Australia-Timor Leste Sepakati Batas Laut

NEW YORK - Australia dan Timor Leste menandatangani kesepakatan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, kemarin untuk menyelesaikan perselisihan di perbatasan maritim.

Kedua negara juga menyepakati cara membagi pendapatan dari ladang gas lepas Pantai Greater Sunrise. Timor Leste akan memberikan bagian terbesar pendapatan dibandingkan dengan Australia tergantung pada konsep pengembangannya, yakni 70% pendapatan jika gas dikirim ke Australia untuk pemrosesan.

Kesepakatan itu juga menetapkan batas maritim di Laut Timor untuk pertama kali. Australia telah mengajukan batas itu sesuai dengan landas kontinen, tapi Timor Leste berpendapat batas itu harus setengah antara wilayahnya dan Australia sehingga sebagian besar ladang gas Greater Sunrise berada dalam kontrolnya.

“Dengan kesepakatan ini kami membuka babak baru hubungan antara Australia dan Timor Leste,” ungkap Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia Julie Bishop yang menandatangani traktat itu bersama Deputi Menteri Perdana Menteri untuk Pembatasan Perbatasan Timor Leste Augusto Cabral Pereira.

Perselisihan antara kedua negara membuat pemilik Greater Sunrise, yakni Woodside Petroleum, ConocoPhillips, Royal Dutch Shell, dan Osaka Gas Jepang, menunda proyek itu. Ladang gas Greater Sunrise diperkirakan memiliki 5,1 triliun kaki kubik gas dan 226 juta barel kondensat yang diperkirakan dapat bernilai USD40 miliar.

Meski demikian, pengembangannya membutuhkan waktu setengah hingga satu dekade. Australia menyangkal tuduhan bahwa mereka berkolusi dengan perusahaan-perusahaan minyak agar gas disalurkan dengan pipa ke Australia untuk pemrosesan.

“Australia menolak semua pernyataan bahwa kami bertindak selain dengan cara yang baik dalam proses ini,” kata Bishop di PBB. “Jalan sekarang jelas bagi Timor Leste sebagai pihak mayoritas dalam pembagian sumber daya untuk menemukan jalan dengan mitra perusahaan patungan mengembangkan Greater Sunrise dalam cara yang layak secara ekonomi,” ujar dia.

Timor Leste berusaha keras membangun pabrik pemrosesan lepas pantai untuk mendongkrak perekonomiannya. Bishop menyatakan Australia tidak memiliki posisi dan perhatian utama ialah proyek itu layak secara ekonomi. “Ini proses perdamaian, ini tidak pernah berarti mudah. Kami naik dan turun dalam 22 dan 23 bulan ini,” ujar Pereira yang menambahkan, fokus adalah pada penandatanganan kesepakatan.

Mengakhiri beberapa tahun penolakan, Australia sepakat pada 2017 menerima pernyataan resmi Dili untuk menghentikan kesepakatan membagi pendapatan petroleum secara sama besar dan menetapkan 50 tahun waktu untuk negosiasi perbatasan laut permanen.

Dili telah membawa konflik perbatasan maritim itu ke Pengadilan Arbitrase Permanan, organisasi antarpemerintah di Den Haag yang memerintahkan arbitrase antara dua pihak. (Syarifudin)