Inggris dan Mesir Dukung Otoritas Palestina untuk Memimpin Gaza

GAZA - Inggris dan Mesir sudah menyiapkan sejumlah langkah agar Otoritas Palestina (PA) yang dipimpin Presiden Mahmoud Abbas memimpin Gaza. Proposal itu mengabaikan kekuatan Hamas yang masih eksis di Gaza dan penolakan warga Gaza yang menilai Otoritas Palestina itu dikenal korup dan pro-Israel.

Surat kabar Inggris The Times, mengutip Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps , melaporkan bahwa tim Inggris saat ini berada di Tepi Barat yang diduduki untuk membantu mempersiapkan Otoritas Palestina untuk mengambil alih Gaza.

Laporan itu muncul setelah Grant Shapps mengunjungi Ramallah.

“Salah satu alasan kami pergi ke Ramallah untuk berbicara dengan Otoritas Palestina adalah untuk memahami kapasitas dan kemampuan mereka. Salah satu hal yang akan kami lakukan adalah berbicara dengan tim Inggris yang membantu membangun kapasitas tersebut, bersama dengan Amerika,” kata Shapps, dilansir The Times.

Para pejabat AS telah berulang kali mengatakan bahwa PA adalah kandidat utama untuk menggantikan Hamas sebagai otoritas pemerintahan di Gaza setelah perang di sana berakhir.

Namun, perdana menteri Israel kemarin menolak kemungkinan tersebut. “Selama saya menjadi Perdana Menteri Israel, hal ini tidak akan terjadi,” tulis Netanyahu di X.



Selain Inggris, Mesir juga mengusulkan agar PA memimpin Gaza. Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry mengatakan PA harus memerintah Gaza. Shoukry, berbicara dalam sebuah acara di Washington, DC, mengatakan Otoritas Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina adalah perwakilan sah rakyat Palestina dan “harus diberikan kemampuan untuk memerintah Tepi Barat dan Gaza”.

Namun dia menambahkan, masih terlalu dini untuk membahas rincian pemerintahan Gaza di masa depan karena hasil kampanye militer Israel masih belum pasti.

“Saya pikir kita harus menunggu dan melihat apa konsekuensi dari operasi militer ini dan kondisi yang ada di Gaza dan kemudian melanjutkan untuk mengatasi hubungan politiknya,” kata menteri luar negeri tersebut di Pusat Studi Strategis dan Internasional.

Sebagai kritik tidak langsung terhadap penolakan AS terhadap seruan gencatan senjata, ia mengatakan bahwa respons yang tepat dari komunitas internasional adalah pertama-tama menyerukan penghentian permusuhan dan kemudian mencari resolusi politik atas konflik tersebut.

“Saya ingin melihat gencatan senjata kemarin, sebenarnya 60 hari yang lalu,” tambah Shoukry.