Hubungan 'Panas-Dingin' Sejak Lama, Inggris-Skotlandia Pecah
Kamis, 30 Juli 2020 - 10:13 WIB
loading...
A
A
A
Di Skotlandia, jajak pendapat terbaru menyebutkan 54% penduduk menginginkan kemerdekaan. Kepercayaan diri itu setelah Skotlandia dinilai lebih baik dalam mengelola pandemi virus corona dibandingkan dengan Inggris. Urusan kesehatan memang menjadi tanggung jawab masing-masing, kalau pemerintahan di London lebih fokus pada ekonomi dan kebijakan luar negeri.
Semua kawasan di Inggris , seperti Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara memang menjalankan isolasi wilayah pada waktu bersamaan. Tapi, kecepatannya sangat berbeda. Pemerintahan Johnson dinilai lambat dan mengakhirinya lockdown terlalu dini. Nicola Sturgeon, Menteri Pertama Skotlandia dan pemimpin Partai Nasional Skotlandia (SNP) dinilai terbaik serta dipuji karena menangani pandemi ini. (Baca juga: Ketua KPK Klaim Telah Selamatkan Rp79,9 Triliun Uang Negara)
Konflik Johnson dan Sturgeon terasa ketika upaya London membuka kembali ekonomi ternyata direspons negatif oleh Skotlandia . Perintah Johnson dinilai tidak jelas. Pada 10 Mei, Johnson meminta warga tidak bekerja dari rumah, mereka harus aktif bekerja, tetapi harus tetap waspada. Sturgeon pun meminta kampanye London tidak diterapkan di Skotlandia karena dia mengaku tidak paham dengan “tetap waspada”.
Ketika pemerintahan Johnson mengenalkan aturan baru mengizinkan warganya tidak perlu karantina sekembalinya dari luar negeri, Sturgeon menyebut kebijakan itu “sebagai kekisruhan”. Tidak seperti Downing Street, Sturgeon pun menolak kebijakan tersebut. Dia pun mewajibkan penggunaan masker, berbeda dengan Johnson yang cenderung tidak menggunakan masker seperti Presiden Donald Trump.
Selain faktor Covid-19, kekecewaan Skotlandia sudah tampak ketika Inggris keluar dari Uni Eropa. Kebanyakan warga Skotlandia berpandangan pemerintahan konservatif di Inggris terlalu arogan dan patronase. Padahal rakyat Skotlandia tidak mendukung dan memilih mereka. Johnson pun sebagai politikus yang sangat tidak disukai di Skotlandia. (Baca juga: Dibantu Pemerintah, Pengusaha Besar Kini Bisa Tersenyum Lebar)
Semua kawasan di Inggris , seperti Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara memang menjalankan isolasi wilayah pada waktu bersamaan. Tapi, kecepatannya sangat berbeda. Pemerintahan Johnson dinilai lambat dan mengakhirinya lockdown terlalu dini. Nicola Sturgeon, Menteri Pertama Skotlandia dan pemimpin Partai Nasional Skotlandia (SNP) dinilai terbaik serta dipuji karena menangani pandemi ini. (Baca juga: Ketua KPK Klaim Telah Selamatkan Rp79,9 Triliun Uang Negara)
Konflik Johnson dan Sturgeon terasa ketika upaya London membuka kembali ekonomi ternyata direspons negatif oleh Skotlandia . Perintah Johnson dinilai tidak jelas. Pada 10 Mei, Johnson meminta warga tidak bekerja dari rumah, mereka harus aktif bekerja, tetapi harus tetap waspada. Sturgeon pun meminta kampanye London tidak diterapkan di Skotlandia karena dia mengaku tidak paham dengan “tetap waspada”.
Ketika pemerintahan Johnson mengenalkan aturan baru mengizinkan warganya tidak perlu karantina sekembalinya dari luar negeri, Sturgeon menyebut kebijakan itu “sebagai kekisruhan”. Tidak seperti Downing Street, Sturgeon pun menolak kebijakan tersebut. Dia pun mewajibkan penggunaan masker, berbeda dengan Johnson yang cenderung tidak menggunakan masker seperti Presiden Donald Trump.
Selain faktor Covid-19, kekecewaan Skotlandia sudah tampak ketika Inggris keluar dari Uni Eropa. Kebanyakan warga Skotlandia berpandangan pemerintahan konservatif di Inggris terlalu arogan dan patronase. Padahal rakyat Skotlandia tidak mendukung dan memilih mereka. Johnson pun sebagai politikus yang sangat tidak disukai di Skotlandia. (Baca juga: Dibantu Pemerintah, Pengusaha Besar Kini Bisa Tersenyum Lebar)
Lihat Juga :