Kenapa Maladewa Lebih Pilih China Dibandingkan India?

MALE - Di kafe-kafe dan restoran-restoran yang berjejer di jalan-jalan sempit di Male, ibu kota Maladewa , topik hangat yang dibicarakan adalah bagaimana perselisihan dengan India menjadi tidak terkendali – dan apa reaksi Delhi terhadap hal itu.

Menyusul komentar “menghina” yang dibuat oleh tiga menteri muda Maladewa terhadap Perdana Menteri India Narendra Modi, surga pariwisata ini terancam diboikot oleh wisatawan India – yang merupakan salah satu penyumbang pendapatan terbesar negara tersebut.

Orang India adalah kelompok wisatawan terbesar berdasarkan kebangsaan yang mengunjungi Maladewa tahun lalu. Pariwisata menyumbang hampir sepertiga perekonomian negara.

Para menteri, yang telah diberhentikan sementara, menyebut Modi sebagai "badut", "teroris", dan "boneka Israel" di media sosial.

Komentar tersebut memicu kemarahan dan seruan boikot terhadap Maladewa di media sosial India.

Postingan kontroversial tersebut dihapus menyusul keributan tersebut dan Kementerian Luar Negeri Maladewa mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa komentar yang dibuat oleh para menteri tersebut bersifat pribadi dan tidak mewakili pandangan pemerintah.

Maladewa terdiri dari sekitar 1.200 pulau karang dan atol yang terletak di tengah Samudera Hindia. Kepulauan ini memiliki populasi sekitar 520.000 jiwa dibandingkan India yang berpenduduk 1,4 miliar jiwa.

Sebagai negara kepulauan kecil, negara ini bergantung pada tetangganya, India, untuk sebagian besar pangan, pembangunan infrastruktur, dan kemajuan teknologi.

Beberapa warga di Male mengaku khawatir pertikaian diplomatik tersebut dapat menghambat hubungan kedua negara.

"Kami kecewa dengan seruan boikot [dari India]. Namun kami lebih kecewa dengan pemerintah kami. Kurangnya penilaian yang baik dari pihak pejabat kami", Mariyam Eem Shafeeg, seorang mahasiswa di Universitas Nasional Maladewa mengatakan kepada BBC.

Baca Juga: Sebut PM India Badut dan Boneka Israel, 3 Wakil Menteri Maladewa Diskors

Yang lain berpendapat bahwa Maladewa juga memiliki ikatan budaya yang kuat dengan India karena masyarakat di sana tumbuh besar dengan menonton film dan drama Bollywood.

“Kami juga bergantung pada India dalam hal pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan,” tambah Shafeeg, seorang pendukung Partai Demokrat Maladewa. Partai Demokrat Maladewa memiliki kebijakan “India yang utama” dan diyakini memiliki hubungan dekat dengan Delhi.

Ketiga pejabat Maladewa melontarkan komentar kontroversial tersebut sebagai tanggapan atas postingan Modi di X (sebelumnya Twitter) yang menyertakan foto-foto yang mempromosikan pariwisata ke rangkaian pulau Lakshadweep di India.

Menyusul keributan tersebut, banyak warga India di media sosial mengatakan mereka membatalkan rencana liburan mereka di Maladewa.

Tak lama kemudian, CEO situs pemesanan tiket India EaseMyTrip mengumumkan bahwa perusahaannya telah menangguhkan semua pemesanan penerbangan ke negara tersebut.

Abdulla Ghiyas, presiden asosiasi agen perjalanan dan operator tur Maladewa, mengatakan tidak banyak pembatalan di resor dan hotel. “Tetapi kami telah melihat semacam perlambatan dalam pemesanan,” tambahnya.

Seluruh kontroversi ini meletus pada saat Presiden Maladewa Mohamed Muizzu memulai kunjungan kenegaraan ke Beijing. Muizzu, yang dikenal karena kebijakannya yang pro-Tiongkok, telah meminta Beijing mengirim lebih banyak wisatawan ke Maladewa.

Wisatawan China dulunya mendominasi pengunjung ke Maladewa sebelum pandemi Covid-19. Namun operator tur mengatakan jumlah tersebut telah menurun secara signifikan, mungkin karena harga tiket yang tinggi dan jumlah penerbangan yang lebih sedikit.

“China adalah pasar nomor satu kami sebelum terjadinya Covid, dan saya meminta agar kami mengintensifkan upaya China untuk mendapatkan kembali posisi ini,” kata Muizzu selama kunjungannya.

Maladewa telah melakukan pemanasan terhadap China sejak Presiden Mohamed Muizzu mengambil alih negara itu tahun lalu.

Namun beberapa warga Maladewa mengkritik Muizzu karena tidak mengambil tindakan lebih tegas terhadap ketiga anggota parlemen tersebut atas pernyataan kontroversial mereka.

"Para menteri seharusnya langsung dipecat. Kami sekarang khawatir dengan reaksi India karena kami bergantung pada tetangga kami untuk sebagian besar makanan kami," kata Aik Ahmed Easa, seorang pengacara yang berafiliasi dengan oposisi kepada BBC.

Konfederasi Seluruh Pedagang India, salah satu badan perdagangan terbesar di negara itu, telah meminta anggotanya untuk berhenti berbisnis dengan Maladewa sampai pihak berwenang di sana mengeluarkan permintaan maaf.

Namun banyak yang berpendapat bahwa seruan boikot juga dapat berdampak pada warga India yang tinggal di Maladewa. Diperkirakan sekitar 33.000 orang India bekerja di perusahaan tersebut sektor konstruksi, perhotelan, dan ritel.

“Sejumlah besar warga India juga bekerja di sektor pariwisata Maladewa, banyak dari mereka sebagai manajer dan staf kantor depan,” kata Ghiyas.

Ketegangan sudah terjadi antara India dan negara kepulauan itu setelah Muizzu meminta kontingen 77 tentara India untuk meninggalkan negara itu setelah ia berkuasa pada November tahun lalu.

Pemimpin baru Maladewa ingin agar pasukan India pergi. India mengatakan personel keamanannya berada di negara kepulauan itu untuk memelihara tiga pesawat penyelamat dan pengawasan maritim yang telah disumbangkan ke negara tersebut.

Kepulauan Samudera Hindia telah lama berada di bawah pengaruh India dan para analis mengatakan Muizzu ingin mengubahnya. Kampanye pemilihannya dipusatkan pada kebijakan 'India out', dengan janji untuk memulangkan pasukan India dan mengurangi pengaruh Delhi.

“Retorika Tuan Muizzu benar-benar memperkuat sentimen anti-India di dalam basis pemilihnya. Hal itu mungkin mendorong para menteri muda untuk membuat pernyataan kontroversial secara terbuka terhadap India,” kata Azim Zahir, seorang analis politik Maladewa.

Meskipun banyak orang di Maladewa menolak komentar “tidak sopan” terhadap India dan Modi, ada juga argumen bahwa tindakan diplomatik koersif apa pun yang dilakukan Delhi dapat menjadi bumerang.

“Hal ini bisa mendorong Muizzu lebih jauh ke arah Tiongkok atau kekuatan lain di kawasan ini,” kata Zahir.

Mantan diplomat senior India, Nirupama Menon Rao, mengatakan Delhi seharusnya bisa turun tangan untuk meyakinkan Male di tengah seruan boikot ekonomi di media sosial.

“Di sinilah kita membutuhkan juru bicara pemerintah India untuk turun tangan dan mengambil tindakan yang benar dengan tetap mempertimbangkan kepentingan keamanan dan strategis yang lebih besar dan krusial. Maladewa BUKAN Kuba kita,” tulisnya di X.