan hal itu, kami masih negara demokrasi.”
Lecornu bersikeras, bagaimanapun, bahwa “orang-orang ini tidak memiliki hubungan dengan angkatan bersenjata Perancis, tidak mengenakan seragam Prancis dan tidak berhubungan dengan institusi militer Perancis.” Dia menolak berkomentar mengenai masalah ini lebih lanjut, dan mengatakan bahwa hal lain akan digunakan oleh Rusia dalam “perang informasi.”
Pekerjaan tentara bayaran telah ilegal di Prancis sejak tahun 2003, dan dapat dihukum hingga lima tahun penjara dan denda hingga €75.000 euro ($81.000). Namun, cara penulisan undang-undang tersebut memungkinkan warga negara Prancis untuk “menjadi sukarelawan” di pasukan militer asing.
Duta Besar Prancis untuk Moskow, Pierre Levy, dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Rusia pada hari Jumat untuk menjelaskan “meningkatnya keterlibatan” Paris dalam konflik Ukraina. Selain kehadiran pesawat tempur berbahasa Prancis di Kharkov, pemerintahan Presiden Emmanuel Macron telah mengumumkan pengiriman tambahan rudal jarak jauh, howitzer, dan amunisi artileri ke Kiev.
(ahm)
Explore More