PM Palestina Selamat dari Pembunuhan

GAZA - Perdana Menteri (PM) Palestina Rami Hamdallah selamat dalam upaya pembunuhan di Gaza. Serangan itu sebagai upaya menggagalkan langkah rekonsiliasi antara kelompok pejuang Hamas yang menguasai Jalur Gaza dan gerakan Fatah yang memimpin pemerintahan Palestina.

Serangan terhadap pemimpin yang didukung Barat mengganggu atmosfer rekonsiliasi. Saat bersamaan, Gedung Putih juga sedang menggelar pertemuan membahas situasi kemanusiaan di Gaza. Belum ada pihak yang bertanggung jawab atas serangan yang terjadi kemarin.

Seorang pejabat Pemerintah Palestina di Gaza menyatakan serangan itu merupakan ledakan bom jalan. Hamas mengutuk serangan tersebut. Beberapa menit setelah ledakan, PM berusia 59 tahun itu tampak tidak terluka. Dia juga memberikan pidato pada pembukaan fasilitas pengolahan sampah. “Saya berjanji melanjutkan upaya untuk mempersatukan Palestina,” kata Hamdallah.

Setelah acara peresmian itu, Hamdallah dan pemimpin Hamas juga bertemu dengan delegasi keamanan Mesir untuk menyelesaikan berbagai perbedaan pendapat. Berbicara mengenai serangan teror itu, Hamdallah mengungkapkan, tiga kendaraan dalam konvoi itu mengalami kerusakan parah.

Saat hendak berkunjung ke Jalur Gaza, Hamdallah bersama rombongan melalui jalan darat melewati Israel. Polisi mengungkapkan rombongan mobil itu diserang di dekat Kota Beit Hanoun sehingga lima orang mengalami luka ringan dalam insiden tersebut.

Beberapa saksi mata mengungkapkan, seorang penumpang sepeda motor melemparkan bom di mobil terakhir pada konvoi PM Hamdallah. Serangan itu terjadi setelah konvoi tersebut memasuki Gaza melalui Perlintasan Erez di Israel kemarin pagi. Salah satu mobil mengalami kerusakan berupa kaca jendelanya yang hancur.

Setelah insiden serangan itu, rombongan Hamdallah kemudian menuju Gaza dengan konvoi mobil lainnya. Rombongan itu dikawal ketat karena beberapa petugas keamanan berlaras panjang bersiaga di mobil yang mengawal PM Palestina.

Pemerintah Palestina mengungkapkan Hamas bertanggung jawab atas serangan tersebut, tapi tudingan itu langsung ditarik. Pemerintah Palestina justru mengungkapkan Hamas gagal memberikan jaminan keamanan kepada PM Hamdallah. Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengutuk serangan pengecut tersebut.

“Hamas yang menguasai Hamas harus bertanggung jawab keamanan atas serangan tersebut,” kata Abbas dilansir Al Jazeera. Kemudian ditambahkan juru bicara Presiden Abbas, serangan itu bertujuan merusak konsensus Pemerintah Palestina dan Hamas. “Serangan itu bertujuan melawan persatuan rakyat Palestina,” kata Nabil Abu Rdainah, juru bicara Presiden Abbas dilansir Reuters.

Kantor Presiden Abbas menyatakan serangan itu menargetkan PM Hamdallah dan Kepala Intelijen Palestina Majed Faraj. Melansir Al Jazeera, Munir al-Jaghoub, pemimpin departemen komunikasi Fatah mengungkapkan, serangan ini sebagai upaya mematikan upaya rekonsiliasi.

“Itu langkah bahaya yang bertujuan menyebarkan kerusuhan dan peperangan di antara rakyat kita,” katanya. Dia juga menuding Hamas gagal memberikan keamanan di Gaza. “Hamas gagal memberikan jaminan keamanan kepada orang kita di Jalur Gaza,” tuturnya. Dia pun meminta Hamas melakukan penyelidikan.

Sedangkan Hamas mengungkapkan serangan dengan target mobil konvoi Hamdallah merupakan upaya merusak keamanan Gaza. Itu menjadi upaya untuk menghancurkan proses rekonsiliasi. Pasukan keamanan yang dipimpin Hamas pun langsung meluncurkan penyidikan.

“Upaya saling menyalahkan memiliki dimensi politik,” kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri Gaza, Iyad al-Buzom. Dia mengungkapkan, Hamas telah melakukan berbagai upaya pengetatan keamanan untuk menyambut konvoi dan delegasi, khususnya PM yang memasuki Gaza.

“Beberapa tersangka telah ditangkap. Penyidikan akan digelar untuk mencari tahu siapa di belakang aksi itu,” katanya. Hamdallah dikenal sebagai tokoh yang mendukung dan selalu bersama Abbas. Dia men jadi tokoh mendukung persatuan Palestina.

Pada Oktober 2017 silam, Hamas dan Fatah sepakat menandatangani kesepakatan rekonsiliasi untuk mengakhiri ketegangan yang telah berlangsung satu dekade. Kesepakatan membentuk pemerintah persatuan ditandatangani di ibu kota Mesir, Kairo, pada 13 Oktober lalu. Namun, implementasi pemerintahan bersama tersebut menghadapi banyak tantangan. (Andika Hendra)