Eks Bos Mossad: Israel Terapkan Apartheid ke Warga Palestina
loading...
Mantan bos Mossad mengakui jika Israel menerapkan apartheid ke warga Palestina. Foto/Ilustrasi
A
A
A
TEL AVIV - Semakin banyak tokoh Israel yang membandingkan pendudukan Tepi Barat dengan apartheid yang sudah tidak ada lagi di Afrika Selatan. Terbaru seorang mantan kepala badan intelijen Mossad mengatakan Israel menerapkan sistem penindasan rasial itu terhadap warga Palestina.
Namun tampaknya pandangan Tamir Pardo akan memiliki dampak tambahan karena tingginya rasa hormat terhadap Mossad di Israel dan karena pandangan tersebut muncul pada saat anggota sayap kanan pemerintah Israel berupaya mematikan prospek negara Palestina yang merdeka.
Pardo mengatakan kepada Associated Press bahwa mekanisme Israel untuk mengendalikan warga Palestina, mulai dari pembatasan pergerakan hingga menempatkan mereka di bawah hukum militer sementara pemukim Yahudi di wilayah pendudukan diatur oleh pengadilan sipil, sesuai dengan pola yang berlaku di Afrika Selatan.
“Ada negara apartheid di sini,” katanya.
“Di wilayah di mana dua orang diadili berdasarkan dua sistem hukum, itu adalah negara apartheid,” imbuhnya seperti dikutip dari The Guardian, Kamis (7/9/2023).
Pemerintahan Israel berturut-turut telah melawan tuduhan apartheid dengan menggolongkannya sebagai antisemit karena khawatir tuduhan tersebut akan memicu gerakan boikot atau membuka jalan bagi penuntutan berdasarkan hukum internasional terhadap apartheid.
Namun tuduhan seperti itu menjadi lebih sulit untuk diabaikan ketika tuduhan tersebut datang dari kalangan internal Israel.
Pardo mengatakan kepada AP bahwa pandangannya mengenai sistem di Tepi Barat tidak ekstrim.
"Itu faktanya,” tegasnya.
Namun tampaknya pandangan Tamir Pardo akan memiliki dampak tambahan karena tingginya rasa hormat terhadap Mossad di Israel dan karena pandangan tersebut muncul pada saat anggota sayap kanan pemerintah Israel berupaya mematikan prospek negara Palestina yang merdeka.
Pardo mengatakan kepada Associated Press bahwa mekanisme Israel untuk mengendalikan warga Palestina, mulai dari pembatasan pergerakan hingga menempatkan mereka di bawah hukum militer sementara pemukim Yahudi di wilayah pendudukan diatur oleh pengadilan sipil, sesuai dengan pola yang berlaku di Afrika Selatan.
“Ada negara apartheid di sini,” katanya.
“Di wilayah di mana dua orang diadili berdasarkan dua sistem hukum, itu adalah negara apartheid,” imbuhnya seperti dikutip dari The Guardian, Kamis (7/9/2023).
Pemerintahan Israel berturut-turut telah melawan tuduhan apartheid dengan menggolongkannya sebagai antisemit karena khawatir tuduhan tersebut akan memicu gerakan boikot atau membuka jalan bagi penuntutan berdasarkan hukum internasional terhadap apartheid.
Namun tuduhan seperti itu menjadi lebih sulit untuk diabaikan ketika tuduhan tersebut datang dari kalangan internal Israel.
Pardo mengatakan kepada AP bahwa pandangannya mengenai sistem di Tepi Barat tidak ekstrim.
"Itu faktanya,” tegasnya.
