Kesepakatan Australia-Filipina Bagian dari Upaya AS Mengepung China?

CANBERRA - Australia dan Filipina memperkuat hubungan militer dan ekonomi mereka dengan menandatangani perjanjian kemitraan strategis pada Jumat (8/9/2023). Pesan apa yang disampaikan pakta baru ini kepada China?

Kunjungan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese ke Manila pada Jumat menjadi kunjungan pertama Perdana Menteri Australia ke Filipina dalam 20 tahun.

Selama kunjungan bersejarah tersebut, PM Anthony Albanese dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos meningkatkan hubungan kedua negara menjadi kemitraan strategis dan setuju memulai patroli angkatan laut bersama di Laut China Selatan yang disengketakan untuk menantang pengaruh Beijing di wilayah tersebut.

“Memperkuat hubungan militer-ke-militer (adalah) salah satu prioritas selama kunjungan Albanese,” ungkap Dr Jagannath Panda, kepala Pusat Urusan Asia Selatan dan Indo-Pasifik Stockholm di Institut Kebijakan Keamanan dan Pembangunan di Swedia, mengatakan kepada Sputnik.

“Faktanya, Australia ingin melihat bagaimana lebih banyak negara ASEAN harus mendukung narasi Indo-Pasifik yang memiliki kesamaan dengan Australia dalam memperkuat tatanan berbasis aturan, dan Filipina adalah negara prioritas untuk hal ini dalam pemikiran strategis Australia,” papar dia.

Faktanya, Australia tidak hanya mewakili kepentingan militernya tetapi juga kepentingan sekutu AUKUS-nya yakni Amerika Serikat (AS) dan Inggris, terlebih lagi kepentingan Washington, menurut Jeff J Brown, penulis The China Trilogy, editor di China Rising Radio Sinoland dan salah satu pendiri serta kurator Bioweapon Truth Commission.

“Kita harus ingat bahwa Australia telah menjadi perwira setia Asia bagi kerajaan Anglo-Saxon sejak abad ke-19: di India, Afrika, Perang Dunia I, Perang Dunia II, Korea, Vietnam, Irak, Afghanistan, Laut China Selatan,” ungkap Brown memberi tahu Sputnik.

Dia menjelaskan, “Oleh karena itu, kepergian Perdana Menteri Albanese ke Manila sama seperti kepergian Biden ke sana. Ia akan mendapat perintah dari Potomac untuk mendorong Filipina sejauh mungkin dari China, sehingga menciptakan perpecahan dan ketegangan.”



Di bawah pemerintahan Marcos, hubungan Manila dengan Beijing menjadi tegang. Berbeda dengan pendahulunya Rodrigo Duterte, yang menjaga hubungan kerja baik dengan Republik Rakyat China (RRC), Marcos beralih menjadi lebih dekat dengan Barat.

Kini, Filipina semakin vokal dalam sengketa maritim di Laut China Selatan, yang sebagiannya juga diklaim oleh China, Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Brunei.

Dalam pertemuan di Manila, Albanese menekankan pengakuan Canberra terhadap Arbitrase Laut China Selatan tahun 2016 yang membatalkan klaim teritorial China di laut tersebut atas dasar sejarah. Beijing tidak mengakui arbitrase tersebut.

Namun, menurut Brown, cakupan kerja sama militer Australia-Filipina mungkin lebih luas daripada patroli bersama di perairan yang diperebutkan.

“Setiap kerja sama dengan Australia dan negara lain mana pun, termasuk Filipina, adalah kerja sama dengan Paman Sam melalui proksi,” ujar pakar tersebut.

Dia menekankan, “Sejak ‘kemerdekaan’ Filipina pada tahun 1946 (awalnya dirayakan pada tanggal 4 Juli, sama seperti AS!), Filipina juga telah menjadi pengikut setia Amerika, satu-satunya pengecualian adalah presiden sebelumnya, Rodrigo Duterte.”

“Dia dengan kuat mengubah arah kebijakan luar negeri, perdagangan, dan pertahanan Filipina ke arah Beijing dan ASEAN, sambil memperlambat jejak militer AS yang besar di sana. Namun bahkan Duterte pun hanya bisa melakukan banyak hal dengan militer Filipina. Filipina adalah pelayan setia Pentagon dan sebagian besar kekuatannya di dalam negeri berasal dari hubungan jangka panjang ini. Oleh karena itu, masukan militer Australia apa pun hanya akan menjadi wakil Amerika Serikat,” tegas Brown.

Jaringan Aliansi Lebih Luas

Ini bukan satu-satunya perjanjian keamanan yang dicapai Canberra tahun ini. Pada Januari, Australia menandatangani perjanjian kerja sama militer dengan pemain regional lainnya, Jepang dengan Perjanjian Akses Timbal Balik Jepang-Australia (RAA) mulai berlaku bulan lalu.

Pakar internasional yang diwawancarai Sputnik pada saat itu menjelaskan pakta tersebut harus dilihat dalam kerangka banyak perjanjian dan perjanjian lain yang semakin banyak disepakati AS, Inggris, dan Australia (yang bersama-sama membentuk pakta AUKUS) dengan para pemain regional.

Hal ini juga mencakup Dialog Keamanan Segi Empat, atau Quad, yang dibentuk antara Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat serta format koordinasi tripartit yang terus berkembang antara Washington, Seoul, dan Tokyo.

Semua pakta dan aliansi ini saling terkait dan bertujuan menghalangi China, Korea Utara, dan Rusia di kawasan ini, seperti yang dikatakan Igor Istomin, peneliti utama di Pusat Studi Amerika Lanjutan, Universitas MGIMO, kepada Sputnik pada pertengahan Agustus.

“Arsitektur keamanan di Indo-Pasifik sedang menyaksikan perkembangan yang menarik: mode baru formulasi trilateral, minilateral, atau segiempat bermunculan,” ungkap Dr Panda.

“Dalam rumusan ini, kebijakan luar negeri baru Australia memandang negara-negara ASEAN secara lebih mendalam dibandingkan sebelumnya: penguatan hubungan bilateral menjadi fokus Australia. Filipina merupakan salah satu negara kunci dari ASEAN untuk Australia,” papar dia.

“Mengingat Australia dan Filipina sebagai negara maritim, kunjungan Albanese mungkin memungkinkan Australia berbagi kekhawatiran dan berdiskusi secara mendalam berbagai isu mulai dari kebebasan navigasi hingga kebebasan lintas alam dan kerja sama di bidang-bidang seperti ekonomi biru,” ujar dia. “Kekhawatiran Filipina yang sudah lama ada terhadap Beijing di Laut China Selatan pasti akan dibahas ketika Australia membangun kepercayaan militer melalui pakta mirip AUKUS dengan AS dan Inggris,” ujar Panda.

AS Meningkatkan Kehadiran Militer di Filipina

Sementara itu, Washington terus meningkatkan peran militernya di Filipina. Pada Februari, pemerintahan Marcos memberi militer AS akses ke empat pangkalan militer Filipina tambahan selain lima pangkalan yang sudah ada berdasarkan Perjanjian Peningkatan Kerja Sama Pertahanan antara Manila dan Washington tahun 2014.

Beberapa dari lokasi tersebut terletak di seberang laut dari Taiwan, yang dianggap Beijing sebagai wilayah yang tidak dapat dicabut dan semakin dipersenjatai oleh pemerintahan Biden.

Washington mengklaim alasan percepatan militerisasi di pulau tersebut adalah dugaan niat China untuk “menyerang”, sesuatu yang dibantah keras Beijing.

Terlebih lagi, pers Barat memberitakan pada tanggal 30 Agustus bahwa militer AS sedang dalam pembicaraan untuk mengembangkan pelabuhan di kepulauan Batanes yang terpencil di barat laut Filipina.

Langkah ini dapat meningkatkan akses Amerika ke pulau-pulau strategis yang menghadap Taiwan. Batanes terletak kurang dari 200 km (125 mil) dari Taiwan.

Menurut pers, instalasi militer AS di sana akan memberi Washington kendali atas Selat Bashi yang membentang antara pulau-pulau Filipina dan Taiwan.

Alur ini dianggap sebagai titik sempit bagi kapal-kapal China yang bergerak antara Pasifik Barat dan Laut China Selatan.

“Jika terjadi perselisihan militer dengan China terkait Taiwan, jalur ini akan menjadi jalur utama,” ungkap media Barat.

Tampaknya Washington menyiapkan panggung untuk konflik yang luas di kawasan ini, baik melalui pangkalan militer barunya maupun jaringan aliansi dan pakta keamanan.

“Tidak mengherankan jika Paman Sam melakukan segala upaya di sini, mulai dari AUKUS yang sangat tidak populer di Asia, Quad ‘Indo-Pasifik’ yang sedang mengalami kesulitan, militerisasi Jepang, pelecehan di Laut China Selatan, hingga terus-menerus mengancam DPRK (Korea Utara) dengan latihan militer, semua ini adalah untuk mengepung China dan menciptakan ketegangan bagi Rusia di sisi timurnya,” pungkas Brown menyimpulkan.