Muslim Denmark: Pembakaran Alquran Bukan Kebebasan Berekspresi

KOPENHAGEN - Warga Muslim Denmark mulai bersuara ketika kitab suci mereka dibakar dan menjadi perhatian dunia internasional. Mereka juga menuntut Pemerintah Denmark agar tidak memosisikan pembakaran Alquran sebagai bagian dari kebebasan berekspresi.

Para pemimpin komunitas Muslim Denmark, mengungkapkan niat dari pemerintah untuk melarang pembakaran Alquran adalah langkah yang disambut baik. Tetapi hal itu tidak cukup untuk mengatasi apa yang mereka katakan sebagai masalah yang jauh lebih besar dalam masyarakat Denmark.

“Muslim Denmark terbiasa dengan pembakaran Al-Qur’an ini… Faktanya, seluruh fenomena ini dimulai dari Denmark,” kata Urfan Zahoor, juru bicara Persatuan Muslim Denmark (DMU), kelompok payung terbesar untuk asosiasi Muslim dan masjid di negara tersebut, dilansir Anadolu.

“Selama bertahun-tahun, kami telah mencoba meyakinkan politisi bahwa tindakan ini seharusnya tidak menjadi bagian dari masyarakat demokratis, tetapi entah bagaimana kami tidak berhasil," papar Zahoor.

Tentang argumen tentang kebebasan berekspresi, Zahoor menegaskan bahwa setiap masyarakat dan negara “memiliki batasnya sendiri-sendiri”. “Beberapa tidak ingin berbicara tentang raja atau ratu, atau mengizinkan penyangkalan Holocaust, atau pembakaran bendera negara asing,” katanya.

“Setiap negara memutuskan sendiri apa yang baik untuk masyarakat mereka. Kami ingin meyakinkan orang-orang bahwa masyarakat Denmark yang menjadi bagian kami harus berkembang menjadi masyarakat di mana tidak ada kelompok minoritas yang menjadi sasaran," ujar Zahoor.



Diperkirakan 5% dari populasi Denmark sekitar 6 juta adalah Muslim, tetapi negara itu termasuk yang paling rentan bagi Muslim, bersama dengan Prancis dan Austria. Itu terungkap dalam Laporan Islamofobia Eropa 2022.

Dari undang-undang diskriminatif hingga tindakan agresi dan kekerasan yang sebenarnya, komunitas Muslim di Denmark telah berulang kali menyuarakan keprihatinan atas gelombang Islamofobia yang berkembang di negara tersebut.

Dengan kehebohan terbaru atas serangan terhadap Al-Qur'an, para pemimpin komunitas mengharapkan perubahan yang lebih sistematis, daripada langkah-langkah kosmetik yang berfokus pada satu wilayah.

Asif Manzoor Khan, seorang ilmuwan senior di Universitas Aarhus dan seorang tokoh terkemuka dalam komunitas Muslim Denmark, mengatakan bahwa intervensi pemerintah untuk menghentikan pembakaran Alquran tidak akan cukup untuk mengatasi masalah Islamofobia yang lebih besar.

“Ini bukan pertama kalinya insiden ini terjadi. Hal-hal ini terjadi, tetapi pemerintah diam. Setidaknya mereka sudah maju sekarang,” katanya kepada Anadolu.

Dia menekankan bahwa komunitas Muslim memberikan penghormatan penuh kepada negara, pemerintah dan rakyat Denmark, dan mengharapkan hal itu dibalas.



“Harus ada rasa hormat yang sama terhadap komunitas Muslim yang tinggal di negara ini, dan bagi siapa Al Quran adalah kitab tertinggi,” tambahnya.

Zahoor, petinggi DMU, mengatakan Muslim Denmark tidak mencari “serangan operasi apapun,” merujuk pada gagasan untuk hanya melarang serangan terhadap kitab suci.

“Kami tidak ingin mencari celah dalam undang-undang yang ada. Kami ingin melihat lebih jauh, proaktif, mencoba mencari solusi yang lebih luas, dan bukan hanya karena tekanan internasional yang menumpuk,” ujarnya. "Masyarakat sudah bercampur perasaan tentang meningkatnya tekanan diplomatik pada Denmark dan cara yang memaksa pemerintah," katanya.

Faktanya, Denmark berada di depan dan tengah dalam gelombang serangan yang sedang berlangsung terhadap kitab suci umat Islam. Dalam beberapa bulan terakhir, kelompok sayap kanan telah menodai dan membakar Alquran di Denmark dan negara tetangga Swedia, yang memicu kecaman keras dari umat Islam di seluruh dunia dan menyerukan tindakan untuk menghentikan tindakan tersebut.

Krisis diplomatik juga dapat segera terjadi karena kelompok ultranasionalis Danske Patrioter, atau Patriot Denmark, telah melakukan aksinya di depan kedutaan Turki, Irak, Mesir, Arab Saudi, dan Iran di bawah perlindungan polisi Denmark.

Menghadapi kemungkinan itu, pemerintah Denmark mengeluarkan pernyataan yang mencoba menjauhkan diri dari insiden tersebut, dan juga mengisyaratkan kemungkinan perubahan hukum untuk mencegahnya.

Pemerintah mengatakan terbuka untuk mengeksplorasi cara hukum untuk campur tangan dalam situasi khusus di mana negara, budaya, dan agama lain direndahkan, untuk mencegah konsekuensi yang membahayakan kedudukan internasional Denmark dan mengancam keamanan nasionalnya.

Menteri Luar Negeri Lars Lokke Rasmussen mengatakan "pembakaran adalah tindakan yang sangat ofensif dan sembrono yang dilakukan oleh beberapa individu ... (yang) tidak mewakili nilai-nilai yang dibangun masyarakat Denmark." Dia mengatakan Denmark "menjajaki kemungkinan campur tangan dalam situasi khusus," tetapi hanya "dalam kerangka kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi."