Jilat Ludah Sendiri, Biden Tiru Trump Bangun Tembok Perbatasan AS?

WASHINGTON - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan akan membangun tembok perbatasan untuk mencegah rekor penyeberangan migran dari Meksiko.

Padahal, saat kampanye presiden, Biden dikenal menentang kebijakan khas mantan Presiden Donald Trump tersebut.

Trump menjadi kandidat terdepan dalam nominasi Partai Republik untuk menantang Biden, seorang Demokrat, dalam pemilihan presiden tahun 2024. Trump menjadikan pembangunan penghalang perbatasan sebagai prinsip utama kampanye pertamanya sebagai presiden dengan seruan, "Bangun Tembok Itu."

Salah satu tindakan pertama Biden setelah menjabat pada Januari 2021 adalah mengeluarkan proklamasi yang berjanji bahwa "tidak ada lagi dana pembayar pajak Amerika yang dialihkan untuk membangun tembok perbatasan" serta peninjauan terhadap semua sumber daya yang telah dikerahkan.

Pemerintah mengatakan tindakan pada hari Kamis itu tidak menyimpang dari proklamasi Biden karena uang yang dialokasikan selama masa jabatan Trump pada tahun 2019 harus dibelanjakan sekarang.



Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa "tidak ada kebijakan baru Pemerintah sehubungan dengan tembok perbatasan. Sejak hari pertama, Pemerintahan ini telah memperjelas bahwa tembok perbatasan bukanlah jawabannya."

Mayorkas mengatakan proyek konstruksi tersebut telah dialokasikan pada pemerintahan sebelumnya dan undang-undang mengharuskan pemerintah untuk menggunakan dana tersebut, dan pengumumannya dibuat pada awal tahun. “Kami telah berulang kali meminta Kongres untuk membatalkan dana ini namun Kongres tidak melakukannya dan kami terpaksa mengikuti hukum,” katanya, dilansir Reuters.

Namun Trump dengan cepat mengklaim kemenangan dan menuntut permintaan maaf.

"Seperti yang sering saya nyatakan, selama ribuan tahun, hanya ada dua benda yang terus berfungsi, roda dan dinding!" tulis Trump di media sosial. "Akankah Joe Biden meminta maaf kepada saya dan Amerika karena membutuhkan waktu begitu lama untuk bergerak..."

Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador menyebut langkah tersebut sebagai sebuah langkah mundur.

Imigrasi kemungkinan akan menjadi tema kampanye dalam pemilihan presiden AS dengan mayoritas warga Amerika – 54% – setuju dengan pernyataan bahwa “imigrasi membuat hidup lebih sulit bagi penduduk asli Amerika,” berdasarkan jajak pendapat Reuters/Ipsos pada bulan September.

Sekitar 73% anggota Partai Republik dan 37% anggota Partai Demokrat yang disurvei setuju dengan pernyataan tersebut.

Keputusan pemerintahan Biden untuk melanjutkan pembatasan perbatasan akan membuat presiden mendapat kritik dari kubu sayap kiri, termasuk pendukung imigrasi dan aktivis lingkungan yang menentang pembangunan lebih lanjut.

Dalam pemberitahuan yang diterbitkan di Federal Register pada hari Kamis, Departemen Keamanan Dalam Negeri Biden mengatakan pihaknya perlu mengesampingkan sejumlah undang-undang, peraturan, dan persyaratan hukum lainnya untuk membangun penghalang di Starr County, Texas.

"Wilayah tersebut ini berada di Sektor Lembah Rio Grande di mana agen Patroli Perbatasan menemui lebih dari 245.000 orang yang memasuki Amerika Serikat pada tahun fiskal ini," kata Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas.

“Saat ini terdapat kebutuhan yang mendesak dan mendesak untuk membangun penghalang fisik dan jalan di sekitar perbatasan Amerika Serikat untuk mencegah masuknya orang yang melanggar hukum,” katanya.

Para pemerhati lingkungan menyuarakan ketidaksenangan mereka.

“Starr County adalah rumah bagi beberapa habitat paling spektakuler dan penting secara biologis yang tersisa di Texas,” kata Laiken Jordahl, advokat konservasi Southwest di Pusat Keanekaragaman Hayati, yang menentang tembok tersebut. "Dan sekarang buldoser sedang bersiap-siap untuk merobeknya."

Gedung Putih dalam sebuah pernyataan mengatakan mereka telah mengambil pendekatan berbeda untuk mencoba memperbaiki “sistem imigrasi yang rusak” yang menurut mereka “diwarisi” oleh Biden, termasuk meningkatkan jalur hukum bagi para migran dan berinvestasi dalam teknologi keamanan perbatasan.

Pemerintahan telah berjuang secara operasional dan politik dengan rekor jumlah penyeberangan migran di perbatasan AS-Meksiko selama masa jabatan Biden dan mencapai angka tertinggi baru pada bulan September.

Biden awalnya berjanji untuk membatalkan banyak kebijakan imigrasi Trump, namun tetap menerapkan perintah kesehatan masyarakat era COVID yang dikenal sebagai Title 42, yang memungkinkan agen perbatasan mengusir migran ke Meksiko tanpa ada kesempatan untuk mencari suaka.

Ketika Title 42 berakhir pada 11 Mei tahun ini, pemerintahan Biden menggantinya dengan aturan baru yang ketat yang mengharuskan para migran membuat janji temu melalui aplikasi ponsel pintar yang dikelola pemerintah sebelum mendekati pelabuhan masuk yang sah atau menghadapi larangan suaka yang lebih ketat jika mereka melintasi perbatasan secara ilegal.

Jumlah anggota pada awalnya anjlok setelah pengumuman peraturan baru tersebut, namun dalam beberapa minggu terakhir jumlah tersebut mulai meningkat lagi, sebagian didorong oleh ribuan migran yang melarikan diri dari Venezuela.

Dalam tindakan penegakan hukum besar lainnya yang diumumkan pada hari Kamis, pejabat pemerintahan Biden mengatakan mereka akan melanjutkan penerbangan deportasi ke Venezuela, yang telah ditangguhkan karena hubungan dingin antara kedua negara.

Ratusan ribu warga Venezuela, banyak yang melarikan diri dari gejolak ekonomi dan politik di negaranya, telah berjalan kaki melalui kawasan hutan berbahaya antara Kolombia dan Panama yang dikenal sebagai Darien Gap untuk mencapai perbatasan AS-Meksiko dalam dua tahun terakhir.

Meningkatnya jumlah migran telah membebani kota-kota AS di perbatasan dan wilayah utara. Menurut Departemen Kehakiman AS, para pencari suaka dapat dibebaskan ke AS untuk mengajukan tuntutan mereka di pengadilan imigrasi di mana terdapat lebih dari 2 juta kasus yang menunggu keputusan, dan seringkali membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya.

Gubernur-gubernur Partai Republik di dekat perbatasan, yang mengatakan Biden tidak berbuat cukup untuk menghentikan penyeberangan, telah mengirim beberapa migran yang datang ke kota-kota yang dikuasai Partai Demokrat seperti New York dan Chicago, dan beberapa pemimpin Partai Demokrat di sana kini juga mengkritik Biden.

Wali Kota New York Eric Adams memulai perjalanan ke Meksiko, Kolombia dan Ekuador untuk memberitahu calon migran bahwa kotanya tidak dapat menampung mereka setelah sistem tempat penampungan setempat kewalahan.

Sekitar 11 juta imigran berada di AS tanpa dokumen resmi, menurut Institut Kebijakan Migrasi yang berbasis di Washington. Banyak dari mereka telah tinggal dan bekerja di negara ini selama bertahun-tahun atau puluhan tahun.

Biden pada awal masa jabatannya telah mencoba untuk meloloskan rancangan undang-undang reformasi imigrasi yang komprehensif di Kongres, namun oposisi dari Partai Republik menggagalkan kemajuan tersebut.