Rezim Kim Jong-un Ingin Satukan Dua Korea, Militer Korsel Siaga Tinggi

SEOUL - Korea Selatan (Korsel) telah menempatkan militernya dalam posisi siaga tinggi setelah rezim Kim Jong-un yang memimpin Korea Utara (Korut) menyerukan penyatuan dua Korea. Pyongyang ingin mengakhiri konfrontasi antar-Korea yang telah berjalan selama beberapa dekade.

Siaga tinggi militer Seoul ini juga terkait persiapan menjelang pemilihan presiden Korsel. Voting pemilihan presiden akan digelar tanggal 9 Mei mendatang untuk memilih presiden baru pengganti Park Geun-hye yang dimakzulkan atas tuduhan korupsi.

Surat kabar resmi Partai Buruh yang berkuasa di Korut, Rodong Sinmun, pada hari Senin (8/5/2017) menyalahkan pemerintah konservatif Korsel atas keadaan hubungan antara kedua Korea saat ini.

”Sejarah konfrontasi antar-Korea, yang dipimpin oleh kaum konservatif, harus diakhiri dan era baru unifikasi harus terbuka dalam kolaborasi antara ras kita,” tulis surat kabar itu.

Partai Liberty Korea merupakan partai konservatif Korsel yang sebelumnya dikenal sebagai Partai New Frontier. Partai ini telah memerintah Korsel selama 10 tahun.

Pyongyang mendesak Korsel untuk tidak memilih pemerintah kubu konservatif lagi dengan berkaca pada mantan Presiden Park Geun-hye dan pendahulunya Lee Myung-bak dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan Korut.

”Untuk itu, skema kelompok konservatif untuk merebut kekuasaan lagi harus benar-benar hancur,” lanjut laporan Rodong Sinmun.

”Hubungan Korut-Korsel yang tragis saat ini telah dilakukan oleh kelompok konservatif yang telah berkuasa selama 10 tahun terakhir, menghidupkan kembali masa depan konfrontasi dan memaksimalkan persaingan politik dan militer antara ras yang sama,” imbuh media Korut tersebut.

Kolom surat kabar Pyongyang itu juga menuduh pemerintah Park dan Lee dengan kejam menginjak-injak kerinduan Korut akan perdamaian di semenanjung Korea.

”Kerinduan masyarakat kita akan perdamaian tanpa ampun diinjak-injak oleh kelompok konservatif, pengikut konfrontasi,” tulis media tersebut.

Tulisan media Pyongyang ini mulai bergeser dari “keributan” yang biasa terjadi belakangan ini. Namun, ini sejalan dengan upaya rezim Kim Jong-un yang berulang kali untuk mempengaruhi pemilihan presiden Korsel.

Jajak pendapat terakhir sebelum pemilihan presiden Korsel, calon presiden Moon Jae-in dari Partai Demokrat telah memimpin. Jika Moon terpilih, kemungkinan dia akan condong ke arah yang melawan Pyongyang, di mana dia selama ini menyerukan sanksi keras terhadap Korut.