Ketika Mohammed bin Salman 'Tabok' Wahhabi untuk Tampilkan Islam Arab Saudi yang Moderat

RIYADH - Pangeran Mohammed bin Salman (MBS). Dia Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi. Usia penguasa de facto kerajaan ini baru 38 tahun.

Dia terkenal karena mereformasi kerajaan. Dia telah "menabok" gerakan Wahhabi atau Wahhabisme. Gerakan ini dianggap telah mencitrakan Arab Saudi sebagai kerajaan Islam konservatif selama bertahun-tahun.

Dengan "menindak" Wahhabi, putra Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud ini ingin menampilkan citra Islam Arab Saudi yang lembut dan moderat, yang dia sebut seperti dulu kala.

Tujuan reformasinya adalah meningkatan ekonomi kerajaan dengan tidak lagi bergantung pada minyak. Dia membuat negaranya terbuka bagi dunia internasional sebagai pusat investasi.

Selama beberapa dekade, raja-raja Arab Saudi memberikan dukungan kepada para ulama yang menganjurkan Wahhabisme. Selama itulah, kerajaan menerapkan kode moralitas yang ketat, antara lain membatasi hak-hak perempuan dan agama minoritas.

Baca Juga: Putra Mahkota: Wahhabisme Disebar Saudi atas Permintaan Barat

Di bawah MBS, perempuan diperbolehkan mengemudi; menghadiri ruang kelas pendidikan bercampur gender, menonton bioskop, dan mengizinkan konser—di mana pria dan wanita menari bersama sebagai hal yang normal.

Pakar ternama; Yasmine Farouk dan Nathan J Brown, menyebut berkurangnya peran ulama Wahhabi dalam kebijakan domestik dan internasional Arab Saudi merupakan sebuah “revolusi” dalam urusan negara tersebut.

MBS mengakui bahwa reformasi ini berisiko membuat marah konstituen tertentu atau bahkan memicu pembalasan.

Natan Perancis, Associate Professor of Religion di Miami University menulis di The Conversation, Rabu (5/9/2023), bahwa telah mengikuti reformasi ala MBS dengan cermat.

Di masa lalu, orang-orang Saudi yang menentang otoritas Wahhabi telah memicu kerusuhan.

Ketika Raja Fahd, yang memerintah antara tahun 1982-2005, menolak nasihat para ulama Wahhabi dan mengizinkan militer AS untuk menempatkan senjata dan anggota militer perempuan di wilayah Saudi, beberapa dari mereka mendukung pemberontakan dengan kekerasan terhadapnya.

MBS tampaknya tidak peduli dengan tantangan seperti itu. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan secara luas di seluruh wilayah kerajaan, MBS mengecam ulama Wahhabi dan menuduh beberapa orang memalsukan doktrin Islam.

Dia kemudian menahan seorang ulama besar Wahhabi yang pernah dia minta nasihatnya, dan menuduhnya melakukan kejahatan terhadap monarki. MBS membela tindakan itu dengan menyatakan; “Kami kembali ke keadaan sebelumnya. Sebuah negara Islam moderat yang terbuka untuk semua agama, tradisi, dan masyarakat di seluruh dunia.”

Arab Saudi Menegosiasikan Wahhabisme

Pernyataan kembalinya “Islam moderat” MBS mencerminkan reformasi yang dilakukan kakeknya; Raja Abdulaziz, pendiri Kerajaan Arab Saudi modern. Visi MBS menolak kebijakan terhadap Islam Wahhabi yang disukai oleh pamannya; Raja Faisal dan Raja Khalid.

Antara tahun 1925 hingga 1932, Raja Abdulaziz menindas para ulama dan militan Wahhabi yang menuntut agar dia menjunjung “Islam murni” versi mereka dan tidak membuka kerajaan untuk perdagangan dan pembangunan. Dia melakukan yang sebaliknya dan menegaskan supremasi monarki.

Pertumbuhan ekonomi minyak Arab Saudi yang pesat yang dikembangkan oleh Raja Abdulaziz mengharuskan putranya, Raja Faisal, yang memerintah dari tahun 1964 hingga 1975, untuk mempertimbangkan kembali hubungan monarki dengan Wahhabisme.

Berbeda dengan Raja Abdulaziz, Raja Faisal percaya Wahhabi akan membantunya menyelamatkan kerajaan.

Masyarakat Arab Saudi yang merasa tertinggal dalam perekonomian minyak yang sedang berkembang telah menemukan simbol pembebasan yang inspiratif pada diri Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, yang membantu menggulingkan monarki Mesir pada tahun 1952 dan melaksanakan rencana untuk mendistribusikan kembali kekayaan Mesir.

Raja Faisal mendorong para cendekiawan Wahhabi untuk bekerja sama dengan kelompok Islam yang bermotif politik untuk menolak politik revolusioner Mesir di bawah kepemimpinan Abdel Nasser dan menciptakan visi baru tentang Islam bagi generasi muda Saudi.

Raja Faisal mengizinkan para sarjana Wahhabi untuk mereformasi institusi pendidikan Saudi dengan kurikulum Islam konservatif mereka.

Di luar negeri, para ulama pendukung Raja Faisal menampilkan Wahhabisme sebagai alternatif Islam otentik terhadap ideologi Perang Dingin AS vs Uni Soviet. Orang-orang Arab Saudi yang kaya, menurut para sarjana Wahhabi, mempunyai kewajiban agama untuk mempromosikan Wahhabisme ke seluruh dunia.

Reformasi Melawan Wahhabisme

Reformasi oleh Raja Faisal membuahkan hasil. Raja Khalid, sebagai penerus Raja Faisal, terus berpihak pada ulama Wahhabi, khususnya ketika menanggapi dua tantangan besar pada tahun 1979.

Sekelompok mahasiswa Arab Saudi, yang percaya bahwa reformasi Raja Faisal dan Raja Khalid tidak sah, merebut Masjidil Haram di Makkah, situs paling suci umat Islam, selama dua minggu pada tahun 1979. Serangan terhadap Masjidil Haram dipandang sebagai serangan terhadap monarki itu sendiri, yang mengeklaim sebagai “Penjaga Dua Masjid Suci".

Penyitaan tersebut berakhir dengan kekerasan dengan tindakan gabungan dari pasukan militer Prancis dan Arab Saudi. Setelah itu, Raja Khalid setuju untuk mengangkat pejabat agama yang menegaskan kredibilitas Islam di monarki.

Juga pada tahun 1979, pemuda Arab Saudi lainnya melakukan perjalanan untuk bergabung dalam perlawanan melawan invasi Soviet ke Afghanistan. Salah satu orang Saudi yang menjawab seruan tersebut pada tahun itu adalah Osama bin Laden, yang kemudian mendirikan al-Qaeda pada tahun 1988.

Keluhan Osama bin Laden dan al-Qaeda terhadap monarki muncul setelah Raja Fahd menerima peningkatan pengerahan tentara Amerika Serikat ke tanah Arab Saudi menyusul invasi pemimpin Irak Saddam Hussein ke Kuwait pada tahun 1990.

Osama bin Ladin menyatakan kehadiran orang-orang "kafir" Amerika di Arab Saudi sebagai sebuah kejahatan pencemaran nama baik tanah suci Islam, sebuah “penghinaan” terhadap kepekaan Islam, dan tuntutan penghancuran monarki. Al-Qaeda meluncurkan kampanye anti-pemberontak Saudi yang berlangsung hingga tahun 2010.

Tidak semua pemimpin Islam konservatif menyerukan kekerasan. Sebagaimana dicatat oleh sejarawan Madawi Al-Rasheed, banyak cendekiawan Arab Saudi yang menyebut diri mereka sebagai reformis yang berupaya mengoreksi penyimpangan Raja Fahd dari Islam “asli” dan mengembalikan visi Raja Faisal.

Ketika MBS berbicara tentang “Islam moderat” dia tidak hanya mengutuk kekerasan al-Qaeda. Dia meninggalkan monarki yang mengakomodasi kelompok Wahhabi.

Dia menyalahkan beberapa ulama Wahhabi atas kekerasan yang dihadapi monarki pada tahun 1979 dan juga pada tahun 1990-an dan 2000-an.

Dia telah bekerja cepat untuk menghapus akomodasi tersebut dan, seperti kakeknya, menegaskan supremasi monarki.

Banyak dari perubahan revolusioner ini terjadi di tengah pencanangan “Visi Saudi 2030” pada tahun 2016, sebuah rencana untuk transformasi politik, ekonomi, pendidikan dan budaya Saudi secara menyeluruh. MBS percaya bahwa hal ini akan memenuhi kebutuhan warga Saudi yang berusia di bawah 30 tahun—yang berjumlah lebih dari 60% populasi kerajaan.

Kurikulum agama yang dibentuk oleh Raja Faisal telah hilang, digantikan dengan pendidikan “Saudi first”, yang menghapus Ibn abd al-Wahhab, pendiri Wahhabisme, dari buku teks dan menekankan patriotisme Saudi atas identitas agama Islam Wahhabi.

Arab Saudi telah mengumumkan tidak akan lagi mendanai masjid dan lembaga pendidikan Wahhabi di negara lain.

Polisi agama Saudi, yang pernah ditugaskan untuk menegakkan moralitas masyarakat, kini kewenangannya dibatasi. Mereka tidak lagi mempunyai wewenang untuk menyelidiki atau menangkap orang. Mereka tidak dapat menghukum perilaku yang dianggap tidak pantas secara moral.

Para pengkritik tetap tidak terkesan, dan mencatat bahwa penurunan jabatan pejabat agama tidak mengurangi kekerasan yang terjadi di negara Arab Saudi. Polisi agama terus melakukan pengawasan online terhadap media sosial. Pada tahun 2018, Jamal Khashoggi, seorang jurnalis pembangkang Arab Saudi, dibunuh setelah dia menyerukan agar para reformis Islam terus bersuara di Arab Saudi.

Al-Rasheed berpendapat bahwa gambaran masyarakat Saudi yang baru menyembunyikan penindasan terhadap para reformis Saudi. Beberapa pengamat mencatat bahwa berkembangnya “negara pengawasan” di Arab Saudi, yang memiliki kapasitas untuk mengintip kehidupan pribadi warga Saudi, mendukung reformasi ini.

Seperti yang diamati oleh Peter Mandaville, seorang pakar hubungan internasional, “Islam moderat” yang ditawarkan MBS sangatlah rumit. Di satu sisi, hal ini menjadi ciri Islam baru Arab Saudi yang toleran. Namun, di dalam kerajaan, Mandaville berpendapat bahwa “Islam moderat” MBS menuntut pemuda Saudi—sebagai Muslim yang baik—untuk tunduk pada otoritas monarki atas urusan kerajaan.

Beberapa pengamat berpendapat hal ini mungkin tidak cukup. Mohammad Fadel, seorang profesor sejarah hukum Islam, berpendapat bahwa konfigurasi monarki Saudi saat ini tidak sesuai dengan “pemikiran independen yang diserukan Putra Mahkota dalam urusan agama.”
"Masyarakat Arab Saudi akan berkembang," imbuh dia. "ketika Pangeran Mohammed mengakui hak umat Islam untuk mengatur diri mereka sendiri secara politik.”

Dengan reformasi Wahhabisme ini, MBS berharap dapat menjamin loyalitas generasi muda Saudi. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh sejarah Saudi, tawar-menawar semacam itu memerlukan negosiasi ulang dan pembaharuan yang terus-menerus.