Larangan Imigran Diblokir, Gedung Putih Minta Klarifikasi Hakim Hawaii

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) meminta hakim federal di Hawaii untuk mengklarifikasi perintahnya memblokir larangan imigran yang direvisi Presiden Donald Trump. Gedung Putih beralasan bahwa hal itu seharusnya tidak berlaku untuk atuaran baru terhadap para pengungsi.

Sebuah mosi yang diajukan oleh Departemen Kehakiman (Depkeh) AS pada Jumat kemarin meminta Hakim Derrick Watson untuk memperjelas ruang lingkup perintah pemblokiran sementaranya. Depkeh AS beralasan seharusnya hal itu hanya berlaku untuk larangan sementara Trump tentang wisata dari enam negara yang sebagian besar Muslim seperti dikutip dari The Guardian, Minggu (19/3/2017).

Hakim Watson mengeluarkan putusan 43 halaman setelah Hawaii memintanya untuk memblokir penegakan perintah eksekutif Trump, yang pemerintah sebut sebagai tindakan keamanan nasional. Namun para kritikus menyebutnya sebagai upaya inkonstitusional dan fanatik untuk melarang Muslim masuk ke AS.

"Ada bukti yang signifikan dan tidak terbantahkan dari kebencian terhadap agama di balik larangan perjalanan, termasuk komentar kampanye presiden sendiri tentang Muslim," bunyi kesimpulan Watson.

Ia mengatakan Hawaii akan menderita secara finansial jika perintah eksekutif membatasi aliran siswa dan wisatawan untuk negara itu.

Dalam meminta klarifikasi, Depkeh AS berpendapat bahwa gugatan itu gagal menantang bagian lain dari perintah eksekutif Trump yang melarang pengungsi bepergian ke AS selama 120 hari. Gugatan itu juga gagal menghitung jumlah yang akan diizinkan masuk ke AS pada tahun fiskal ini yaitu hampir setengah dari 50 ribu .

"Jumlah itu tidak menarik perbedaan apapun atas dasar agama," kata pengacara pemerintah.

Pemerintah berpendapat bahwa jika aspek larangan tersebut berlaku, 60.000 orang akan terdampar di negara-negara yang dilanda perang dengan tempat lain untuk pergi.

Pemerintah juga berpendapat bahwa putusan hakim federal Hawaii tidak harus memblokir perintah tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para pejabat keamanan bisa meninjau apakah negara-negara lain memberikan informasi yang cukup untuk memastikan calon imigran bukan ancaman bagi keamanan.