Perkuat Supremasi Digital, Presiden China Minta Keamanan Jaringan Internet Ditingkatkan

BEIJING - Presiden China Xi Jinping mengatakan China harus membangun penghalang keamanan yang "kokoh" di sekitar internetnya di bawah pengawasan Partai Komunis yang berkuasa. Itu dilakukan dalam seruan terbarunya untuk melindungi data dan informasi online.

"China harus tetap mengelola, mengoperasikan, dan memastikan akses ke internet sesuai dengan undang-undang," kata Xi di depan para pejabat yang menghadiri pertemuan dua hari keamanan siber di Beijing yang berakhir pada Sabtu (16/7/2023), dilansir Reuters.

"Kita harus mematuhi manajemen internet Partai dan mematuhi (prinsip) membuat internet bekerja untuk rakyat," kata Xi dilaporkan kantor berita pemerintah China, Xinhua.



Dalam dekade terakhir, Xi telah memprioritaskan menjaga keamanan, dengan konsep keamanannya yang mencakup segala hal mulai dari politik dan ekonomi hingga lingkungan dan dunia maya.

Pada 2015, China mengesahkan undang-undang keamanan nasional dengan cakupan yang lebih luas hingga mencakup dunia mayanya. Setahun kemudian, sebuah undang-undang disahkan yang berisi persyaratan untuk tinjauan keamanan dan data yang akan disimpan di server di China.



Pada tahun 2021, China meluncurkan peraturan seputar apa yang disebut sebagai infrastruktur informasi penting.

Tahun ini, anggota parlemen memperbarui undang-undang anti-spionase untuk melarang transfer informasi terkait keamanan nasional dan memperluas definisi mata-mata.

Menavigasi jaringan aturan dan undang-undang China yang padat tentang data dan informasi online bukannya tanpa risiko bagi perusahaan.

Pada bulan April, perusahaan konsultan AS Bain & Co mengatakan polisi mengunjungi kantornya di Shanghai dan menanyai beberapa staf. The Financial Times, melaporkan orang-orang yang diberi pengarahan tentang kunjungan mendadak itu, melaporkan bahwa polisi juga menyita komputer dan telepon.

Tahun lalu, regulator mengatakan kepada penyedia data keuangan terbesar China Wind Information Co untuk berhenti memberikan data tertentu kepada pengguna di luar negeri, sumber mengatakan kepada Reuters pada saat itu.

Pada tahun 2021, pihak berwenang meluncurkan penyelidikan keamanan siber terhadap perusahaan raksasa Didi Global sekitar dua hari setelah dipublikasikan di Amerika Serikat.