Langka, Mantan Dubes Israel Desak Australia Akui Negara Palestina

TEL AVIV - Mantan Duta Besar (Dubes) Israel untuk Australia Alon Liel mendesak Canberra untuk mengakui Negara Palestina. Ini merupakan sikap langka dari tokoh Zionis.

Liel, yang juga mantan Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Israel, menyampaikan desakan itu dalam tulisan opini di The Guardian.

Mantan diplomat senior Israel itu memuji pemerintah Partai Buruh di Canberra karena mengadopsi kebijakan garis keras terhadap negara pendudukan Israel.



Pemerintah federal Australia mengumumkan minggu ini bahwa mereka akan secara resmi membawa kebijakannya sejalan dengan hukum internasional dan menyebut permukiman Israel di Tepi Barat sebagai "ilegal" dan wilayah itu sebagai "wilayah yang diduduki".

Menanggapi langkah tersebut, Liel mendesak negara Oseanik untuk mengambil langkah berikutnya dan mengakui Negara Palestina.

"Kami membutuhkan dukungan untuk melawan upaya pemerintah Israel dan berjuang menuju dua negara demokratis yang hidup berdampingan secara damai," tulis Liel dalam seruannya.

"Masyarakat internasional harus melawan dengan memberikan Palestina peningkatan legitimasi internasional. Melakukan hal itu mengirim pesan bahwa mereka tidak akan berpangku tangan sementara [pemerintah] sayap kanan Israel mewujudkan agendanya. Lebih banyak negara harus mengakui kenegaraan Palestina untuk melawan realitas yang akan datang ini," paparnya, yang dilansir Rabu (9/8/2023).

Seruan Liel kepada Australia dan masyarakat internasional lahir dari keputusasaan untuk menyelamatkan Israel. Dia mengatakan bahwa setelah mendedikasikan kehidupan profesionalnya untuk mewakili dan mempromosikan kepentingan Israel di seluruh dunia, negara itu kini berada dalam situasi berbahaya.

Mantan diplomat itu mengakui bahwa meskipun perusahaan pemukiman ilegal telah didukung oleh "pemerintah berturut-turut", sehingga mencegah pembentukan negara Palestina.

Setelah menjelaskan bahwa pemerintah ultra-nasionalis yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sedang berlomba menuju aneksasi Wilayah Pendudukan Palestina (OPT). "Dan secara permanen memperkuat mimpi buruk kemanusiaan dan anti-demokrasi harian yang telah menjadi pendudukan Israel," tulis Liel.

"Selama enam bulan terakhir metode ini telah menyebar ke Israel sendiri, hingga membahayakan demokrasi kita sendiri yang berharga—dasar kedekatan kita dengan dunia Barat."

Liel juga mengakui bahwa aliran ultra-nasionalis sayap kanan yang melekat dalam Zionisme telah menjadi ideologi dominan negara yang dia layani selama beberapa dekade.

"Hak Israel selalu memimpikan satu-satunya kedaulatan Israel antara Laut Mediterania dan Sungai Yordan," jelas Liel, dengan alasan bahwa pemerintah saat ini bertekad untuk memasang rezim yang memberikan hak eksklusif dan tidak dapat dipertanyakan dari orang-orang Yahudi untuk semua wilayah tanah Israel dan berkomitmen untuk mempromosikan dan mengembangkan pemukiman di semua bagiannya.

Liel menekankan bahwa pengakuan Australia atas Negara Palestina akan mengirimkan pesan yang kuat bahwa masyarakat internasional tidak akan tinggal diam sementara agenda ekstremis mengikis prospek solusi dua negara.