Korsel Gugat Korut Rp520 Miliar atas Peledakan Kantor Penghubung
Rabu, 14 Juni 2023 - 20:20 WIB
loading...
Korsel Gugat Korut Rp520 Miliar atas Peledakan Kantor Penghubung. FOTO/Reuters
A
A
A
SEOUL - Korea Selatan (Korsel) menggugat Korea Utara (Korut) pada Rabu (14/6/2023) sebesar USD35 juta (Rp520 miliar) sebagai kompensasi untuk kantor penghubung yang diledakkan Korut pada tahun 2020.
Seperti dilaporkan Reuters, Korut meledakkan kantor penghubung setelah mengancam pembalasan bagi para pembelot Korut di Selatan yang melakukan kampanye selebaran propaganda. Kantor itu didirikan pada 2018 di sisi perbatasannya untuk membina hubungan yang lebih baik antar kedua Korea.
Baca juga: Jepang Terus Waspadai Peluncuran Rudal Korea Utara
Seorang pejabat Korsel mengatakan, gugatan itu, yang diajukan ke Pengadilan Distrik Pusat Seoul, adalah yang pertama diajukan pemerintah Korsel terhadap Korut.
Kementerian Unifikasi Korsel, yang menangani urusan antar-Korea, mengatakan, kasus itu harus diajukan sebelum 16 Juni untuk mematuhi undang-undang pembatasan selama tiga tahun di bawah hukum Korsel.
"Tindakan ini diambil untuk mempertahankan klaim nasional dan mengganggu undang-undang pembatasan hak untuk mengklaim kompensasi atas kerusakan," kata kementerian itu dalam rilisnya.
Korut yang tertutup tidak menerima pertanyaan dari jurnalis asing. Seorang pejabat Korsel, ditanya tentang kemungkinan Korut terlibat dalam proses hukum semacam itu, mengatakan, masih perlu mengajukan gugatan tepat waktu.
Seperti dilaporkan Reuters, Korut meledakkan kantor penghubung setelah mengancam pembalasan bagi para pembelot Korut di Selatan yang melakukan kampanye selebaran propaganda. Kantor itu didirikan pada 2018 di sisi perbatasannya untuk membina hubungan yang lebih baik antar kedua Korea.
Baca juga: Jepang Terus Waspadai Peluncuran Rudal Korea Utara
Seorang pejabat Korsel mengatakan, gugatan itu, yang diajukan ke Pengadilan Distrik Pusat Seoul, adalah yang pertama diajukan pemerintah Korsel terhadap Korut.
Kementerian Unifikasi Korsel, yang menangani urusan antar-Korea, mengatakan, kasus itu harus diajukan sebelum 16 Juni untuk mematuhi undang-undang pembatasan selama tiga tahun di bawah hukum Korsel.
"Tindakan ini diambil untuk mempertahankan klaim nasional dan mengganggu undang-undang pembatasan hak untuk mengklaim kompensasi atas kerusakan," kata kementerian itu dalam rilisnya.
Korut yang tertutup tidak menerima pertanyaan dari jurnalis asing. Seorang pejabat Korsel, ditanya tentang kemungkinan Korut terlibat dalam proses hukum semacam itu, mengatakan, masih perlu mengajukan gugatan tepat waktu.
Lihat Juga :
