5 Fakta Referendum Warga Aborigin, Pengakuan Penduduk Asli Australia dalam Konstitusi

SYDNEY - Australia akan menggelar referendum untuk mengakui masyarakat adat di negara itu dalam konstitusinya akan diadakan pada 14 Oktober 2023 mendatang.

Parlemen Australia mengeluarkan undang-undang pada bulan Agustus yang membuka jalan bagi referendum, yang akan menanyakan pemilih apakah mereka mendukung perubahan konstitusi untuk memasukkan “Suara untuk Parlemen”, yakni sebuah komite Masyarakat Adat yang memberi nasihat kepada parlemen mengenai hal-hal yang mempengaruhi mereka.

Masyarakat Aborigin dan Penduduk Pribumi Selat Torres, yang mewakili sekitar 3,2% dari hampir 26 juta penduduk Australia, tidak disebutkan dalam konstitusi.

Berikut adalah 5 fakta yang perlu diketahui tentang referendum Aborigin di Australia.

1. Usulan Perubahan Konstitusi

Foto/Reuters

Parlemen pada bulan Agustus setuju untuk mengusulkan penambahan bab baru, Bab IX – Pengakuan Masyarakat Aborigin dan Penduduk Pribumi Selat Torres ke dalam Konstitusi. Bab ini akan mencakup bagian baru 129, yang berbunyi sebagai berikut:

Sebagai pengakuan terhadap masyarakat Aborigin dan Penduduk Pribumi Selat Torres sebagai Masyarakat Pertama Australia:

Akan ada sebuah badan yang disebut Suara Aborigin dan Penduduk Pribumi Selat Torres;

Suara Aborigin dan Penduduk Pribumi Selat Torres dapat memberikan perwakilan kepada Parlemen dan Pemerintah Eksekutif Persemakmuran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat Aborigin dan Penduduk Pribumi Selat Torres;

Parlemen, sesuai dengan Konstitusi ini, mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Suara Aborigin dan Penduduk Pribumi Selat Torres, termasuk komposisi, fungsi, wewenang dan prosedurnya.

2. Apa Pertanyaan Referendum yang Diusulkan?

Foto/Reuters

Pertanyaan referendumnya adalah: "UU yang Diusulkan: untuk mengubah Konstitusi untuk mengakui Masyarakat Pertama Australia dengan membentuk Suara Aborigin dan Penduduk Pribumi Selat Torres. Apakah Anda menyetujui usulan perubahan ini?"