5 Strategi Junta Militer Myanmar Memperpanjang Kekuasaan

Keadaan darurat, yang diperpanjang untuk keempat kalinya, memungkinkan militer menjalankan semua fungsi pemerintahan, memberikan Min Aung Hlaing, yang mengepalai dewan pemerintahan, kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

3. Mengekang Oposisi

Foto/Reuters

Nay Phone Latt, juru bicara Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) – sebuah kelompok yang menyebut dirinya pemerintah sah negara itu – mengatakan perpanjangan aturan darurat sudah diperkirakan.

“Junta memperpanjang keadaan darurat karena para jenderal memiliki nafsu akan kekuasaan dan tidak ingin kehilangannya. Adapun kelompok revolusioner, kami akan terus berusaha untuk mempercepat kegiatan revolusioner kami saat ini,” katanya kepada kantor berita The Associated Press.

Militer melabeli NUG dan sayap bersenjatanya, Pasukan Pertahanan Rakyat, sebagai "teroris".

4. Memusuhi AS, Mendekati China dan Rusia

Junta Militer Myanmar sudah mengambil posisi geopolitiknya dengan mendekati China dan Rusia. Pasokan senjata dan bantuan dari kedua negara tersebut ke Myanmar juga sudah mengalir.

Sebaliknya, Myanmar justru memusuhi Amerika Serikat (AS) dan aliansinya yang kerap bertindak munafik.

Menanggapi pengumuman junta militer, AS mengatakan memperpanjang keadaan darurat akan menjerumuskan Myanmar "lebih dalam ke dalam kekerasan dan ketidakstabilan".

“Sejak menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis dua setengah tahun lalu, rezim militer telah melakukan ratusan serangan udara, membakar puluhan ribu rumah, dan menelantarkan lebih dari 1,6 juta orang,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller, dilansir Reuters.

“Kebrutalan rezim yang meluas dan mengabaikan aspirasi demokrasi rakyat Burma terus memperpanjang krisis,” tambahnya.

5. Terus Meneror Warga Myanmar

Foto/Reuters

Tindakan keras Junta Militer Myanmar terhadap perbedaan pendapat telah menewaskan lebih dari 3.800 orang dan menyebabkan lebih dari 24.000 ditangkap.

Namun Junta Militer Myanmar berdalih bahwa lebih dari 5.000 warga sipil telah dibunuh oleh "teroris" sejak merebut kekuasaan.