Israel Buka Kedutaan di Bahrain, 3 Tahun Setelah Normalisasi Hubungan

MANAMA - Israel secara resmi membuka kedutaan besarnya di Bahrain pada hari Senin, tiga tahun setelah kedua belah pihak menormalisasi hubungan. Itu dilakukan ketika Washington menekan Riyadh untuk melakukan kesepakatan serupa yang akan menjadi kemenangan diplomatik terbesar Israel di wilayah tersebut.

Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen menghadiri upacara resmi pembukaan misi diplomatik negara Zionis itu saat berkunjung ke Bahrain yang dihadiri delegasi pengusaha dan pejabat pemerintah.

“Menteri Luar Negeri (Bahrain) dan saya sepakat bahwa kita harus bekerja sama untuk meningkatkan jumlah penerbangan langsung, pariwisata, volume perdagangan, dan investasi,” kata Cohen dalam upacara tersebut seperti dikutip dari The New Arab, Selasa (5/9/2023).



Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif Al Zayani mengatakan peresmian kedutaan tersebut menandakan komitmen bersama terhadap keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di wilayah itu.

Kesepakatan normalisasi antara Bahrain dan Israel merupakan bagian dari serangkaian perjanjian yang dikenal dengan Abraham Accords, yang juga ditandatangani dengan Uni Emirat Arab (UEA), Maroko, dan Sudan.

Palestina mengecam perjanjian tersebut sebagai pengkhianatan terhadap tujuan mereka, dan menunjukkan bahwa perjanjian tersebut memberikan imbalan kepada Israel karena terus menduduki Tepi Barat dan mengepung Jalur Gaza.

Bahrain, rumah bagi Armada Kelima Angkatan Laut AS, adalah sebuah pulau kecil di Teluk tempat sekutu Sunni Saudi, keluarga kerajaan Al Khalifa, berkuasa atas mayoritas Syiah.



Para analis mengatakan pemulihan hubungan dengan Israel sebagian disebabkan oleh ketakutan yang sama terhadap Iran.

Pembukaan kedutaan Israel di Bahrain terjadi ketika Amerika Serikat menekan sekutu tradisionalnya, Riyadh, untuk menandatangani perjanjian serupa untuk Arab Saudi, yang merupakan rumah bagi tempat suci umat Islam.

Namun, Riyadh sejauh ini menolak tekanan AS dan mengaitkan langkah tersebut dengan pembentukan negara Palestina sebagai bagian dari solusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina, serta tuntutan lainnya.