Tak Hanya Diplomat Prancis, Niger Juga Usir Dubes AS, Jerman, dan Nigeria

NIAMEY - Niger, yang sekarang dipimpin penguasa militer, tidak hanya mengusir duta besar (Dubes) Prancis. Tindakan serupa juga dilakukan terhadap Dubes Amerika Serikat (AS), Jerman, dan Nigeria.

Semua diplomat asing itu diberi waktu 48 jam—terhitung sejak hari Jumat—untuk meninggalkan Niger.

Pengusiran para Dubes asing itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan atas ancaman invasi militer oleh blok Afrika Barat atau ECOWAS untuk membatalkan kudeta militer Niger.

Ultimatum terhadap Dubes Perancis dengan cepat ditolak oleh Paris, yang mengulangi pernyataannya bahwa mereka tidak mengakui otoritas penguasa militer Niger.



Tindakan para pejabat militer Niger ini merupakan peningkatan terbaru dalam memburuknya hubungan antara rezim baru di Niamey dan beberapa negara Barat, serta blok ECOWAS di Afrika Barat. Nigeria saat ini memegang jabatan presiden ECOWAS.

Paris telah berulang kali mendukung seruan ECOWAS agar Presiden Mohamed Bazoum yang digulingkan militer pada 26 Juli lalu diangkat kembali ke tampuk kekuasaan.

Dalam surat terpisah kepada pemerintah masing-masing, Kementerian Luar Negeri Niger mengatakan Dubes Perancis, Jerman, Nigeria dan AS harus meninggalkan negara itu dalam waktu 48 jam.

Setiap surat menyatakan bahwa hal itu merupakan tanggapan terhadap penolakan utusan tersebut untuk menanggapi undangan dari kementerian guna pertemuan hari Jumat dan tindakan lain dari pemerintah masing-masing yang bertentangan dengan kepentingan Niger.

Pada Jumat malam, Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan: "Para pelaku kudeta tidak memiliki wewenang untuk mengajukan permintaan ini, persetujuan duta besar hanya berasal dari otoritas terpilih yang sah di Niger."

Perancis memiliki 1.500 tentara yang berbasis di Niger yang telah membantu Bazoum dalam memerangi pasukan jihadis yang telah aktif di negara tersebut selama bertahun-tahun, sementara Amerika Serikat memiliki sekitar 1.000 personel militer di negara tersebut.

Sebelumnya pada hari Jumat, blok ECOWAS mendesak para pemimpin kudeta di Niger untuk mempertimbangkan kembali posisi mereka dan mendorong kembalinya pemerintahan sipil, dengan ancaman kekerasan masih “sangat mungkin terjadi”.

Sementara para jenderal yang menggulingkan Bazoum menyerukan masa transisi selama tiga tahun, ECOWAS menuntut segera kembalinya tatanan konstitusional.

Dengan banyaknya delegasi yang berdatangan ke Niamey, ECOWAS mengatakan perundingan tetap menjadi prioritasnya ketika para menteri pertahanan mempersiapkan misi siaga untuk kemungkinan “penggunaan kekuatan yang sah” guna memulihkan demokrasi jika diperlukan.

“Bahkan sekarang, belum terlambat bagi militer untuk mempertimbangkan kembali tindakannya dan mendengarkan alasan karena para pemimpin regional tidak akan membiarkan kudeta,” kata presiden komisi ECOWAS Omar Alieu Touray kepada wartawan di Abuja, seperti dikutip AFP, Sabtu (26/8/2023).

“Masalah sebenarnya adalah tekad masyarakat untuk menghentikan spiral kudeta di wilayah tersebut.”

ECOWAS telah menerapkan sanksi terhadap Niger untuk menekan rezim baru.

Kudeta Niger telah meningkatkan ketegangan di wilayah Sahel, di mana tiga negara lainnya telah jatuh ke dalam pemberontakan militer sejak tahun 2020, dan kelompok jihadis menguasai sebagian besar wilayah tersebut.

Para pemimpin ECOWAS sudah melakukan negosiasi dengan pemerintahan militer di Mali, Burkina Faso dan Guinea yang semuanya berupaya menuju transisi menuju demokrasi setelah kudeta yang mereka lakukan.

Setelah awalnya menolak keras, penguasa baru Niger mengatakan mereka tetap terbuka untuk melakukan negosiasi.

Namun mereka telah mengirimkan pesan yang beragam, termasuk ancaman untuk menuntut Bazoum—yang masih ditahan di kediaman resmi bersama keluarganya—dengan tuduhan makar.